TERNATE-Kecewa dengan Ketua Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) J Kasengke, sekitar 100 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keguaran dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Kieraha, Ternate Maluku Utara merusak kampus dan mengobrak-abrik ruang administrasi.
Peristiwa yang terjadi sekitar jam 12.00 WIT itu, bermula dari janji Ketua Prodi J Kasengke untuk menggelar rapat dengan mahasiswa yang sebelumnya adalah kelas jauh STIKIP di Kota Tidore. Para mahasiswa yang dua semester lalu, melaksanakan perkualiah di Tidore itu, pada semester tiga ini ditarik kuliah di kampus utama.
Alasan penarikan ini selain karena belum ada izin, menyusul adanya larangan perguruan tinggi tidak boleh membuka kelas jauh. Para mahasiswa ini mengingin ada kejelasan dai pihak perguruan tinggi terkait mereka lembali kualiah kelas jauh di Tidore.
Puncaknya, pada Senin, (24/11) jam 12.00 WIT, para mahasiswa berkumpul disalah satu ruangan guna melaksanakan pertemuan dengan ketua program sudi. Entah apa masalahnya, ketua program studi J Kasengke tidak hadir dalam pertemuan ini. Akibatnya, mahasiswa yang sudah berkumpul dalam ruangan berhamburan keluar dan menghancurkan seluruh kaca jendela dan pintu serta mengobrak-abrik ruang administrasi.
Bahkan nyaris membakar kampus yang terletak di jalan Stadion Ternate yang bersebelahan persis dengan gedung DPRD Provinsi Maluku Utara itu. Untung, beberapa pegawai dan dosen sempat memadamkan api tersebut. melihat kondisi yang sudah anarkhis, pihak perguruan tinggi segera menghubungi aparat Kepolisian Resort Ternate.
Dan 15 menit kemudian aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Melihat polisi masuk kampus, para mahasiswa melakukan perlawanan dengan maksud mengusir polisi dari kampus. Namun karena polisi tetap melakukan pendekatan persuasive dan masuk kampus.
Ketua STIKIP Kieraha Ternate Drs. H. Sidik Siokona, Mpd sedang berada di luar daerah. Namun kepada aparat kepolisian, Sidik meminta pengamanan. Dalam kejadian ini, belum ditaksir kerugian material, namun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat aksi ini proses perkualiahan Senin (24/11) terhenti total. Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian dari Polres Ternate masih melakukan penjagaan dilokasi kampus.
Senin, November 24, 2008
Selasa, November 18, 2008
Perairan Pantai di Pulau Ternate Dipasangi Alat Pendeteksi Tsunami
TERNATE-Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memasang sejumlah alat pendeteksi tsunami di perairan pantai Pulau Ternate, untuk membantu masyarakat setempat mengetahui lebih dini akan adanya tsunami saat terjadi gempa.
"Wilayah Ternate merupakan daerah rawan gempa, untuk itu Pemkot Ternate menilai perlu memasang sejumlah alat pendeteksi tsunami di perairan pantai Pulau Ternate," kata Kepala Badan Kesbang Kota Ternate Barham h Daiyan.
Pemkot Ternate telah mengalokasikan dana melalui APBD tahun 2008 sebesar Rp70 juta untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami tersebut. Pemkot akan mengupayakan 2009 mendatang alat pendeteksi tsunami tersebut sudah terpasang.
Menurut Barham, selama ini setiap terjadi gempa di Ternate, warga setempat, terutama yang bermukim di daerah pantai, selalu diliputi ketakutan, karena mereka mengira gempa itu akan disertai gelombang tsunami, seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Tidak jarang warga setempat sampai mengungsi ke daerah ketinggian sesaat setelah terjadinya gempa. Mereka bertindak seperti itu karena tidak bisa memastikan secara apakah gempa yang terjadi itu akan menimbulkan tsunami atau tidak.
"Tapi setelah alat pendeteksi tsunami terpasang di perairan pantai Pulau Ternate, hal tersebut tidak terjadi lagi, karena dari alat itu warga akan mengetahui lebih dini apakah gempa yang terjadi menimbulkan tsunami atau tidak," katanya.
Alat pendeteksi tsunami tersebut akan memberikan sinyal melalui satelit ke BMG kalau gempa yang terjadi berpotensi menimbulkan tsunami. BMG kemudian meneruskannya ke berbagai pihak, misalnya stasiun radio setempat untuk disebarkan kepada masyarakat.
Daerah lainnya di Malut yang telah memiliki alat pendeteksi tsunami adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni di Pulau Bacan. Alat pendeteksi tsunami di pulau itu dipasang oleh BMG yang dananya dari APBN. (kpl)
"Wilayah Ternate merupakan daerah rawan gempa, untuk itu Pemkot Ternate menilai perlu memasang sejumlah alat pendeteksi tsunami di perairan pantai Pulau Ternate," kata Kepala Badan Kesbang Kota Ternate Barham h Daiyan.
Pemkot Ternate telah mengalokasikan dana melalui APBD tahun 2008 sebesar Rp70 juta untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami tersebut. Pemkot akan mengupayakan 2009 mendatang alat pendeteksi tsunami tersebut sudah terpasang.
Menurut Barham, selama ini setiap terjadi gempa di Ternate, warga setempat, terutama yang bermukim di daerah pantai, selalu diliputi ketakutan, karena mereka mengira gempa itu akan disertai gelombang tsunami, seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Tidak jarang warga setempat sampai mengungsi ke daerah ketinggian sesaat setelah terjadinya gempa. Mereka bertindak seperti itu karena tidak bisa memastikan secara apakah gempa yang terjadi itu akan menimbulkan tsunami atau tidak.
"Tapi setelah alat pendeteksi tsunami terpasang di perairan pantai Pulau Ternate, hal tersebut tidak terjadi lagi, karena dari alat itu warga akan mengetahui lebih dini apakah gempa yang terjadi menimbulkan tsunami atau tidak," katanya.
Alat pendeteksi tsunami tersebut akan memberikan sinyal melalui satelit ke BMG kalau gempa yang terjadi berpotensi menimbulkan tsunami. BMG kemudian meneruskannya ke berbagai pihak, misalnya stasiun radio setempat untuk disebarkan kepada masyarakat.
Daerah lainnya di Malut yang telah memiliki alat pendeteksi tsunami adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni di Pulau Bacan. Alat pendeteksi tsunami di pulau itu dipasang oleh BMG yang dananya dari APBN. (kpl)
Perairan Pantai di Pulau Ternate Dipasangi Alat Pendeteksi Tsunami
TERNATE-Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memasang sejumlah alat pendeteksi tsunami di perairan pantai Pulau Ternate, untuk membantu masyarakat setempat mengetahui lebih dini akan adanya tsunami saat terjadi gempa.
"Wilayah Ternate merupakan daerah rawan gempa, untuk itu Pemkot Ternate menilai perlu memasang sejumlah alat pendeteksi tsunami di perairan pantai Pulau Ternate," kata Kepala Badan Kesbang Kota Ternate Barham h Daiyan.
Pemkot Ternate telah mengalokasikan dana melalui APBD tahun 2008 sebesar Rp70 juta untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami tersebut. Pemkot akan mengupayakan 2009 mendatang alat pendeteksi tsunami tersebut sudah terpasang.
Menurut Barham, selama ini setiap terjadi gempa di Ternate, warga setempat, terutama yang bermukim di daerah pantai, selalu diliputi ketakutan, karena mereka mengira gempa itu akan disertai gelombang tsunami, seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Tidak jarang warga setempat sampai mengungsi ke daerah ketinggian sesaat setelah terjadinya gempa. Mereka bertindak seperti itu karena tidak bisa memastikan secara apakah gempa yang terjadi itu akan menimbulkan tsunami atau tidak.
"Tapi setelah alat pendeteksi tsunami terpasang di perairan pantai Pulau Ternate, hal tersebut tidak terjadi lagi, karena dari alat itu warga akan mengetahui lebih dini apakah gempa yang terjadi menimbulkan tsunami atau tidak," katanya.
Alat pendeteksi tsunami tersebut akan memberikan sinyal melalui satelit ke BMG kalau gempa yang terjadi berpotensi menimbulkan tsunami. BMG kemudian meneruskannya ke berbagai pihak, misalnya stasiun radio setempat untuk disebarkan kepada masyarakat.
Daerah lainnya di Malut yang telah memiliki alat pendeteksi tsunami adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni di Pulau Bacan. Alat pendeteksi tsunami di pulau itu dipasang oleh BMG yang dananya dari APBN. (kpl)
"Wilayah Ternate merupakan daerah rawan gempa, untuk itu Pemkot Ternate menilai perlu memasang sejumlah alat pendeteksi tsunami di perairan pantai Pulau Ternate," kata Kepala Badan Kesbang Kota Ternate Barham h Daiyan.
Pemkot Ternate telah mengalokasikan dana melalui APBD tahun 2008 sebesar Rp70 juta untuk pengadaan alat pendeteksi tsunami tersebut. Pemkot akan mengupayakan 2009 mendatang alat pendeteksi tsunami tersebut sudah terpasang.
Menurut Barham, selama ini setiap terjadi gempa di Ternate, warga setempat, terutama yang bermukim di daerah pantai, selalu diliputi ketakutan, karena mereka mengira gempa itu akan disertai gelombang tsunami, seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Tidak jarang warga setempat sampai mengungsi ke daerah ketinggian sesaat setelah terjadinya gempa. Mereka bertindak seperti itu karena tidak bisa memastikan secara apakah gempa yang terjadi itu akan menimbulkan tsunami atau tidak.
"Tapi setelah alat pendeteksi tsunami terpasang di perairan pantai Pulau Ternate, hal tersebut tidak terjadi lagi, karena dari alat itu warga akan mengetahui lebih dini apakah gempa yang terjadi menimbulkan tsunami atau tidak," katanya.
Alat pendeteksi tsunami tersebut akan memberikan sinyal melalui satelit ke BMG kalau gempa yang terjadi berpotensi menimbulkan tsunami. BMG kemudian meneruskannya ke berbagai pihak, misalnya stasiun radio setempat untuk disebarkan kepada masyarakat.
Daerah lainnya di Malut yang telah memiliki alat pendeteksi tsunami adalah Kabupaten Halmahera Selatan yakni di Pulau Bacan. Alat pendeteksi tsunami di pulau itu dipasang oleh BMG yang dananya dari APBN. (kpl)
Teori Evolusi Berasal dari Ternate
TEORI evolusi ternyata bermula dari penelitian yang dilakukan di Ternate, Indonesia oleh Alfred Russel Wallace, ilmuwan berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1823.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Eijkman, Profesor Doktor Sangkot Marzuki dalam diskusi yang diadakan di PTRI Jenewa, kata Sekretaris Kedua PTRI Jenewa, Yasmi Adriansyah kepada koresponden Antara London, Jumat.
Menurut Prof Sangkot, berangkat dari fakta-fakta di atas, komunitas ilmiah Indonesia merencanakan akan mengadakan perayaan 150 Tahun Teori Evolusi Wallace pada akhir tahun 2008.
Dikatakannya , sejumlah acara diskusi dan pameran akan digelar di Jakarta dan saat ini sedang dijajaki pameran multimedia di Markas PBB di Jenewa (Palais des Nations) November mendatang dengan dukungan PTRI Jenewa, yang diharapkan dapat menarik perhatian komunitas internasional.
Sebagai acara puncak, sedang disiapkan konferensi internasional pada Desember mendatang di Ternate, tempat Wallace banyak melakukan penelitian untuk kemudian mengukuhkan diri sebagai ilmuwan pertama yang mencetuskan Teori Evolusi.
Menurut Prof Sangkot, selama ini publik beranggapan Teori Evolusi merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian dari Charles Robert Darwin, seorang peneliti yang berkebangsaan Inggris (1809).
Dikatakannya, melalui buku berjudul "On The Origin of Species" (1859), Darwin berhasil meyakinkan dunia dengan Teori Seleksi Alam, yang berargumentasi dan menyajikan fakta ilmiah asal-usul spesies makhluk hidup berevolusi dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam.
Sangkot mengatakan pada tahun 2009 nanti komunitas biologi dunia akan merayakan peringatan 150 Tahun Teori Evolusi Darwin. Namun demikian anggapan publik dalam konteks sejarah tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar.
Menurut Sangkot, jika dilihat dari sejumlah referensi, Teori Seleksi Alam sesungguhnya pertama kali dicetuskan Alfred Wallace melalui tulisannya "On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type".
Dikatakannya , tulisan tersebut muncul pada tahun 1858, satu tahun sebelum penerbitan buku Darwin, dan memuat argumentasi mengenai keberadaan seleksi alam dalam evolusi spesies makhluk hidup.
Artinya, Teori Evolusi melalui seleksi alam sesungguhnya dimunculkan pertama kali oleh Wallace, bukan Darwin.
Ada kemiripan
Lebih jauh lagi, Sangkot mengatakan terdapat kemiripan teori Darwin dengan hasil penelitian Wallace mengingat tulisan Wallace tersebut pertama kali ditujukan kepada Darwin pada tahun 1858.
Pada saat itu , Wallace kerap melakukan korespondensi dengan Darwin, termasuk mengirimkan sejumlah hasil penelitiannya. Wallace merupakan peneliti yang miskin dan tidak jarang mendapatkan bantuan finansial dari Darwin, seorang peneliti yang kaya.
Fakta ini sangat penting bagi Indonesia mengingat sebagian besar penelitian Wallace dilakukan di Indonesia, khususnya di Ternate.
Selain pertama kali mencetuskan Teori Seleksi Alam, Wallace juga menelurkan konsep-konsep terkenal seperti Garis Wallace (Wallace Line), sebuah garis yang membelah kawasan geografis hewan-hewan Asia dan Australia.
Garis-garis tersebut melintang di sepanjang kepulauan Nusantara (Pulau Kalimantan dan Sulawesi) serta memisahkan Selat Lombok dan Pulau Bali.
Hasil penelitian Wallace tersebut utamanya didasarkan pada penyebaran sejumlah besar spesies burung di kawasan-kawasan tersebut.
Deskripsi mengenai Garis Wallace ini dapat dilihat dari tulisan Wallace yang berjudul "On the Zoological Geography of the Malay Archipelago" (1859).
Dalam melakukan penelitian-penelitian tersebut, sebagian waktu Wallace dihabiskan di Indonesia, khususnya antara tahun 1854 sampai dengan 1862.
Bahkan, menurut Prof. Sangkot, terdapat bukti historis bahwa Wallace memiliki tempat tinggal di Ternate yang diperkirakan sinyalir masih ada hingga saat ini. (klc)
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Lembaga Eijkman, Profesor Doktor Sangkot Marzuki dalam diskusi yang diadakan di PTRI Jenewa, kata Sekretaris Kedua PTRI Jenewa, Yasmi Adriansyah kepada koresponden Antara London, Jumat.
Menurut Prof Sangkot, berangkat dari fakta-fakta di atas, komunitas ilmiah Indonesia merencanakan akan mengadakan perayaan 150 Tahun Teori Evolusi Wallace pada akhir tahun 2008.
Dikatakannya , sejumlah acara diskusi dan pameran akan digelar di Jakarta dan saat ini sedang dijajaki pameran multimedia di Markas PBB di Jenewa (Palais des Nations) November mendatang dengan dukungan PTRI Jenewa, yang diharapkan dapat menarik perhatian komunitas internasional.
Sebagai acara puncak, sedang disiapkan konferensi internasional pada Desember mendatang di Ternate, tempat Wallace banyak melakukan penelitian untuk kemudian mengukuhkan diri sebagai ilmuwan pertama yang mencetuskan Teori Evolusi.
Menurut Prof Sangkot, selama ini publik beranggapan Teori Evolusi merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian dari Charles Robert Darwin, seorang peneliti yang berkebangsaan Inggris (1809).
Dikatakannya, melalui buku berjudul "On The Origin of Species" (1859), Darwin berhasil meyakinkan dunia dengan Teori Seleksi Alam, yang berargumentasi dan menyajikan fakta ilmiah asal-usul spesies makhluk hidup berevolusi dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam.
Sangkot mengatakan pada tahun 2009 nanti komunitas biologi dunia akan merayakan peringatan 150 Tahun Teori Evolusi Darwin. Namun demikian anggapan publik dalam konteks sejarah tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar.
Menurut Sangkot, jika dilihat dari sejumlah referensi, Teori Seleksi Alam sesungguhnya pertama kali dicetuskan Alfred Wallace melalui tulisannya "On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type".
Dikatakannya , tulisan tersebut muncul pada tahun 1858, satu tahun sebelum penerbitan buku Darwin, dan memuat argumentasi mengenai keberadaan seleksi alam dalam evolusi spesies makhluk hidup.
Artinya, Teori Evolusi melalui seleksi alam sesungguhnya dimunculkan pertama kali oleh Wallace, bukan Darwin.
Ada kemiripan
Lebih jauh lagi, Sangkot mengatakan terdapat kemiripan teori Darwin dengan hasil penelitian Wallace mengingat tulisan Wallace tersebut pertama kali ditujukan kepada Darwin pada tahun 1858.
Pada saat itu , Wallace kerap melakukan korespondensi dengan Darwin, termasuk mengirimkan sejumlah hasil penelitiannya. Wallace merupakan peneliti yang miskin dan tidak jarang mendapatkan bantuan finansial dari Darwin, seorang peneliti yang kaya.
Fakta ini sangat penting bagi Indonesia mengingat sebagian besar penelitian Wallace dilakukan di Indonesia, khususnya di Ternate.
Selain pertama kali mencetuskan Teori Seleksi Alam, Wallace juga menelurkan konsep-konsep terkenal seperti Garis Wallace (Wallace Line), sebuah garis yang membelah kawasan geografis hewan-hewan Asia dan Australia.
Garis-garis tersebut melintang di sepanjang kepulauan Nusantara (Pulau Kalimantan dan Sulawesi) serta memisahkan Selat Lombok dan Pulau Bali.
Hasil penelitian Wallace tersebut utamanya didasarkan pada penyebaran sejumlah besar spesies burung di kawasan-kawasan tersebut.
Deskripsi mengenai Garis Wallace ini dapat dilihat dari tulisan Wallace yang berjudul "On the Zoological Geography of the Malay Archipelago" (1859).
Dalam melakukan penelitian-penelitian tersebut, sebagian waktu Wallace dihabiskan di Indonesia, khususnya antara tahun 1854 sampai dengan 1862.
Bahkan, menurut Prof. Sangkot, terdapat bukti historis bahwa Wallace memiliki tempat tinggal di Ternate yang diperkirakan sinyalir masih ada hingga saat ini. (klc)
Selasa, November 11, 2008
Tiga Menteri Bakal Kunjungi Haltim November 2008
TERNATE-Tiga Menteri Negara masing Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Ir. Lukman Edy, Menteri Pertanian serta Menteri Kehutanan. Kedatangan tiga Menteri ini di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dalam rangka kegiatan “Indonesia Hijau 2009”.
Menurut salah satu staf Bagian Informasi dan Komunikasi Setda Kabupaten Halmahera Timur Muhammadnur Saumur, dalam menyambut kedatangan tiga Menteri tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan persiapan. Salah satu diantaranya telah terbentuk panitia.
Kegiatan tiga Menteri ini dipusatkan pada dua tempat yang berbeda yaitu, di Kota Maba, ibukota kabupaten Halmahera Timur dan kecamatan Subaim. “Masyarakat sangat anrusias menyambut kedatangan tiga menteri ini,” ujar Muhammadnur di Maba, Selasa, (11/11) sore tadi.
Dengan kedatangan tiga menteri sekaligus ke kabupaten Halmahera Timur, dinilai masyarakat setempat, bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan kabupaten paling timur di provinsi Maluku Utara ini.
Apalagi tambah Muhammadnur, kabupaten Halmahera selain masuk kategori kabupaten sangat tertinggal, juga Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki sumberdaya alam, terutama tambang terbesar di provinsi Maluku Utara.
Selain itu, Kabuapten Halmahera Timur juga merupakan daerah persawahan sekaligus menjadi lumbung beras di provinsi Maluku Utara. Beras dari Subaim kata Muhammadnur selain untuk kebutuhan Maluku Utara, juga diantarpulaukan ke provinsi terdekat, antara lain Ambon Maluku, Papua dan Papua Barat. (ais)
Menurut salah satu staf Bagian Informasi dan Komunikasi Setda Kabupaten Halmahera Timur Muhammadnur Saumur, dalam menyambut kedatangan tiga Menteri tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan persiapan. Salah satu diantaranya telah terbentuk panitia.
Kegiatan tiga Menteri ini dipusatkan pada dua tempat yang berbeda yaitu, di Kota Maba, ibukota kabupaten Halmahera Timur dan kecamatan Subaim. “Masyarakat sangat anrusias menyambut kedatangan tiga menteri ini,” ujar Muhammadnur di Maba, Selasa, (11/11) sore tadi.
Dengan kedatangan tiga menteri sekaligus ke kabupaten Halmahera Timur, dinilai masyarakat setempat, bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan kabupaten paling timur di provinsi Maluku Utara ini.
Apalagi tambah Muhammadnur, kabupaten Halmahera selain masuk kategori kabupaten sangat tertinggal, juga Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki sumberdaya alam, terutama tambang terbesar di provinsi Maluku Utara.
Selain itu, Kabuapten Halmahera Timur juga merupakan daerah persawahan sekaligus menjadi lumbung beras di provinsi Maluku Utara. Beras dari Subaim kata Muhammadnur selain untuk kebutuhan Maluku Utara, juga diantarpulaukan ke provinsi terdekat, antara lain Ambon Maluku, Papua dan Papua Barat. (ais)
Senin, November 10, 2008
Nasib mantan Presiden Soeharto
Para Sejarahwan menganggap Soeharto Bukan Pahlawan dan Guru Bangsa. (repro google)
Soeharto Bukan Pahlawan dan Guru Bangsa
JAKARTA-Dalam iklan Hari Pahlawan, PKS memasang gambar mantan Presiden Soeharto. Apakah presiden RI kedua itu seorang pahlawan dan guru bangsa?
Menurut sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, Soeharto bukan seorang pahlawan. Hingga saat ini, pemerintah belum mengangkat penguasa orde baru itu sebagai seorang yang berjasa untuk Indonesia.
"Soeharto belum diangkat jadi pahlawan. Kalau guru bangsa, guru apa?" tanya Asvi saat diminta komentarnya soal iklan PKS.
Asvi pun mengaku heran dengan pemasangan gambar Soeharto di dalam iklan PKS itu. "Saya bertanya-tanya, ideologi PKS itu apa. Apa ini karena kemarin iklannya diprotes terus dia mencari tokoh lain," lanjut Asvi.
Asvi berpendapat, untuk mendapat gelar pahlawan, seseorang harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Menurutnya, ada dua kriteria yaitu, seseorang harus memiliki jasa-jasa yang besar dan dia tidak memiliki cacat.
"Soeharto memang pembangun paling besar di Indonesia, tapi dia juga perusak terbesar seperti meninggalkan utang US$ 150 juta. Itu kan membebani kita dan tidak akan lunas selama 7 turunan," ujarnya.
Jadi apakah usulan pengangkatan Soeharto diperlukan? "Sebaiknya tidak, biarkan Soeharto istirahat di Solo," tandasnya.(dtc)
Menurut sejarahwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam, Soeharto bukan seorang pahlawan. Hingga saat ini, pemerintah belum mengangkat penguasa orde baru itu sebagai seorang yang berjasa untuk Indonesia.
"Soeharto belum diangkat jadi pahlawan. Kalau guru bangsa, guru apa?" tanya Asvi saat diminta komentarnya soal iklan PKS.
Asvi pun mengaku heran dengan pemasangan gambar Soeharto di dalam iklan PKS itu. "Saya bertanya-tanya, ideologi PKS itu apa. Apa ini karena kemarin iklannya diprotes terus dia mencari tokoh lain," lanjut Asvi.
Asvi berpendapat, untuk mendapat gelar pahlawan, seseorang harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Menurutnya, ada dua kriteria yaitu, seseorang harus memiliki jasa-jasa yang besar dan dia tidak memiliki cacat.
"Soeharto memang pembangun paling besar di Indonesia, tapi dia juga perusak terbesar seperti meninggalkan utang US$ 150 juta. Itu kan membebani kita dan tidak akan lunas selama 7 turunan," ujarnya.
Jadi apakah usulan pengangkatan Soeharto diperlukan? "Sebaiknya tidak, biarkan Soeharto istirahat di Solo," tandasnya.(dtc)
Menelusuri Kesultanan Tidore
TIDORE merupakan salah satu pulau yang terdapat di gugusan kepulauan Maluku Utara. Sebelum Islam datang ke bumi nusantara, Tidore dikenal dengan nama Kie Duko, yang berarti pulau yang bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung api, bahkan tertinggi di gugusan kepulauan Maluku Utara--yang dinamakan gunung Marijang. Saat ini, gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Nama Tidore berasal dari gabungan dua rangkaian kata bahasa Tidore dan Arab dialek Irak: bahasa Tidore, To ado re, artinya, ‘aku telah sampai’ dan bahasa Arab dialek Irak anta thadore yang berarti ‘kamu datang’.
Penggabungan dua rangkaian kata dari dua bahasa ini bermula dari suatu peristiwa yang terjadi di Tidore. Menurut kisahnya, di daerah Tidore sering terjadi pertikaian antar para Momole (kepala suku), yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan persukuan. Pertikaian tersebut seringkali menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami kegagalan.
Suatu ketika, diperkirakan tahun 846 M, rombongan Ibnu Chardazabah, utusan Khalifah al-Mutawakkil dari Kerajaan Abbasiyah di Baghdad tiba di Tidore. Pada saat itu, di Tidore sedang terjadi pertikaian antar momole. Untuk meredakan dan menyelesaikan pertikaian tersebut, salah seorang anggota rombongan Ibnu Chardazabah, bernama Syech Yakub turun tangan dengan memfasilitasi perundingan yang disebut dengan Togorebo. Pertemuan disepakati diatas sebuah batu besar di kaki gunung Marijang. Kesepakatannya, momole yang tiba paling cepat ke lokasi pertemuan akan menjadi pemenang dan memimpin pertemuan.
Dalam peristiwa itu, setiap momole yang sampai ke lokasi pertemuan selalu meneriakkan To ado re, karena merasa dialah yang datang pertama kali dan menjadi pemenang. Namun, ternyata beberapa orang momole yang bertikai tersebut tiba pada saat yang sama, sehingga tidak ada yang kalah dan menang.
Berselang beberapa saat kemudian, Syech Yakub yang menjadi fasilitator juga tiba di lokasi dan berujar dengan dialek Iraknya: Anta thadore. Karena para momole datang pada saat yang bersamaan, maka tidak ada yang menjadi pemenang, akhirnya yang diangkat sebagai pemimpin adalah Syech Yakub. Konon, sejak saat itu mulai dikenal kata Tidore, kombinasi dari dua kata: Ta ado re dan Thadore. Demikianlah, kata Tidore akhirnya menggantikan kata Kie Duko dan menjadi nama sebuah kerajaan besar.
Menurut catatan Kesultanan Tidore, kerajaan ini berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabiul Awal 502 H (1108 M). Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara jelas lokasi pusat kerajaan pada saat itu. Asal usul Sahjati bisa dirunut dari kisah kedatangan Djafar Noh dari negeri Maghribi di Tidore.
Noh kemudian mempersunting seorang gadis setempat, bernama Siti Nursafa. Dari perkawinan tersebut, lahir empat orang putra dan empat orang putri. Empat putra tersebut adalah: Sahjati, pendiri kerajaan Tidore; Darajati, pendiri kesultanan Moti; Kaicil Buka, pendiri kesultanan Makian; Bab Mansur Malamo, pendiri kesultanan Ternate.
Sedangkan empat orang putri adalah: Boki Saharnawi, yang menurunkan raja-raja Banggai; Boki Sadarnawi, yang menurunkan raja-raja Tobungku; Boki Sagarnawi, yang menurunkan raja-raja Loloda; dan Boki Cita Dewi, yang menurunkan Marsaoli dan Mardike. Kerajaan Tidore merupakan salah satu pilar yang membentuk Kie Raha, yang lainnya adalah Ternate, Makian dan Moti.
Berdasarkan legenda asal usul di atas, tampak bahwa empat kerajaan ini berasal dari moyang yang sama: Djafar Noh dan Siti Nursafa. Terlepas dari benar atau tidak, kemunculan dan perkembangan legenda asal-usul tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran persaudaraan di antara kerajaan Kie Raha (gabungan empat kerajaan utama di Maluku Utara, yaitu: Ternate, Tidore, Makian dan Moti) sehingga mereka kemudian melegitimasinya dengan sebuah mitos asal-usul.
Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke-4, pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Barulah pada era Jou Kolano Bunga Mabunga Balibung, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak, itupun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan dimana sebenarnya Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di Utara Tidore, dan ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore Selatan.
Pada tahun 1495 M, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gam Tina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 M, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibukota baru ini berdekatan dengan Ternate, dan diapit oleh Tanjung Mafugogo dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibukota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.
Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 M, ibukota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo (Alauddin Syah) ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibukota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan.
Pendapat lain menambahkan bahwa, perpindahan ini didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Tomabanga yang masih animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibukota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifudin (Jou Kota). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini.
Pada abad ke 16 M, orang Portugis dan Spanyol datang ke Maluku dan Maluku Utara--termasuk Tidore-- untuk mencari rempah-rempah, momonopoli perdagangan kemudian menguasai dan menjajah negeri kepulauan tersebut. Dalam usaha untuk mempertahankan diri, telah terjadi beberapa kali pertempuran antara kerajaaan-kerajaan di Kepulauan Maluku melawan kolonial Portugis dan Spanyol. Terkadang, Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo bersekutu sehingga kolonial Eropa tersebut mengalami kesulitan untuk menaklukkan Tidore dan kerajaan lainnya.
Sepeninggal Portugis, datang Belanda ke Tidore dengan tujuan yang sama: memonopoli dan menguasai Tidore demi keuntungan Belanda sendiri. Dalam sejarah perjuangan di Tidore, sultan yang dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda adalah Sultan Nuku (1738-1805 M).
Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mengusir Belanda dari seluruh kepulauan Maluku, termasuk Ternate, Bacan dan Jailolo. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan menyerahnya Belanda pada Sultan Nuku pada 21 Juni 1801 M. Dengan itu, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Inggris yang juga ikut membantu Tidore dalam mengusir Belanda kemudian diberi kebebasan untuk menguasai Ambon dan Banda, dan mengadakan perjanjian damai dengan Sultan Nuku, sehingga relasi antara kedua belah pihak berjalan cukup harmonis.
Di masa Sultan Nuku inilah, Tidore mencapai masa gemilang dan menjadi kerajaan besar yang disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa. Di masa Sultan Nuku juga, kekuasaan Tidore sampai ke Kepulauan Pasifik. Menurut catatan sejarah Tidore, Sultan Nuku sendiri yang datang dan memberi nama pulau-pulau yang ia kuasai, dari Mikronesia hingga Melanesia dan Kepulauan Solomon. Nama-nama pulau yang masih memakai nama Nuku hingga saat ini adalah Nuku Hifa, Nuku Oro, Nuku Maboro, Nuku Nau, Nuku Lae-lae, Nuku Fetau dan Nuku Nono.
Seiring dengan masuknya kolonial Eropa, agama Kristen juga masuk ke Tidore. Namun, karena pengaruh Islam yang sudah begitu mengakar, maka agama ini tidak berhasil mengembangkan pengaruhnya di Tidore. Dari sejak awal berdirinya hingga saat ini, telah berkuasa 38 orang sultan di Tidore. Saat ini, yang berkuasa adalah Sultan Hi. Djafar Syah.
Periode Pemerintahan
Kerajaan Tidore berdiri sejak 1108 M dan berdiri sebagai kerajaan merdeka hingga akhir abad ke-18 M. setelah itu, kerajaan Tidore berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan Tidore mencakup kawasan yang cukup luas hingga mencapai Kepulauan Pasifik. Wilayah sekitar pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan pulau Seram. Di Kepulauan Pasifik, kekuasaan Tidore mencakup Mikronesia, Kepulauan Marianas, Marshal, Ngulu, Kepulauan Kapita Gamrange, Melanesia, Kepulauan Solomon dan beberapa pulau yang masih menggunakan identitas Nuku, seperti Nuku Haifa, Nuku Oro, Nuku Maboro dan Nuku Nau. Wilayah lainnya yang termasuk dalam kekuasaan Tidore adalah Haiti dan Kepulauan Nuku Lae-lae, Nuku Fetau, Nuku Wange dan Nuku Nono.
Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.
Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore telah berjalan dengan baik. Saat itu, sultan (kolano) dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syara, adat se nakudi. Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (perdana menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato pehak raha (empat pihak bobato; semcam departemen) dan wakil dari wilayah kekuasan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir.
Empat bobato tersebut adalah: pehak labe, semacam departemen agama yang membidangi masalah syariah. Anggota pehak labe terdiri dari para kadhi, imam, khatib dan modim; pehak adat bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Jojau, Kapita Lau (panglima perang), Hukum Yade menteri urusan luar, Hukum Soasio, menteri urusan dalam dan Bobato Ngofa, menteri urusan cabinet. Pehak Kompania (bidang pertahanan keamanan) yang terdiri dari Kapita Kie, Jou Mayor dan Kapita Ngofa; pihak juru tulis yang dipimpin oleh seorang berpangkat Tullamo (sekretaris kerajaan).
Di bawahnya ada Sadaha (kepala rumah tangga), Sowohi Kie (protokoler kerajaan bidang kerohanian), Sowohi Cina (protokoler khusus urusan orang Cina), Fomanyira Ngare (public relation kesultanan) dan Syahbandar (urusan administrasi pelayaran). Selain struktur di atas, masih ada jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Serang oli yang membidangi urusan propaganda.
Masyarakat Kesultanan Tidore merupakan penganut agama Islam yang taat, dan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka: Adat ge mauri Syara, Syara mauri Kitabullah (Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah). Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini
Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klen patrilineal yang terpenting mereka sebut soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu (kufu). Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri. Dalam antropologi sering disebut dengan utrolokal.
Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat. Di antara upacara tersebut adalah upacara Legu Gam Adat Negeri, upacara Lufu Kie daera se Toloku (mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat), upacara Ngam Fugo, Dola Gumi, Joko Hale dan sebagainya.
Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan sastra lisan dan tulisan. Bentuk satra lisan yang populer adalah dola bololo (semacam peribahasa atau pantun kilat), dalil tifa (ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau gendang), kabata (sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap, argumennya dalam bentuk syair, gurindam, bidal dsb). Sebagian di antara satra lisan ini disampaikan dan dipertunjukkan dengan iringan alat tifa, sejenis gendang. Sasra tulisan juga cukup baik berkembang di Tidore, hal ini bisa dilihat dari peninggalan manuskrip kesultanan Tidore yang masih tersimpan di Museun Nasional Jakarta. Dan boleh jadi, manuskrip-manuskrip tersebut masih banyak tersebar di tangan masyarakat secara individual.
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu, juga banyak ditanam cengkeh, pala dan kelapa. Inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal, dikunjungi para pedagang asing Cina, India dan Arab, dan akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih.
Penggabungan dua rangkaian kata dari dua bahasa ini bermula dari suatu peristiwa yang terjadi di Tidore. Menurut kisahnya, di daerah Tidore sering terjadi pertikaian antar para Momole (kepala suku), yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan persukuan. Pertikaian tersebut seringkali menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami kegagalan.
Suatu ketika, diperkirakan tahun 846 M, rombongan Ibnu Chardazabah, utusan Khalifah al-Mutawakkil dari Kerajaan Abbasiyah di Baghdad tiba di Tidore. Pada saat itu, di Tidore sedang terjadi pertikaian antar momole. Untuk meredakan dan menyelesaikan pertikaian tersebut, salah seorang anggota rombongan Ibnu Chardazabah, bernama Syech Yakub turun tangan dengan memfasilitasi perundingan yang disebut dengan Togorebo. Pertemuan disepakati diatas sebuah batu besar di kaki gunung Marijang. Kesepakatannya, momole yang tiba paling cepat ke lokasi pertemuan akan menjadi pemenang dan memimpin pertemuan.
Dalam peristiwa itu, setiap momole yang sampai ke lokasi pertemuan selalu meneriakkan To ado re, karena merasa dialah yang datang pertama kali dan menjadi pemenang. Namun, ternyata beberapa orang momole yang bertikai tersebut tiba pada saat yang sama, sehingga tidak ada yang kalah dan menang.
Berselang beberapa saat kemudian, Syech Yakub yang menjadi fasilitator juga tiba di lokasi dan berujar dengan dialek Iraknya: Anta thadore. Karena para momole datang pada saat yang bersamaan, maka tidak ada yang menjadi pemenang, akhirnya yang diangkat sebagai pemimpin adalah Syech Yakub. Konon, sejak saat itu mulai dikenal kata Tidore, kombinasi dari dua kata: Ta ado re dan Thadore. Demikianlah, kata Tidore akhirnya menggantikan kata Kie Duko dan menjadi nama sebuah kerajaan besar.
Menurut catatan Kesultanan Tidore, kerajaan ini berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabiul Awal 502 H (1108 M). Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara jelas lokasi pusat kerajaan pada saat itu. Asal usul Sahjati bisa dirunut dari kisah kedatangan Djafar Noh dari negeri Maghribi di Tidore.
Noh kemudian mempersunting seorang gadis setempat, bernama Siti Nursafa. Dari perkawinan tersebut, lahir empat orang putra dan empat orang putri. Empat putra tersebut adalah: Sahjati, pendiri kerajaan Tidore; Darajati, pendiri kesultanan Moti; Kaicil Buka, pendiri kesultanan Makian; Bab Mansur Malamo, pendiri kesultanan Ternate.
Sedangkan empat orang putri adalah: Boki Saharnawi, yang menurunkan raja-raja Banggai; Boki Sadarnawi, yang menurunkan raja-raja Tobungku; Boki Sagarnawi, yang menurunkan raja-raja Loloda; dan Boki Cita Dewi, yang menurunkan Marsaoli dan Mardike. Kerajaan Tidore merupakan salah satu pilar yang membentuk Kie Raha, yang lainnya adalah Ternate, Makian dan Moti.
Berdasarkan legenda asal usul di atas, tampak bahwa empat kerajaan ini berasal dari moyang yang sama: Djafar Noh dan Siti Nursafa. Terlepas dari benar atau tidak, kemunculan dan perkembangan legenda asal-usul tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran persaudaraan di antara kerajaan Kie Raha (gabungan empat kerajaan utama di Maluku Utara, yaitu: Ternate, Tidore, Makian dan Moti) sehingga mereka kemudian melegitimasinya dengan sebuah mitos asal-usul.
Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke-4, pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Barulah pada era Jou Kolano Bunga Mabunga Balibung, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak, itupun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan dimana sebenarnya Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di Utara Tidore, dan ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore Selatan.
Pada tahun 1495 M, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gam Tina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 M, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibukota baru ini berdekatan dengan Ternate, dan diapit oleh Tanjung Mafugogo dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibukota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.
Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 M, ibukota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo (Alauddin Syah) ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibukota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan.
Pendapat lain menambahkan bahwa, perpindahan ini didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Tomabanga yang masih animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibukota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifudin (Jou Kota). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini.
Pada abad ke 16 M, orang Portugis dan Spanyol datang ke Maluku dan Maluku Utara--termasuk Tidore-- untuk mencari rempah-rempah, momonopoli perdagangan kemudian menguasai dan menjajah negeri kepulauan tersebut. Dalam usaha untuk mempertahankan diri, telah terjadi beberapa kali pertempuran antara kerajaaan-kerajaan di Kepulauan Maluku melawan kolonial Portugis dan Spanyol. Terkadang, Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo bersekutu sehingga kolonial Eropa tersebut mengalami kesulitan untuk menaklukkan Tidore dan kerajaan lainnya.
Sepeninggal Portugis, datang Belanda ke Tidore dengan tujuan yang sama: memonopoli dan menguasai Tidore demi keuntungan Belanda sendiri. Dalam sejarah perjuangan di Tidore, sultan yang dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda adalah Sultan Nuku (1738-1805 M).
Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mengusir Belanda dari seluruh kepulauan Maluku, termasuk Ternate, Bacan dan Jailolo. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan menyerahnya Belanda pada Sultan Nuku pada 21 Juni 1801 M. Dengan itu, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Inggris yang juga ikut membantu Tidore dalam mengusir Belanda kemudian diberi kebebasan untuk menguasai Ambon dan Banda, dan mengadakan perjanjian damai dengan Sultan Nuku, sehingga relasi antara kedua belah pihak berjalan cukup harmonis.
Di masa Sultan Nuku inilah, Tidore mencapai masa gemilang dan menjadi kerajaan besar yang disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa. Di masa Sultan Nuku juga, kekuasaan Tidore sampai ke Kepulauan Pasifik. Menurut catatan sejarah Tidore, Sultan Nuku sendiri yang datang dan memberi nama pulau-pulau yang ia kuasai, dari Mikronesia hingga Melanesia dan Kepulauan Solomon. Nama-nama pulau yang masih memakai nama Nuku hingga saat ini adalah Nuku Hifa, Nuku Oro, Nuku Maboro, Nuku Nau, Nuku Lae-lae, Nuku Fetau dan Nuku Nono.
Seiring dengan masuknya kolonial Eropa, agama Kristen juga masuk ke Tidore. Namun, karena pengaruh Islam yang sudah begitu mengakar, maka agama ini tidak berhasil mengembangkan pengaruhnya di Tidore. Dari sejak awal berdirinya hingga saat ini, telah berkuasa 38 orang sultan di Tidore. Saat ini, yang berkuasa adalah Sultan Hi. Djafar Syah.
Periode Pemerintahan
Kerajaan Tidore berdiri sejak 1108 M dan berdiri sebagai kerajaan merdeka hingga akhir abad ke-18 M. setelah itu, kerajaan Tidore berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan Tidore mencakup kawasan yang cukup luas hingga mencapai Kepulauan Pasifik. Wilayah sekitar pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan pulau Seram. Di Kepulauan Pasifik, kekuasaan Tidore mencakup Mikronesia, Kepulauan Marianas, Marshal, Ngulu, Kepulauan Kapita Gamrange, Melanesia, Kepulauan Solomon dan beberapa pulau yang masih menggunakan identitas Nuku, seperti Nuku Haifa, Nuku Oro, Nuku Maboro dan Nuku Nau. Wilayah lainnya yang termasuk dalam kekuasaan Tidore adalah Haiti dan Kepulauan Nuku Lae-lae, Nuku Fetau, Nuku Wange dan Nuku Nono.
Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.
Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore telah berjalan dengan baik. Saat itu, sultan (kolano) dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syara, adat se nakudi. Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (perdana menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato pehak raha (empat pihak bobato; semcam departemen) dan wakil dari wilayah kekuasan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir.
Empat bobato tersebut adalah: pehak labe, semacam departemen agama yang membidangi masalah syariah. Anggota pehak labe terdiri dari para kadhi, imam, khatib dan modim; pehak adat bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Jojau, Kapita Lau (panglima perang), Hukum Yade menteri urusan luar, Hukum Soasio, menteri urusan dalam dan Bobato Ngofa, menteri urusan cabinet. Pehak Kompania (bidang pertahanan keamanan) yang terdiri dari Kapita Kie, Jou Mayor dan Kapita Ngofa; pihak juru tulis yang dipimpin oleh seorang berpangkat Tullamo (sekretaris kerajaan).
Di bawahnya ada Sadaha (kepala rumah tangga), Sowohi Kie (protokoler kerajaan bidang kerohanian), Sowohi Cina (protokoler khusus urusan orang Cina), Fomanyira Ngare (public relation kesultanan) dan Syahbandar (urusan administrasi pelayaran). Selain struktur di atas, masih ada jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Serang oli yang membidangi urusan propaganda.
Masyarakat Kesultanan Tidore merupakan penganut agama Islam yang taat, dan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka: Adat ge mauri Syara, Syara mauri Kitabullah (Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah). Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini
Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klen patrilineal yang terpenting mereka sebut soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu (kufu). Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri. Dalam antropologi sering disebut dengan utrolokal.
Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat. Di antara upacara tersebut adalah upacara Legu Gam Adat Negeri, upacara Lufu Kie daera se Toloku (mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat), upacara Ngam Fugo, Dola Gumi, Joko Hale dan sebagainya.
Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan sastra lisan dan tulisan. Bentuk satra lisan yang populer adalah dola bololo (semacam peribahasa atau pantun kilat), dalil tifa (ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau gendang), kabata (sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap, argumennya dalam bentuk syair, gurindam, bidal dsb). Sebagian di antara satra lisan ini disampaikan dan dipertunjukkan dengan iringan alat tifa, sejenis gendang. Sasra tulisan juga cukup baik berkembang di Tidore, hal ini bisa dilihat dari peninggalan manuskrip kesultanan Tidore yang masih tersimpan di Museun Nasional Jakarta. Dan boleh jadi, manuskrip-manuskrip tersebut masih banyak tersebar di tangan masyarakat secara individual.
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu, juga banyak ditanam cengkeh, pala dan kelapa. Inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal, dikunjungi para pedagang asing Cina, India dan Arab, dan akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih.
Saatnya Bangsa Indonesia Merevolusi Jiwa
Oleh : Budi Praptono
Sudah saatnya kita “merevolusi jiwa” dengan kembali kepada nilai-nilai kejujuran, nialai-nilai Iman, nilai –nilai kemandirian,nilai-nilai kesederhanaan,nilai-nilai- sosial………..…
Sesungguhnya, tidak bisa, saya ungkapkan dalam kata-kata, betapa bahagianya, betapa terharunya, perasaan hari ini, ternyata masih ada teman yang mau diajak, yang walaupun tidak banyak, masih mau dan bersemangat memikirkan nasib negara dan bangsa tercinta ini.
Beberapa bulan lalu, kami diajak mas Radhar, senior saya! bersama-sama dengan elemen aktivis yang lain, untuk memikirkan nasib perkembangan negara dan bangsa ini, akhirnya sepakat membentuk Forum Aktivis Bandung (FAB), untuk mewadahi dan merajut pelita-pelita yang sudah mulai redup.
Sejak saat itu, semangat saya serasa ada doping baru, tambah menggelora kembali, inget seperti dulu masih mahasiswa yang kepalanya dibotaki habis OSPEK!
Beberapa waktu lalu saya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Iran Ahmadinejad, lewat kedutaan besar Iran di Jakarta, dan saya tembuskan ke beberapa media.
Kenapa saya berkirim surat kepada Dinejad? Terus terang itu adalah betuk apresiasi saya terhadap presiden Iran yang punya sikap luar biasa untuk saat ini.
Kekaguman saya, berjuta-juta masyarakat Iran dan Indonesia kepada Ahmadinejad Presiden Iran yang dikenal sederhana dan berani, lebih bersifat rindu-rindu tapi malu; Atau bahkan takut atau berat untuk mengikutinya.
Rindu artinya kita sangat rindu terhadap keberanian dan ketegasan Presiden Ahmadinejad menghadapi Amerika Serikat dan imprealis barat yang memang zalim. Rindu kita kepada Ahmadinejad karena kecerdasan Intelektual berdasarkan landasan buah Tauhid (keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kasih sayang), kesederhanaan dia, dan kemandiriannya.
Malu artinya kita masih sangat malu dan bahkan sangat takut atau berat untuk mencontoh berlaku hidup adil, menahan diri dari nafsu, bersikap bersahaja (sederhana) sebagaimana perilaku Presiden Ahmadinejad. Takut eksistensi kita di mata masyarakat jatuh dan terpuruk karena sesungguhnya perilaku kita masih suka menilai sebuah keberhasilan itu dari gemerlapnya perolehan duniawi. Sebuah keadaan peradaban di negeri kita yang kontradiksi dengan prinsip dan perilaku sang Presiden Iran.
Yang jadi pertanyaan kapan kita akan memulai perubahan peradaban dunia ini sebagaimana yang telah dimulai seorang anak tukang pandai besi di Iran?. Apa betul, yang dibenci atau dilawan seorang Ahmadinejad adalah Negara Amerikanya atau sekutunya? Apa bukan yang lainnya?
Kegaguman saya kepada Ahmadinejad bukan karena program nuklirnya yang membuat heboh dunia! Tetapi lebih kepada kepiawaiannya memilih pola hidup sederhana, keberpihakan terhadap kaum dhuafa, dan tegas terhadap pihak yang memaksakan kehendak terhadap bangsa dan negaranya, tegas memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesederajadan terhadap pihak lain. Sesungguhnya nilai-nilai inilah merupakan milik semua agama, termasuk mayoritas masyarakat dari negara-negara yang lagi berseberangan dengan Ahmadinejad.
Sesungguhnya yang ditakuti musuh kita adalah kesederhanaan dan kemandirian. Musuh kita akan dengan mudah menguasai negara berkembang yang pola hidupnya konsumtif dan bermewah-mewahan. Akibat dari pola tersebut akhirnya muncul kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga sangat wajar kalau akhirnya negara dibebani hutang luar negeri yang besar. Ujung-ujungnya negara berkembang tersebut akan sangat bergantung kepada sang pemaksa atau neoimprealis.
Jangan harap Sebuah negara berkembang bisa keluar dari jerat sistem kapitalis atau imperialis; Selagi negara tersebut gemar berhutang, asyik dengan pola hidup mewah, mengedepankan budaya konsumerisme, konsumtivisme, yang akibatnya hidup jauh dari kesederhanaan dan keadilan .
Pertanyaannya Kapan Indonesia Bangkit?
Sebagai bangsa timur yang beradab, yang selayaknya memimpin peradaban dunia?!. Bukankah kita lebih senang hidup Mandiri merdeka, tidak dijajah, tidak bergantung kepada segelintir bangsa yang yang mempunyai kekuasaan modal (kapital)?
Bukankah kita adalah bangsa yang berdaulat dan berbhinneka. Bebas menentukan pikiran dan peradaban budaya kita sendiri tanpa harus menjadi bangsa lain dan menjadi sasaran Intervensi bangsa-bangsa lain tersebut?
Mandiri, bukan berarti harus mengisolasi diri. Tetapi kapan kerja sama atau tidak. Dengan siapa kita harus bekerja sama, adalah semata-mata karena atas dasar saling menghormati, saling memberikan manfaat, bukan atas dasar karena ketidaksadaran atau karena keterpaksaan.
Karena sejatinya, Ahmadinejad selalu menanti munculnya sahabatnya dari Bumi Pertiwi Indonesia yang tercinta ini. Yang mempunyai semangat juang untuk memujudkan tata peradaban dunia baru yang lebih adil, saling menghormati, berpikiran ke depan, dengan semangat hanya semata-mata karena menjalankan perintah Tuhan untuk mensejahterakan alam semesta tercinta ini.
Di samping itu sahabat yang juga masih jadi orang Indonesia, yang bukan sahabat yang ingin jadi orang Iran, Arab, India, Jepang, Amerika, China, India, dan sebagainya.
Kapan akan muncul tokoh hebat dari Bumi Pertiwi Indonesia tercinta? Jawabannya adalah ada yang mau memulai atau tidak. Mengenai kapannya biarlah sejarah yang akan menjawabnya, dan ini adalah tanggung jawab kita semua anak bangsa dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.
Bukan semangat mengedepankan perbedaan, bukan semangat yang pingin menang sendiri. Tetapi, semangat yang mengedepankan kesamaan, tidak peduli agamanya, warna kulitnya, bahasanya, yakni yang sama-sama membangun Indonesia tercinta, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanahkan dalam dasar negara kita.
Mari kita akhiri mempermasalahkan perbedaan yang tidak prinsip. Biarlah perbedaan itu menjadi urusan masing-masing. Kita rajut sisi kesamaan untuk membangun Indonesia tercinta ini. Semangat saling bantu-membantu sebagaimana yang telah diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan terkristalisasi pada falsafah dasar negara kita yakni Pancasila.
Kita harus berani bermimpi Indonesia akan menjadi pusat peradaban tata dunia baru, yang mengusung nilai-nilai luhur, yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, yang bukan mengedepankan senjata. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa beradab di seluruh jagat raya ini.
Spiritual yang seperti apa?
Dalam pandangan saya, sekarang ini orang kelihatan trend beragama itu kesannya masih mengarah kepada kegenitan beragama, tidak mengarah kepada peningkatan ruh, spiritual, yang masih malu atau takut berbicara sosialisme. Sesungguhnya, kalau kita merasa bergama tapi tidak sosialis sebenarnya diragukan keberagamaannya. Padahal Sosialisme itu inti pokok dari ajaran agama, tetapi sosialisme yang tidak pilih kasih terhadap kelompok atau golongan tertentu.
Dimana tanggung jawab kaum muda? Adalah harus menjadi pemain utama dan di depan dalam perjuangan ini!
Kaum muda bukan hanya fisiknya saja, tapi memiliki semangat mencari jati diri, semangat kebebasan, kemerdekaan jiwa didalam berekspresi dalam memperjuangan nilai kebenaran, kebersamaan, keadilan, dan nilai-nilai lainnya untuk memujudkan kehidupan yang lebih beradab.
Apakah orang yang berusia tua bisa masuk kategori kaum muda? Jawabanya Ya. Orang yang berusia tua kalau mempunyai semangat yang dinamis menuju perubahan, itu sesungguhnya berjiwa muda!
Krisis Dunia (AS) dan Indonesia
Krisis ekonomi dunia (AS) yang menimpa saat ini sungguh diluar akal sehat.Bagaimana bisa terjadi amerika yang banyak orang - orang pintar secara intelektual, orang-orang berkuasa, akhirnya menjelang ambruk. Begitu juga dengan Indonesia, keadaan semakin tidak menentu. Saya yakin peradaban yang dibangun hanya oleh kekuatan intelektual tanpa kekuatan spiritual yang kuat dipastikan mudah roboh dan keropos?
Runtuhnya Fir’aun oleh Nabi Musa, bukan karena Musa itu Profesor, Musa bukan Doktor, Tapi oleh Iman, oleh kejujuran, kepasrahan musa kepada Tuhan, dan tekad kuat Musalah sehingga atas kuasa Tuhan Fir’aun Hancur.
Begitu juga dengan runtuhnya Kaum Jahiliyah oleh karena kepasrahan dan ketauhidan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dimata Tuhan dan Dimata Manusia yang menerima pencerahan jiwa. Nabi memberi contoh, kita harus berjuang tanpa kenal menyerah dan tidak ada kompromi terhadap kesewenang-wenangan sifat Jahiliyah dan penjajahan jiwa.
Pertanyaannya akankah kita diam dan hanya menunggu, menunggu lahirnya tokoh-tokoh perubahan peradaban dunia? Menunggu yang namanya Ratu Adil?
Dari mana kita mulai dan siapa, kapan?
Dari diri kita dan sekarang! Bukan kerjanya hanya menunggu datangnya ratu adil, yang seolah-olah kita ini tanpa ada beban punya tanggung jawab untuk melakoni semangat ratu adil; padahal yang sesungguhnya tugas untuk menjadi ratu adil, adalah tugas seluruh umat manusia, dalam kapasitasnya masing-masing.
Sudah saatnya kita “merevolusi jiwa” dengan kembali kepada nilai-nilai kejujuran, nialai-nilai Iman, nilai –nilai kemandirian, nilai-nilai- sosial yang berkeadilan agar bangsa Indoensia dapat menjadi mercusuar peradaban baru dunia, setelah krisis global yang menimpa bangsa-bangsa Fir’aun ini. Tanpa kita berdikari dan mempunyai percaya diri yang kuat bangsa kita mustahil dapat berubah dari keterpurukan dan akan selalu menjadi sapi perahan bangsa lain.
Hari ini 28 Oktober 2008 saatnya bangsa Indonesia merdeka dan mulai melakukan revolusi dalam arti yang sesungguhnya, yakni revolusi jiwa!
Jangan, kau tanyakan : Apa yang negara dan bangsa berikan kepada ku! Tapi tanyakan : Apa yang bisa kuberikan terhadap kemakmuran negara dan bangsaku!
Kami sadar, bahwa ini semua membutuhkan perjuangan yang tidak ringan dan panjang, perlu pengorbanan yang tidak sedikit, bahkan secara akal sehat terasa sangat tidak mungkin! Tetapi Yakinlah, Apa yang tidak mungkin menurut Tuhan? semua bisa saja terjadi, yang menurut akal manusia, sangat atau bahkan tidak mungkin terjadi.
Sekali lagi, semua bisa terjadi! Selama masih ada manusia yang yakin seyakin-yakinnya. Yakin yang bukan sekedar ”lamis”, tetapi bener-bener tunduk patuh dalam rangka mencari semata-mata RidhoNYA saja! Amien!
Siapa? Adalah KITA! Sudah Saatnya yang muda yang menjadi pemimipin perubahan! Kalau, saya tidak malu, sebenarnya saya mau menangis terharu, bahwa semangat dan langkah perjuangan kita, sangat-sangat ditunggu-tunggu berjuta-juta rakyat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya! Hilang rasa ragu-ragu, was-was, yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama kita.
Semoga perjuangan kita selalui dalam RidhoNYA!
Mari kita buat para pendahulu kita tersenyum lega, termasuk Bung Karno yang bercita-cita Indonesia menjadi Mercusuarnya Dunia, dengan perjuangan panjang beliau semua, telah mengantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan, maka dengan semangat sumpah pemuda, kita isi nilai-nilai kemerdekaan, dengan semangat “Revolusi Jiwa” untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat peradaban dunia!
Sanggup? Sanggup? Merdeka, Merdeka, merdeka!
Budi Praptono, Ketua Forum Komunikasi Sosial Masyarakat (FKSM) Merah Putih Bersatu. Dan Badan Musyawarah Anggota (Pendiri) Forum Aktivis Bandung (FAB)(diambil dari opini masyarakat.com)
Sudah saatnya kita “merevolusi jiwa” dengan kembali kepada nilai-nilai kejujuran, nialai-nilai Iman, nilai –nilai kemandirian,nilai-nilai kesederhanaan,nilai-nilai- sosial………..…
Sesungguhnya, tidak bisa, saya ungkapkan dalam kata-kata, betapa bahagianya, betapa terharunya, perasaan hari ini, ternyata masih ada teman yang mau diajak, yang walaupun tidak banyak, masih mau dan bersemangat memikirkan nasib negara dan bangsa tercinta ini.
Beberapa bulan lalu, kami diajak mas Radhar, senior saya! bersama-sama dengan elemen aktivis yang lain, untuk memikirkan nasib perkembangan negara dan bangsa ini, akhirnya sepakat membentuk Forum Aktivis Bandung (FAB), untuk mewadahi dan merajut pelita-pelita yang sudah mulai redup.
Sejak saat itu, semangat saya serasa ada doping baru, tambah menggelora kembali, inget seperti dulu masih mahasiswa yang kepalanya dibotaki habis OSPEK!
Beberapa waktu lalu saya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Iran Ahmadinejad, lewat kedutaan besar Iran di Jakarta, dan saya tembuskan ke beberapa media.
Kenapa saya berkirim surat kepada Dinejad? Terus terang itu adalah betuk apresiasi saya terhadap presiden Iran yang punya sikap luar biasa untuk saat ini.
Kekaguman saya, berjuta-juta masyarakat Iran dan Indonesia kepada Ahmadinejad Presiden Iran yang dikenal sederhana dan berani, lebih bersifat rindu-rindu tapi malu; Atau bahkan takut atau berat untuk mengikutinya.
Rindu artinya kita sangat rindu terhadap keberanian dan ketegasan Presiden Ahmadinejad menghadapi Amerika Serikat dan imprealis barat yang memang zalim. Rindu kita kepada Ahmadinejad karena kecerdasan Intelektual berdasarkan landasan buah Tauhid (keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kasih sayang), kesederhanaan dia, dan kemandiriannya.
Malu artinya kita masih sangat malu dan bahkan sangat takut atau berat untuk mencontoh berlaku hidup adil, menahan diri dari nafsu, bersikap bersahaja (sederhana) sebagaimana perilaku Presiden Ahmadinejad. Takut eksistensi kita di mata masyarakat jatuh dan terpuruk karena sesungguhnya perilaku kita masih suka menilai sebuah keberhasilan itu dari gemerlapnya perolehan duniawi. Sebuah keadaan peradaban di negeri kita yang kontradiksi dengan prinsip dan perilaku sang Presiden Iran.
Yang jadi pertanyaan kapan kita akan memulai perubahan peradaban dunia ini sebagaimana yang telah dimulai seorang anak tukang pandai besi di Iran?. Apa betul, yang dibenci atau dilawan seorang Ahmadinejad adalah Negara Amerikanya atau sekutunya? Apa bukan yang lainnya?
Kegaguman saya kepada Ahmadinejad bukan karena program nuklirnya yang membuat heboh dunia! Tetapi lebih kepada kepiawaiannya memilih pola hidup sederhana, keberpihakan terhadap kaum dhuafa, dan tegas terhadap pihak yang memaksakan kehendak terhadap bangsa dan negaranya, tegas memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kesederajadan terhadap pihak lain. Sesungguhnya nilai-nilai inilah merupakan milik semua agama, termasuk mayoritas masyarakat dari negara-negara yang lagi berseberangan dengan Ahmadinejad.
Sesungguhnya yang ditakuti musuh kita adalah kesederhanaan dan kemandirian. Musuh kita akan dengan mudah menguasai negara berkembang yang pola hidupnya konsumtif dan bermewah-mewahan. Akibat dari pola tersebut akhirnya muncul kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga sangat wajar kalau akhirnya negara dibebani hutang luar negeri yang besar. Ujung-ujungnya negara berkembang tersebut akan sangat bergantung kepada sang pemaksa atau neoimprealis.
Jangan harap Sebuah negara berkembang bisa keluar dari jerat sistem kapitalis atau imperialis; Selagi negara tersebut gemar berhutang, asyik dengan pola hidup mewah, mengedepankan budaya konsumerisme, konsumtivisme, yang akibatnya hidup jauh dari kesederhanaan dan keadilan .
Pertanyaannya Kapan Indonesia Bangkit?
Sebagai bangsa timur yang beradab, yang selayaknya memimpin peradaban dunia?!. Bukankah kita lebih senang hidup Mandiri merdeka, tidak dijajah, tidak bergantung kepada segelintir bangsa yang yang mempunyai kekuasaan modal (kapital)?
Bukankah kita adalah bangsa yang berdaulat dan berbhinneka. Bebas menentukan pikiran dan peradaban budaya kita sendiri tanpa harus menjadi bangsa lain dan menjadi sasaran Intervensi bangsa-bangsa lain tersebut?
Mandiri, bukan berarti harus mengisolasi diri. Tetapi kapan kerja sama atau tidak. Dengan siapa kita harus bekerja sama, adalah semata-mata karena atas dasar saling menghormati, saling memberikan manfaat, bukan atas dasar karena ketidaksadaran atau karena keterpaksaan.
Karena sejatinya, Ahmadinejad selalu menanti munculnya sahabatnya dari Bumi Pertiwi Indonesia yang tercinta ini. Yang mempunyai semangat juang untuk memujudkan tata peradaban dunia baru yang lebih adil, saling menghormati, berpikiran ke depan, dengan semangat hanya semata-mata karena menjalankan perintah Tuhan untuk mensejahterakan alam semesta tercinta ini.
Di samping itu sahabat yang juga masih jadi orang Indonesia, yang bukan sahabat yang ingin jadi orang Iran, Arab, India, Jepang, Amerika, China, India, dan sebagainya.
Kapan akan muncul tokoh hebat dari Bumi Pertiwi Indonesia tercinta? Jawabannya adalah ada yang mau memulai atau tidak. Mengenai kapannya biarlah sejarah yang akan menjawabnya, dan ini adalah tanggung jawab kita semua anak bangsa dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.
Bukan semangat mengedepankan perbedaan, bukan semangat yang pingin menang sendiri. Tetapi, semangat yang mengedepankan kesamaan, tidak peduli agamanya, warna kulitnya, bahasanya, yakni yang sama-sama membangun Indonesia tercinta, adil dan makmur, sebagaimana yang diamanahkan dalam dasar negara kita.
Mari kita akhiri mempermasalahkan perbedaan yang tidak prinsip. Biarlah perbedaan itu menjadi urusan masing-masing. Kita rajut sisi kesamaan untuk membangun Indonesia tercinta ini. Semangat saling bantu-membantu sebagaimana yang telah diikrarkan pada saat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan terkristalisasi pada falsafah dasar negara kita yakni Pancasila.
Kita harus berani bermimpi Indonesia akan menjadi pusat peradaban tata dunia baru, yang mengusung nilai-nilai luhur, yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, yang bukan mengedepankan senjata. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa beradab di seluruh jagat raya ini.
Spiritual yang seperti apa?
Dalam pandangan saya, sekarang ini orang kelihatan trend beragama itu kesannya masih mengarah kepada kegenitan beragama, tidak mengarah kepada peningkatan ruh, spiritual, yang masih malu atau takut berbicara sosialisme. Sesungguhnya, kalau kita merasa bergama tapi tidak sosialis sebenarnya diragukan keberagamaannya. Padahal Sosialisme itu inti pokok dari ajaran agama, tetapi sosialisme yang tidak pilih kasih terhadap kelompok atau golongan tertentu.
Dimana tanggung jawab kaum muda? Adalah harus menjadi pemain utama dan di depan dalam perjuangan ini!
Kaum muda bukan hanya fisiknya saja, tapi memiliki semangat mencari jati diri, semangat kebebasan, kemerdekaan jiwa didalam berekspresi dalam memperjuangan nilai kebenaran, kebersamaan, keadilan, dan nilai-nilai lainnya untuk memujudkan kehidupan yang lebih beradab.
Apakah orang yang berusia tua bisa masuk kategori kaum muda? Jawabanya Ya. Orang yang berusia tua kalau mempunyai semangat yang dinamis menuju perubahan, itu sesungguhnya berjiwa muda!
Krisis Dunia (AS) dan Indonesia
Krisis ekonomi dunia (AS) yang menimpa saat ini sungguh diluar akal sehat.Bagaimana bisa terjadi amerika yang banyak orang - orang pintar secara intelektual, orang-orang berkuasa, akhirnya menjelang ambruk. Begitu juga dengan Indonesia, keadaan semakin tidak menentu. Saya yakin peradaban yang dibangun hanya oleh kekuatan intelektual tanpa kekuatan spiritual yang kuat dipastikan mudah roboh dan keropos?
Runtuhnya Fir’aun oleh Nabi Musa, bukan karena Musa itu Profesor, Musa bukan Doktor, Tapi oleh Iman, oleh kejujuran, kepasrahan musa kepada Tuhan, dan tekad kuat Musalah sehingga atas kuasa Tuhan Fir’aun Hancur.
Begitu juga dengan runtuhnya Kaum Jahiliyah oleh karena kepasrahan dan ketauhidan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dimata Tuhan dan Dimata Manusia yang menerima pencerahan jiwa. Nabi memberi contoh, kita harus berjuang tanpa kenal menyerah dan tidak ada kompromi terhadap kesewenang-wenangan sifat Jahiliyah dan penjajahan jiwa.
Pertanyaannya akankah kita diam dan hanya menunggu, menunggu lahirnya tokoh-tokoh perubahan peradaban dunia? Menunggu yang namanya Ratu Adil?
Dari mana kita mulai dan siapa, kapan?
Dari diri kita dan sekarang! Bukan kerjanya hanya menunggu datangnya ratu adil, yang seolah-olah kita ini tanpa ada beban punya tanggung jawab untuk melakoni semangat ratu adil; padahal yang sesungguhnya tugas untuk menjadi ratu adil, adalah tugas seluruh umat manusia, dalam kapasitasnya masing-masing.
Sudah saatnya kita “merevolusi jiwa” dengan kembali kepada nilai-nilai kejujuran, nialai-nilai Iman, nilai –nilai kemandirian, nilai-nilai- sosial yang berkeadilan agar bangsa Indoensia dapat menjadi mercusuar peradaban baru dunia, setelah krisis global yang menimpa bangsa-bangsa Fir’aun ini. Tanpa kita berdikari dan mempunyai percaya diri yang kuat bangsa kita mustahil dapat berubah dari keterpurukan dan akan selalu menjadi sapi perahan bangsa lain.
Hari ini 28 Oktober 2008 saatnya bangsa Indonesia merdeka dan mulai melakukan revolusi dalam arti yang sesungguhnya, yakni revolusi jiwa!
Jangan, kau tanyakan : Apa yang negara dan bangsa berikan kepada ku! Tapi tanyakan : Apa yang bisa kuberikan terhadap kemakmuran negara dan bangsaku!
Kami sadar, bahwa ini semua membutuhkan perjuangan yang tidak ringan dan panjang, perlu pengorbanan yang tidak sedikit, bahkan secara akal sehat terasa sangat tidak mungkin! Tetapi Yakinlah, Apa yang tidak mungkin menurut Tuhan? semua bisa saja terjadi, yang menurut akal manusia, sangat atau bahkan tidak mungkin terjadi.
Sekali lagi, semua bisa terjadi! Selama masih ada manusia yang yakin seyakin-yakinnya. Yakin yang bukan sekedar ”lamis”, tetapi bener-bener tunduk patuh dalam rangka mencari semata-mata RidhoNYA saja! Amien!
Siapa? Adalah KITA! Sudah Saatnya yang muda yang menjadi pemimipin perubahan! Kalau, saya tidak malu, sebenarnya saya mau menangis terharu, bahwa semangat dan langkah perjuangan kita, sangat-sangat ditunggu-tunggu berjuta-juta rakyat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya! Hilang rasa ragu-ragu, was-was, yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama kita.
Semoga perjuangan kita selalui dalam RidhoNYA!
Mari kita buat para pendahulu kita tersenyum lega, termasuk Bung Karno yang bercita-cita Indonesia menjadi Mercusuarnya Dunia, dengan perjuangan panjang beliau semua, telah mengantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan, maka dengan semangat sumpah pemuda, kita isi nilai-nilai kemerdekaan, dengan semangat “Revolusi Jiwa” untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat peradaban dunia!
Sanggup? Sanggup? Merdeka, Merdeka, merdeka!
Budi Praptono, Ketua Forum Komunikasi Sosial Masyarakat (FKSM) Merah Putih Bersatu. Dan Badan Musyawarah Anggota (Pendiri) Forum Aktivis Bandung (FAB)(diambil dari opini masyarakat.com)
Minggu, November 09, 2008
PKB Dukung Presiden Muda
TEMANGGUNG-Partai Kebangkitan Bangsa mendukung kepemimpinan nasional dipegang oleh kaum muda, termasuk presiden. Kepemimpinan muda sangat penting sebagai upaya regenerasi, kaderisasi, penyegaran ide dan semangat. Selain itu, berbeda dengan pemimpin tua yang sudah diketahui rekam jejaknya, para anak-anak muda cenderung masih bersih, sehingga perlu diberi kesempatan memimpin.
Demikian dikatakan salah seorang Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di sela-sela acara pemantapan caleg legislatif DPRD dan DPR dari daerah pemilihan Jateng VI, di ruang pertemuan Daun Mas Resto, Temanggung, Minggu (9/11). Dapil Jateng VI sendiri meliputi 5 kabupaten, yakni Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kodya Magelang.
''Kita tahu, bagian dari agenda reformasi PKB adalah mendorong kepemimpinan nasional dari kaum muda, baik presiden maupun level-level di bawahnya, seperti wakil presiden dan menteri-menterinya,'' tutur dia.
Menurutnya, calon-calon pemimpin muda yang ada sekarang ini, adalah merupakan aktivis angkatan 1985 ke atas. Mereka merupakan anak-anak muda yang pernah mengalami masa-masa sulit, karena harus berjuang melawan keotoriteran rezim orde baru di bawah Soeharto.
''Mereka lahir dan telah teruji di masa-masa yang sulit tersebut, jadi sepantasnya kalau kali ini kita coba kasih kesempatan. Siapa tahu bisa seperti Obama (Barrack Obama, Presiden AS yang baru, red),'' ungkap dia.
Dia mengatakan, meski tidak ada jaminan, akan tetapi jika kepemimpinan nasional oleh kaum muda, akan memunculkan harapan yang lebih besar akan terjadinya perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Nantinya semua pihak harus pula tetap ikut mengawal, agar keadaan negeri ini bisa lebih baik.
Sementara itu, meski mendukung kaum muda menjadi presiden, namun PKB belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai hal itu, juga soal koalisi dalam Pilpres 2009 nanti. Hari ini partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut rencananya akan melaksanakan rapat kerja nasional (rakernas), dengan acara simposium nasional 13 agenda strategis membangun bangsa, pengkajian strategi pemenangan pemilu dan membahas aspirasi daerah. ''Dalam rakernas itu tidak menutup kemungkinan, akan dibahas soal capres dan wapres, apabila ada aspirasi dari daerah-daerah,'' ujarnya. (sm)
Demikian dikatakan salah seorang Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di sela-sela acara pemantapan caleg legislatif DPRD dan DPR dari daerah pemilihan Jateng VI, di ruang pertemuan Daun Mas Resto, Temanggung, Minggu (9/11). Dapil Jateng VI sendiri meliputi 5 kabupaten, yakni Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kodya Magelang.
''Kita tahu, bagian dari agenda reformasi PKB adalah mendorong kepemimpinan nasional dari kaum muda, baik presiden maupun level-level di bawahnya, seperti wakil presiden dan menteri-menterinya,'' tutur dia.
Menurutnya, calon-calon pemimpin muda yang ada sekarang ini, adalah merupakan aktivis angkatan 1985 ke atas. Mereka merupakan anak-anak muda yang pernah mengalami masa-masa sulit, karena harus berjuang melawan keotoriteran rezim orde baru di bawah Soeharto.
''Mereka lahir dan telah teruji di masa-masa yang sulit tersebut, jadi sepantasnya kalau kali ini kita coba kasih kesempatan. Siapa tahu bisa seperti Obama (Barrack Obama, Presiden AS yang baru, red),'' ungkap dia.
Dia mengatakan, meski tidak ada jaminan, akan tetapi jika kepemimpinan nasional oleh kaum muda, akan memunculkan harapan yang lebih besar akan terjadinya perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Nantinya semua pihak harus pula tetap ikut mengawal, agar keadaan negeri ini bisa lebih baik.
Sementara itu, meski mendukung kaum muda menjadi presiden, namun PKB belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai hal itu, juga soal koalisi dalam Pilpres 2009 nanti. Hari ini partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut rencananya akan melaksanakan rapat kerja nasional (rakernas), dengan acara simposium nasional 13 agenda strategis membangun bangsa, pengkajian strategi pemenangan pemilu dan membahas aspirasi daerah. ''Dalam rakernas itu tidak menutup kemungkinan, akan dibahas soal capres dan wapres, apabila ada aspirasi dari daerah-daerah,'' ujarnya. (sm)
Kamis, November 06, 2008
Umar Hasan Dijagokan Penjabat Bupati Morotai
TERNATE-Setelah disahkannya Pulau Morotai menjadi kabupaten sendiri, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara pada 29 Oktober lalu, kini masyarakat masih bertanya-tanya siapa yang bakal menjadi penjabat bupati di pulau penghasil besi putih itu.
Memang, ada sejumlah nama yang muncul dan diprediksi bakal menempati posisi itu seperti Umar Hasan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemda Provinsi Maluku Utara, Mochtar Daeng Barang, Asisten Bidang Pemerintahan serta Umra Langasa, Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Utara.
Namun dari tiga nama itu, Umar Hasan paling dijagokan untuk menjadi penjabat bupati kabupaten Pulau Morotai. Alasannya, Umar selain pernah menjadi penjabat bupati kabupaten induk Halmahera Utara, mantan kepala perwakilan Provinsi Maluku Utara di Jakarta ini pernah menjadi camat kurang hampir empat tahun di wilayah itu. Sehingga dia lebih memahami betul kondisi daerah itu.
Meski begitu, Mochtar Daeng Barang, Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara belum berani memastikan, siapa yang bakal diplot menjadi penjabat bupati untuk mempersiapkan organisasi hingga pemilihan bupati definitif nanti.
Menurut Mochtar, pengisian penjabat bupati di kabupaten Pulau Morotai merupakan kewenangan gubernur. Belum adanya tindaklanjut penempatan penjabat bupati karena kata Mochtar, hingga saat ini baik pemerintah provinsi maupun kabupaten Halmahera Utara sebagai kabupaten induk masih sementara mempersiapkan administrasi pemisahan Morotai dari kabupaten induk.
Bahkan Pemda provinsi dan Pemda Halmahera Utara telah menemui Dirjen Otonomi Daerah Depdagri diperoleh keterangan, setelah satu bulan Morotai ditetapkan menjadi kabupaten baru, maka terlebih dahulu dipersiapkan kelengkapan administrasi pemisahan dari kabupaten induk.
Sesuai UU jelas Mochtar, peresmian kabupaten dapat dilakukan maksimal enam bulan setelah disahkan DPR. Karena itu, Mochtar meminta agar masyarakat Morotai tidak terpengaruh dengan lambatnya peresmian kabupaten tersebut. “Tidak mudah begitu disahkan langsung jadi kabupaten, karena terlebih dahulu harus ada kesiapan administrasi. Ini hanya persoalan waktu saja. Yang paling penting, Morotai sudah sah menjadi kabupaten baru,” tandasnya.
Memang, ada sejumlah nama yang muncul dan diprediksi bakal menempati posisi itu seperti Umar Hasan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemda Provinsi Maluku Utara, Mochtar Daeng Barang, Asisten Bidang Pemerintahan serta Umra Langasa, Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Utara.
Namun dari tiga nama itu, Umar Hasan paling dijagokan untuk menjadi penjabat bupati kabupaten Pulau Morotai. Alasannya, Umar selain pernah menjadi penjabat bupati kabupaten induk Halmahera Utara, mantan kepala perwakilan Provinsi Maluku Utara di Jakarta ini pernah menjadi camat kurang hampir empat tahun di wilayah itu. Sehingga dia lebih memahami betul kondisi daerah itu.
Meski begitu, Mochtar Daeng Barang, Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara belum berani memastikan, siapa yang bakal diplot menjadi penjabat bupati untuk mempersiapkan organisasi hingga pemilihan bupati definitif nanti.
Menurut Mochtar, pengisian penjabat bupati di kabupaten Pulau Morotai merupakan kewenangan gubernur. Belum adanya tindaklanjut penempatan penjabat bupati karena kata Mochtar, hingga saat ini baik pemerintah provinsi maupun kabupaten Halmahera Utara sebagai kabupaten induk masih sementara mempersiapkan administrasi pemisahan Morotai dari kabupaten induk.
Bahkan Pemda provinsi dan Pemda Halmahera Utara telah menemui Dirjen Otonomi Daerah Depdagri diperoleh keterangan, setelah satu bulan Morotai ditetapkan menjadi kabupaten baru, maka terlebih dahulu dipersiapkan kelengkapan administrasi pemisahan dari kabupaten induk.
Sesuai UU jelas Mochtar, peresmian kabupaten dapat dilakukan maksimal enam bulan setelah disahkan DPR. Karena itu, Mochtar meminta agar masyarakat Morotai tidak terpengaruh dengan lambatnya peresmian kabupaten tersebut. “Tidak mudah begitu disahkan langsung jadi kabupaten, karena terlebih dahulu harus ada kesiapan administrasi. Ini hanya persoalan waktu saja. Yang paling penting, Morotai sudah sah menjadi kabupaten baru,” tandasnya.
DPD Golkar Hargai Keputusan Pilkada Malut
TERNATE-Dewan Pimpinan Daerah (DPD I) Partai Golkar Maluku Utara akhirnya mengakui dan menerima pelantikan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai gubernur dan wakil gubernur, setelah sebelumnya menolak pelantikan tersebut. Partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo ini, akhirnya mengeluarkan pernyataan resminya pada wartawan di Ternate, Rabu (5/11).
Melalui konferensi pers di Sekretariat Golkar Jalan Yos Sudarso Ternate, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menyatakan, Golkar menghargai putusan pemerintah pusat yang melantik Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai gubernur/wakil gubernur periode 2008-2014.
Instruksi DPP Partai Golkar kata Ahmad Hidayat Mus untuk menghargai hasil Pilkada Maluku Utara bukan berarti Golkar tak memperjuangankan pasangan yang diusung. Memang, secara oganisatoris Golkar telah berupaya maksimal. Namun hasil yang diputusakan, akhirnya diterima pula DPP Partai Golkar.
Menurutnya, DPD Golkar Maluku Utara tetap tunduk instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah lebih dahulu menyatakan sikap menghargai putusan pemerintah atas hasil Pilkada Maluku Utara. Meski begitu, Ahmad Hidayat Mus mengaku, bukan lantas Golkar kalah.
Walaupun Golkar secara institusi telah menerima putusan pemerintah terkait Pilkada Maluku Utara, namun secara pribadi Ahmad menilai Menteri Dalam Negeri Mardiyanto salah dalam mengambil keputusan.
Bupati Kepulauan Sula ini menjelaskan, Partai Golkar merupakan organisasi struktural, karena DPD I Partai Golkar Maluku Utara tetap tunduk dan patuh pada instruksi DPP yang menerima Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dilantik menjadi gubernur/wakil gubernur Maluku Utara.
Melalui konferensi pers di Sekretariat Golkar Jalan Yos Sudarso Ternate, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus menyatakan, Golkar menghargai putusan pemerintah pusat yang melantik Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai gubernur/wakil gubernur periode 2008-2014.
Instruksi DPP Partai Golkar kata Ahmad Hidayat Mus untuk menghargai hasil Pilkada Maluku Utara bukan berarti Golkar tak memperjuangankan pasangan yang diusung. Memang, secara oganisatoris Golkar telah berupaya maksimal. Namun hasil yang diputusakan, akhirnya diterima pula DPP Partai Golkar.
Menurutnya, DPD Golkar Maluku Utara tetap tunduk instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang telah lebih dahulu menyatakan sikap menghargai putusan pemerintah atas hasil Pilkada Maluku Utara. Meski begitu, Ahmad Hidayat Mus mengaku, bukan lantas Golkar kalah.
Walaupun Golkar secara institusi telah menerima putusan pemerintah terkait Pilkada Maluku Utara, namun secara pribadi Ahmad menilai Menteri Dalam Negeri Mardiyanto salah dalam mengambil keputusan.
Bupati Kepulauan Sula ini menjelaskan, Partai Golkar merupakan organisasi struktural, karena DPD I Partai Golkar Maluku Utara tetap tunduk dan patuh pada instruksi DPP yang menerima Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dilantik menjadi gubernur/wakil gubernur Maluku Utara.
Selasa, November 04, 2008
Berita Foto
Kantor Gubernur Maluku Utara yang terletak di Jln. Pahlawan Revolusi No.1 Ternate jadi sasaran Bom Senin, (3/11) dini hari kemarin. (repro.bkpmd malut)
Polisi Periksa 10 Saksi Terkait Bom di Ternate
TERNATE-Polisi sejauh ini telah memeriksa sepuluh saksi terkait kasus peledakan bom di tiga lokasi berbeda di Ternate, Maluku Utara (Malut) pada Senin dini hari. Namun di antara kesepuluh saksi itu belum ada yang diarahkan sebagai tersangka.
"Kesepuluh saksi tersebut adalah yang diduga mengetahui terjadinya aksi peledakan bom di Ternate pada Senin dini hari, tapi di antara mereka belum ada yang mengarah sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Sih Harno.
Tiga bom rakitan yang berdaya ledak tinggi meledak di tiga lokasi berbeda di Ternate pada Senin dini hari tadi yakni di kediaman Gubernur Malut, di kantor Gubernur Malut dan kantor DPRD Malut. Ledakan bom tersebut tidak menimbulkan korban jiwa hanya menimbulkan kerusakan.
Kabid Humas mengatakan pihaknya masih terus mengembangkan penyelidikan atas kasus peledakan bom tersebut di antaranya dengan terus mengumpulkan bukti-bukti yang diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap motif serta pelakunya.
Warga Ternate juga diharapkan partisipasinya untuk mengungkap motif serta pelaku peledakan bom tersebut, di antaranya dengan cara segera melaporkan pada polisi kalau memiliki informasi yang ada hubungannya dengan kasus peledakan bom tersebut.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat Ternate dan daerah lainnya di Malut agar tetap tenang dan jangan mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban di daerah ini, karena polisi bersama unsur keamanan lainnya akan terus meningkatkan pengamanan.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Ternate, aparat kepolisian ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti perkantoran, fasilitas umum dan pusat-pusat perbelanjaan. Khusus di perkantoran, penjagaan melibatkan personel Brimob BKO dari Kelapa Dua Jakarta.
Soal sinyalamen bahwa aksi peledakan bom di Ternate pada Senin dini hari merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan kondisi di Ternate, Kabid Humas pihaknya belum melihat gejala ke arah itu.
Sinyalamen tersebut muncul karena tempat yang menjadi sasaran peledakan bom semuanya dijaga aparat keplosian. Artinya keberadaan polisi di tempat tersebut tidak mampu mengantisipasi adanya aksi peledakan bom.
Sejumlah kalangan di Malut mengaitkan kasus peledakan bom tersebut dengan masalah Pilkada Malut. Pasalnya tempat-tempat tersebut selama ini selalu menjadi sasaran aksi teror bom dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah Pilkada Malut. (ant)
"Kesepuluh saksi tersebut adalah yang diduga mengetahui terjadinya aksi peledakan bom di Ternate pada Senin dini hari, tapi di antara mereka belum ada yang mengarah sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Sih Harno.
Tiga bom rakitan yang berdaya ledak tinggi meledak di tiga lokasi berbeda di Ternate pada Senin dini hari tadi yakni di kediaman Gubernur Malut, di kantor Gubernur Malut dan kantor DPRD Malut. Ledakan bom tersebut tidak menimbulkan korban jiwa hanya menimbulkan kerusakan.
Kabid Humas mengatakan pihaknya masih terus mengembangkan penyelidikan atas kasus peledakan bom tersebut di antaranya dengan terus mengumpulkan bukti-bukti yang diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap motif serta pelakunya.
Warga Ternate juga diharapkan partisipasinya untuk mengungkap motif serta pelaku peledakan bom tersebut, di antaranya dengan cara segera melaporkan pada polisi kalau memiliki informasi yang ada hubungannya dengan kasus peledakan bom tersebut.
Ia juga menghimbau kepada masyarakat Ternate dan daerah lainnya di Malut agar tetap tenang dan jangan mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban di daerah ini, karena polisi bersama unsur keamanan lainnya akan terus meningkatkan pengamanan.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Ternate, aparat kepolisian ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti perkantoran, fasilitas umum dan pusat-pusat perbelanjaan. Khusus di perkantoran, penjagaan melibatkan personel Brimob BKO dari Kelapa Dua Jakarta.
Soal sinyalamen bahwa aksi peledakan bom di Ternate pada Senin dini hari merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan kondisi di Ternate, Kabid Humas pihaknya belum melihat gejala ke arah itu.
Sinyalamen tersebut muncul karena tempat yang menjadi sasaran peledakan bom semuanya dijaga aparat keplosian. Artinya keberadaan polisi di tempat tersebut tidak mampu mengantisipasi adanya aksi peledakan bom.
Sejumlah kalangan di Malut mengaitkan kasus peledakan bom tersebut dengan masalah Pilkada Malut. Pasalnya tempat-tempat tersebut selama ini selalu menjadi sasaran aksi teror bom dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah Pilkada Malut. (ant)
Senin, November 03, 2008
Ledakan Bom di Ternate Tak Terkait Amrozi
WAKIL Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengatakan, Polda Maluku Utara masih mencari tahu motif ledakan bom yang terjadi di tiga lokasi di Kota Ternate, yaitu rumah dinas gubernur, kantor gubernur, dan Gedung DPRD Maluku Utara, Senin dini hari.
"Polisi masih berupaya mencari motif pelaku ledakan. Apakah terkait hasil pilkada, belum dapat dipastikan," ujar Abdul Gani saat mengunjungi lokasi ledakan di Kantor Gubernur Maluku Utara, Jalan Pahlawan Revolusi, Ternate, Senin.
Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerusakan di samping kiri rumah dinas gubernur di Jalan Kapten Pattimura, menghancurkan sebagian plafon ruangan Biro Keuangan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Revolusi, dan memecahkan sebagian kaca ruang pos penjagaan Kantor DPRD.
Menurut Abdul Gani, penanganan kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, ia memperkirakan kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaku Bom Bali, Amrozi cs, yang segera dieksekusi hukuman matinya di Cilacap.
"Teman-teman wartawan saya rasa paling tahu soal motif ledakan," katanya. Pada kesempatan itu, Abdul Gani yang baru dilantik bersama dengan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn sekitar satu bulan itu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dan terpancing dengan insiden tersebut.
"Lakukanlah aktivitas seperti biasa, biarkan polisi menuntaskan penyelidikan," katanya. Menurut sejumlah warga, suara ledakan terdengar hingga radius 5 hingga 6 kilometer dari pusat lokasi kejadian. Untuk menyelidiki kejadian tersebut, Kepolisian Maluku menurunkan tim reskrim untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). (kps)
"Polisi masih berupaya mencari motif pelaku ledakan. Apakah terkait hasil pilkada, belum dapat dipastikan," ujar Abdul Gani saat mengunjungi lokasi ledakan di Kantor Gubernur Maluku Utara, Jalan Pahlawan Revolusi, Ternate, Senin.
Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerusakan di samping kiri rumah dinas gubernur di Jalan Kapten Pattimura, menghancurkan sebagian plafon ruangan Biro Keuangan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Revolusi, dan memecahkan sebagian kaca ruang pos penjagaan Kantor DPRD.
Menurut Abdul Gani, penanganan kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, ia memperkirakan kejadian tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaku Bom Bali, Amrozi cs, yang segera dieksekusi hukuman matinya di Cilacap.
"Teman-teman wartawan saya rasa paling tahu soal motif ledakan," katanya. Pada kesempatan itu, Abdul Gani yang baru dilantik bersama dengan Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn sekitar satu bulan itu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dan terpancing dengan insiden tersebut.
"Lakukanlah aktivitas seperti biasa, biarkan polisi menuntaskan penyelidikan," katanya. Menurut sejumlah warga, suara ledakan terdengar hingga radius 5 hingga 6 kilometer dari pusat lokasi kejadian. Untuk menyelidiki kejadian tersebut, Kepolisian Maluku menurunkan tim reskrim untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). (kps)
Pasca Ledakan, Suasana Kota Ternate Tetap Normal
Pasca tiga ledakan dini hari tadi, situasi di Kota Ternate Senin (3/11) pagi hingga sore ini tetap normal, aktivitas warga seperti perkantoran dan kegiatan sekolah berjalan seperti biasa.
Meski hanya berkekuatan rendah, ledakan bom rumah dinas dan kantor gubernur serta gedung DPRD Maluku Utara sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Warga yang masih tertidur pulas terbangun dan berhamburan keluar rumah.
Akibat ledakan tersebut, tembok beton pagar kantor gubernur hancur dan plafon serta satu kaca jendela ruang BPP Daerah Maluku Utara rusak hancur. Aparat kepolisian saat ini telah memasang police line di lokasi kejadian.
Meski hanya berkekuatan rendah, ledakan bom rumah dinas dan kantor gubernur serta gedung DPRD Maluku Utara sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Warga yang masih tertidur pulas terbangun dan berhamburan keluar rumah.
Akibat ledakan tersebut, tembok beton pagar kantor gubernur hancur dan plafon serta satu kaca jendela ruang BPP Daerah Maluku Utara rusak hancur. Aparat kepolisian saat ini telah memasang police line di lokasi kejadian.
Lagi, Bom Guncang Ternate
TIGA ledakan bom kembali mengguncang Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (3/11) dini hari. Akibat ledakan ini rumah dinas gubernur Maluku Utara rusak ringan. Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 03.45 Waktu Indonesia Timur (WIT), di Kantor DPRD Maluku Utara, di Jalan Stadion, Ternate.
Bom yang meledak di tiga lokasi di Ternate, yaitu di kediaman Gubernur Maluku Utara, Kantor Gubernur Malut dan Kantor DPRD Malut itu, sesuai hasil penyidikan aparat kepolisian setempat adalah jenis bom rakitan berdaya ledak tinggi.Kapolda Malut Brigjen Pol Mustofa, mengatakan, sesuai hasil penyidikan aparat kepolisian, jenis bom yang meledak di ketiga lokasi tersebut adalah jenis bom rakitan berdaya ledak tinggi. Namun bahan-bahan dalam bom rakitan tersebut belum diketahui karena masih dalam penyidikan lebih lanjut. Bom rakitan yang diledakkan di tiga lokasi tersebut dibungkus dalam kaleng.
Kapolda mengatakan, motif dari peledakan bom rakitan di tiga lokasi tersebut belum diketahui secara pasti, begitu pula pelakunya masih dalam penyidikan. Terkait adanya peledakan bom tersebut, Kapolda menghimbau masyarakat Ternate dan daerah lainnya di Malut agar tetap tenang, namun diminta tetap meningkatkan kewaspadaan.
"Polda dan seluruh jajarannya di Malut akan terus meningkatkan pengamanan. Kami akan berusaha secepatnya mengungkap motif dan pelaku dari peledakan bom tersebut," katanya.
Bom yang meledak di ketiga lokasi tersebut, pertama terjadi di kediaman Gubernur Malut Drs Thaib Armayin Jalan Kapitan Pattimura, sekitar pukul 03.30 WIT, sekitar lima menit kemudian menyusul ledakan di Kantor Gubernur Malut Jalan Pahlawan Revolusi, dan setelah itu meledak lagi bom serupa di Kantor Gubernur Malut yang berlokasi di Jalan Stadion Ternate.
Ledakan bom rakitan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah kaca jendela dan plafon rumah kediaman Gubernur Malut mengalami kerusakan, begitupula bom yang meledak di Kantor Gubernur Malut dan DPRD Malut juga menimbulkan beberapa kerusakan.
Saat bom meledak di kediaman Gubernur Malut Thaib Armayin, menurut sejumlah staf di kediaman itu, Thaib Armayin tidak berada di tempat, karena sedang berada di luar daerah. Sejauh ini situasi di Ternate tetap aman, aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa, namun aparat Kepolisian tampak meningkatkan pengamanan di sejumlah lokasi strategis.
Kamis, Oktober 30, 2008
Maluku Utara Pindah Sofifi 2009
PROGRAM kerja 100 hari gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang baru dilantik Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba adalah salah satunya pindah ibukota provinsi dari Ternate ke Sofifi, ibukota definitif provinsi Maluku Utara. Jika itu berjalan lancar, maka mulai Januari 2009, kegiatan pemerintahan seluruhnya telah berada di Sofifi.
Meski target demikian, namun pembangunan kantor gubernur sebagai salah satu infrastruktur penting hingga belum 100 persen selesai. Walau begitu, pemerintah provinsi Maluku Utara optimis kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas pemerintahan itu diselesaikan paling lambat pertengahan Januari 2009 akan datang.
Muhajir Marsaoly, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pembangunan gedung utama kantor gubernur saat ini tinggal memasuki tahapan finishing. Pemda Provinsi memperoleh informasi dari perusahaan pelaksana dalam hal ini PT Hutama Karya, penyelesai pembangunan kantor gubernur dijadwal akan selesai pada pertengahan 20 Januari 2009.
Namun demikian hingga saat ini prosentase penyelesaian pekerjaan sudah mencapai 80 persen selesai. Bahkan pihak pelaksana diminta segera mempercepat penyelesaian pembangunan kantor gubernur dalam waktu dekat. Pemda saat ini terus memantau skedul pekerjaan setiap hari sehingga bisa selesai tepat waktu.
Membekali Caleg PKB Maluku Utara
DALAM pengutan dan pemahaman terhadap landasan dan ideologi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh yang mewakil Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB) Ahmad Niam Salim, Wakil Ketua DPP PKB dan Andi Muawiyah Ramly, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 30 Oktober itu difokuskan khusus pembekalan calon anggota legislatif (caleg) PKB se-provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang dihadiri sekitar kurang 100 caleg PKB provinsi dan 8 kabupaten/kota di Maluku Utara itu, bertempat di Hotel Ayu Lestari Ternate.
Diawali dengan sambutan Ketua Tanfiz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Maluku Utara Jasri Usman, S.Ag. Intinya melaporkan kondisi faktual PKB di Maluku Utara. Menurut Jasri, masa kepengurusan wilayah yang baru sekitar tiga bulan, namun ia optimis PKB pada Pemilu 2009 dapat memperoleh kursi sesuai target.
Menurutnya, dari delapan kabupaten/kota, tiga daerah yang dianggap potensial untuk memperoleh fraksi di DPRD antara lain Halmahera Selatan, Halmahera Utara dan Kepulauan Sula. Sementara enam kabupaten/kota lain hanya menargetkan satu sampai dua kursi. Sementara untuk provinsi sendiri ditargetkan akan meraih tiga kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) dua Halmahera Utara, Dapil 4 Halmahera Selatan dan Dapil 5 Kepulauan Sula.
Sementara dihadapan para caleg provinsi, kabupaten/kota Ahmad Niam Salim memaparkan empat pendekatan yang menjadi kunci sukses PKB pada Pemilu 2009. Keempat pendekatan itu adalah pendekatan fungsional, pendekatan ideologis, pendekatan pragmatis dan pendekatan struktural.
Ahmad menjelaskan, pendekatan-pendekatan ini harus dilakukan untuk memaksimalkan kerja-kerja partai dalam rangka pemenangan Pemilu nanti. Pendekatan ideologis misalnya, perlu ditanamkan dalam ber-PKB. Karena menurutnya, ideologi PKB sangat jelas yakni menganut ahlul sunnah wal jamaah yang diimplementasi dalam bentuk ziarah kuburan maupun tahlilan.
Sedangkan Andi Muawiyah Ramly lebih banyak memaparkan perkembangan PKB. Menurutnya, jumlah kursi PKB di DPR-RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2004 sebanyak 1.125 yang tersebar diseluruh Indonesia. Termasuk 1 kursi PKB di DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara jumlah kursi PKB untuk DPR-RI saat ini sebanyak 54 kursi. “Artinya, PKB merupakan satu-satunya partai yang lahir di era reformasi yang menjadi pemenang Pemilu,” ujar Andi.
Disamping itu, PKB juga merupakan salah satu partai yang lahir di era reformasi yang berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Dewan Syuro saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia.
Kini, jabatan di luar struktural partai selain Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR-RI, juga dua jabatan menteri masing-masing Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipangku Lukman Edy, Sekjen DPP PKB dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Jadi PKB ini bukan partai gurem, tapi partai besar”, ujarnya.
Hanya saja kata Andi, perolehan suara PKB lebih banyak didominasi Pulau Jawa. Maka kini saatnya, PKB mengoptimalkan perolehan suara di luar Jawa. Dengan begitu, PKB menjadi partai nasionalis, bukan Jawa sentris. Apalagi PKB kini dipimpin tokoh-tokoh muda yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di kancah politik nasional. Dengan begitu, diharapkan akan menjadi idola baru bagi daerah-daerah di luar Jawa.
Baik Andi dan Niam berharap, lebih penting bagi para caleg lebih intens melakukan sosialisasi diri dan partai melalui door to door maupun melalui media massa dan media-media publik lainnya. Apalagi kata Niam, ada kecenderungan pada Pemilu 2014 nanti calon terpilih adalah suara terbanyak. “Ini merupakan modal besar untuk Pemilu-pemilu selanjutnya. Karena saya berharap, semua calon harus bekerja keras,” pintanya.
Tertinggi, Penyebaran Penyakit Kusta di Maluku Utara
PENYEBARAN penyakit kusta di Provinsi Maluku Utara, tergolong tertinggi di Indonesia. Bahkan penyebarannya termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Yang jadi soal pelayanan kesehatan terhadap penyakit kusta belum terlayani secara baik, terutama pemberantasan penyakit menular ini.
Sesuai data pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara mencatat, pada 2006 tercatat dari 10 ribu penduduk Maluku Utara, 8,6 orang adalah penderita penyakit kusta. Sementara pada 2007 sampai sekarang, angka penularan mengalami penurunan menjadi 6,3 orang penderita dari 10 ribu penduduk Maluku Utara. Meski mengalami penurunan, namun angka itu tetap menempatkan Maluku Utara daerah wabah penyakit menular ini.
Data Dinas Kesehatan itu juga menyebutkan, kusta memberi dampak kesehatan yang sangat kompleks. Selain medis juga masalah sosial ekonomi dan budaya. Tingginya penderita penyakit kusta tak hanya pada tingkat lokal dan nasional tapi juga regional. Sampai saat ini Maluku Utara masih menempati peringkat sebagai daerah prevalensi tertinggi. Sedangkan Yogyakarta menempati daerah prevalensi kusta terendah yakni dibawah 1 orang penderita dari 10 ribu penduduk.
Sesuai laporan tahunan Dinas Kesehatan Maluku Utara, kondisi penyebaran penyakit kusta di Maluku Utara makin parah, karena penyakit ini tidak saja menyerang orang dewasa tapi juga anak-anak.
Data terahir menyebutkan, dari 8 kabupaten/kota di Maluku Utara yakni Halmahera Selatan pada 2007 walaupun mengalami penurunan namun tetap menjadi kolektor tertinggi penderita kusta. Disusul Kota Ternate dan Halmahera Utara. Begitu pula Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah dan Kabupaten Kepulauan Sula.
Penderita kusta baru sampai saat ini mencapai 479 orang. Penderita ini makin tinggi selain intensnya penemuan penderita baru akibat penularan yang cukup tinggi. Parangnya lagi, kondisi penyebaran penyakit kusta juga disebabkan belum maksimalnya penerapan berbagai sektor. Diantaranya, persoalan anggaran. Selain masalah pokok tingginya penderita penyakit kusta karena lambatnya penanganan sehingga saat korban ditemukan kebanyakan sudah mengalami cacat fisik.
Disamping karena kondisi penderita tersebar di daerah kepulauan, lemahnya kondisi ekonomi, keterbatasan SDM dan dana pemerintah menjadi masalah serius. Selain minimnya anggaran dari provinsi untuk pemberantasan penyakit kusta, para bupati/walikota juga menganggarkan khusus untuk penyakit ini.
Dalam catatan Dinas Kesehatan Maluku Utara, kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Kepulauan Sula tidak memasukkan anggaran pemberantasan penyakit kusta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rabu, Oktober 29, 2008
Kisruh Ditepian Pasifik
Gagalnya pemerintah pusat mengakomodir Pulau Morotai menjadi kabupaten, membuat warga di pulau itu menggelar unjuk rasa besar-besaran.
PEMERINTAH provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah kongkrit untuk mensupport proses pemekaran Pulau Morotai sebagai kabupaten, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara. Karena itu masyarakat diminta bersabar dengan langkah pemerintah pusat yang belum memasukkan pembentukan Pulau Morotai pada tahun 2008 ini.
Mochtar Daeng Barang, asisten bidang Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara meminta kepada semua pihak untuk bersabar dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
Mochtar mengakui, masyarakat memang wajar kecewa dengan belum diakomodirnya Pulau Morotai menjadi kabupaten pemekaran. Tetapi jangan karena kekecewaan itu lantas membuat aktivitas dan pelayanan pemerintahan menjadi terganggu.
Memang kata Mochtar, semua pihak telah berusaha memperjuangkan Morotai menjadi kabupaten sendiri, namun tahun ini belum diakomodir lantaran pemerintah pusat masih melakukan kajian lagi.
Pemerintah provinsi menurut Mochtar tetap berusaha memperjuangkan keinginan masyarakat. Salah satunya dengan segera menyampaikan pertimbangan teknis kepada pemerintah pusat, sehingga Morotai sebisa mungkin masuk dalam agenda 28 Oktober tahun ini.
Terkait dengan aksi warga yang menuntut segera dimekarkan pulau Moratai, Mochtar mengaku, Pmda Provinsi Maluku Utara telah mengkoordinasikan dengan Pemda Kabupaten Halmahera Utara untuk segera memulihkan kondisi di pulau yang berada persis ditepian Lutan Pasifik ini. “Kita masyarakat tetap bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses pemerintahan,” pinta Mochtar.
Tak hanya itu, Mochtar juga meminta masyarakat untuk berpikir dengan kepala dingin. Terkait dengan isu strategis untuk mendorong Morotai segera menjadi kabupaten dalam rekomendasi Pemda Provinsi Maluku Utara pada pemerintah pusat, terutama kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Termasuk yang paling utama, Morotai berada pada kawasan perbatasan dengan beberapa negara tetangga antara lain Australia dan Philipina.
Kaitan dengan rencana rekomendasi, Pemda Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan konsep untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat agar menerima Morotai menjadi kabupaten. Apalagi Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah mengunjungi Morotai dan melihat langsung kesiapan menjadi kabupaten.
Tolak Galela Sulit ke Morotai
Loloda kini berada disimpang jalan. Menolak bersama Galela memperjuangkan kabupaten baru, dan memilih bergabung dengan Morotai. Tapi keinginan itu sudah jauh terlambat.
JAUH sebelum Deklarasi Pemekaran Kabupaten Galela-Loloda, Komite Loloda Bersama (KLB) menggelar aksi menolak bergabung dengan Galela untuk memperjuangan kabupaten baru. Aksi itu digelar di gedung DPRD dan Kantor Bupati Halmahera Utara. Mereka menolak bergabung dengan Galela dan cenderung memilih bergabung dengan Kabupaten Pulau Morotai.
Selain menolak Galela dan memilih Morotai, mereka mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Jika keinginan mereka ke Mororai tak dikabulkan, mereka banting haluan memilih bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat.
Tahara Kalimudin, Ketua Forum Pelajar Pemuda Mahasiswa Loloda (FPPML) menampik, deklarasi perjuangan pemekaran kabupaten Galela-Loloda adalah keinginan murni seluruh masyarakat Galela dan Loloda. Tapi itu merupakan kepentingan politik yang dimainkan politisi DPRD yang kalah bertarung dan ingin menyelamatkan diri. Sebab rumusan deklarasi yang dilakukan terkesan dadakan juga hanya dibuat satu malam.
Entah keinginan ini murni dari masyarakat atau tidak, tapi menurut Tahara Loloda secara umum, enggan gabung Galela. Mereka cenderung ke Morotai, alasanya antara Loloda dan Morotai merupakan pulau terdepan atau terluas dibibir Pasifik, juga Loloda lebih dekat ke Morotai daripada ke Galela.
Setelah menolak gabung Galela, Tahara mendesak Pemda dan tim Pansus pemekaran DPRD Halut memasukkan Loloda ke dalam wilayah pemekaran Pulau Morotai. “Jika Loloda tidak diakomodir tim Pansus pemekaran dan Pemda maka selanjutnya kami siap melepaskan Halut dan menyatakan bergabung dengan Halbar,” ancamnya.
Namun keinginan Loloda bergabung dengan Morotai mustahil terwujud dalam waktu singkat. Ketua DPRD Nofino Lobiua menjelaskan, proses administrasi maupun persyaratan pemekaran Kabupaten Pulau Morotai telah selesai dan kini telah ada Komisi II DPR-RI. Jika administrasi dirubah, maka pemekaran Morotai yang tinggal menunggu ketukan palu akan mentah lagi.
Wakil ketua DPRD Halmahera Utara Mochtar Balakum justeru agak emosional menanggapi keinginan warga Loloda ini. MB menuding KLB asal bicara, tidak memahami perundang-undangan yang berlaku. Bagi MB, deklarasi merupakan adalah hak setiap orang. ”Anda tidak punya hak menghalangi orang melakukan deklarasi, karena itu dijamin dan dilindungi undang-undang, karena itu keinginan memperjuangkan harga diri,” tuturnya.
Tapi Yakmil Abd Karim, pengurus forum perjuangan pemekaran Kabupaten Galela-Loloda (FPPKG-L) yang juga orang Loloda justeru menangapi dingin. Menurutnya, gagasan Loloda bergabung dengan Morotai jauh sebelumnya telah disampaikan ke DPRD, namun tidak diakomodir karena Morotai merupakan paket khusus yang ditetapkan pemerintah pusat. “Dan Tahara tidak mengetahui jalur perjuangan sebelumnya,” ujar Yakmil.
Begitu pula Frans Mameri, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Menurut Sekda, desakan memasukkan Loloda dalam pemekaran Morotai sama halnya dengan menghambat terwujudnya pemekaran Morotai. Lagi pula hal itu mustahil dilakukan karena seluruh persyaratan, termasuk batas wilayah dan rekomendasi bupati sudah diserahkan ke pemerintah pusat. “Itu kalau terjadi, pasti orang Morotai demo lagi,” ujar Frans.
Meski begitu, Frans memberi solusi jika Loloda punya keinginan kuat bergabung dengan Morotai, maka harus menunggu sampai Morotai ditetapkan menjadi kabupaten. Begitu pula permintaan KLB agar Bupati tidak mengeluarkan rekomendasi perjuangan pemekaran Galela-Loloda juga akan dibahas. “Karena tidak semudah yang anda bayangkan, rekomendasi bisa keluar apabila telah melalui penilaian yang betul-betul kompetitif,” katanya. ABDUL KHALIL (TOBELO)
Selasa, Oktober 28, 2008
Detik-detik Jelang Turunya ‘Guru Politik’
Akhir pergantian Mochtar Balakum di DPRD Halmahera Utara cukup memilukan. Dia dilumpuhkan sebelum dipecat. Proses pelantikan penggantinya pun dilakukan setelah Mochtar diakali keluar daerah.
JANGAN dikira air yang tenang tak ada buaya. Begitulah mungkin gambaran konstalasi politik ditubuh Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara. Partai berlambang beringin dibawah kepemimpinan Hein Namotemo, memang tak terlalu memunculkan persoalan ke permukaan. Namun di internal partai, saling sikut makin kuat.
Kaders-kaders muda ditempatkan di garda paling depan untuk menghalau politisi yang dianggap sudah berkarat. Strategi ini tampaknya berhasil, politisi sekelas Mochtar Balakum pun ditumbangkan. Otomatis yang tersisa kini J Singa, Abner Entje dan Ahmad Peklian tinggal menunggu waktu untuk roboh atau dirobokan. Tanpa Mochtar, ketiga politisi tua ini tak bakalan dihitung dan akan dianggap ‘aer-aer’. Kapan saja bisa diganti, jika perlu. Sebab mereka tak mungkin melakukan perlawan membingungkan seperti pernah dilakukan Mochtar Balakum.
Memang, ditilik ke belakang, tokoh tua yang jadi target penggusuran dianggap memiliki catatan hitam semasa kepengurusan periode sebelumnya. Kala itu, J Singa dipaksa turun dari ‘pohon beringin’ dan digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Alasannya, demi menyelamatkan partai. Hasil akhir, Hein Namotemo terpilih secara aklamasi menggantikan J Singa. Hein pun kemudian menggandeng tokoh muda yang dianggap potensial Bahardi Ngongira sebagai sekretaris. “Kini sudah saatnya Golkar dipimpin kaders muda,” ujar Hamid Usman, Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara ketika diutus menghadiri Musdalub kala itu.
Usai pergantian pengurus tak lantas masalahnya selesai. Beberapa bulan kemudian, pengurus harian Partai Golkar Halmahera Utara menelorkan keputusan cukup mengejutkan. Memecat J Singa, Mochtar Balakum, Abner Entje dan Ahmad Peklian dari kepengurursan Partai Golkar, karena dianggap banyak salah melangkah sehingga mencedera AD/ART dan Petunjuk Organisasi Partai Golkar.
Tapi langkah itu dianggap pilih kasih lantaran target bidikan hanya terfokus pada Mochtar Balakum. Padahal, keempat kaders itu melakukan kesalahan yang nyaris sama dimasa kepengurusan mereka. Tapi bidikan lebih ke mantan anggota DPRD Provinsi Maliku Utara, karena ia anggap sebagai otak dari semua akumulasi persoalan. Untuk memudahkan agar Mochtar diguling, terlebih dahulu dipecat. Sasaran berikut diganti dengan Bahardi Ngongira melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).
Sejak awal banyak kalangan memprediksi, tokoh MB—panggilan singkat Mochtar Balakum sulit digulingkan karena selain memiliki jaringan ke DPD I dan DPP cukup kuat. Lelaki kelahiran Galela yang sempat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, memiliki pengalaman politik tiada duanya di Halmahera Utara. Tapi kekuatan MB mulai melemah setelah disodok dari berbagai lini. Sudah begitu, tak ada yang bisa membelanya, termasuk rekannya yang pernah sama-sama bernaung dibawah beringin.
Yang membuat MB semakin tidak berdaya, pleno pemecatan DPD I Partai Golkar Halmahera Utara diamini DPP Partai Golkar di Jakarta. Dengan begitu, status keanggotaan di DPRD terancam. Meski kaget atas keputusan itu, sebagai politisi yang sudah banyak makan asam garam, MB tetap menampakkan wajah senyum.
Walau ibarat air telah sampai dileher, MB masih sempat membangun kekuatan memanfaatkan jaringan organisasi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan masyarakat di daerah pemilihannya, Galela-Loloda. Upaya ini memang sempat mempengaruhi kebijakan. Partai maupun Badan Kehormatan DPRD tampak kebingungan memutuskan status MB. “MB sulin di PAW karena dia mendapat dukungan peuh dari masyarakat pemelihannya,” tutur Satar H. Samad, Ketua BK DPRD kala itu.
Bahkan Hein Namotemo yang nota bene Ketua DPD II Partai Golkar sempat menggantung keputusan, guna menyelidiki lebih jauh aksi dukungan masyarakat daerah pemilihan. Tapi itulah politik, aksi dukungan yang dimotori para aktivitas muda Galela-Loloda belakangan diketahui menurut versi Partai Golkar pimpinan Hein, hanya sebuah rekayasa. Itu terungkap karena masyarakat Loloda yang tidak dilibat dan terlibat dalam aksi itu merasa tersinggung dan balas melakukan demo tandingan.
Dari sinilah kekuatan MB akhirnya dilumpuhkan. Bahardi Ngongira pun didorong menggantikan posisi MB di DPRD setelah Samsul Bahri Umar tak bersedia. Dan untuk menggempur MB hingga benar-benar tak berkutik dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) gubernur Maluku Utara No.150/KPTS/MU/2007 tentang Pergantian Antar Waktu Mochtar Balakum kepada Bahardi Ngongira di DPRD Halmahera Utara.
Tapi sikap Mochtar Balakum menanggapi PAW, patut diacungi jempol. Sebagai seorang politisi, ia menunjukkan kedewasaan politik yang perlu dicontohi. “Saya biasa saja. Kalaupun Partai Golkar menganggap keputusan mereka paling benar,” tutur Mochtar kepada wartawan di ruang kerja Sekretaris DPRD beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Novino Lobiua menjamin, proses PAW MB belum dapat dilakukan dalam bulan Agustus ini berhubung masih padatnya agenda kerja DPRD. Ia menargetkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD baru akan membahasnya bulan depan. Tapi kenyataan berkata lain, setelah keluarnya SK PAW dari Gubernur pada 10 Agustus 2007 lalu, dan baru beberapa hari diterima Ketua DPRD, Baharadin dan teman-teman melakukan konsultasi akhir. Mereka mendatangi DPRD pada 22 Agustus lalu yang diterima Sekawan dan Wakil Ketua DPRD Joel Wogono.
Sehari kemudian, ditetapkan 24 Agustus lalu sebagai hari proses pelantikan Baharadi Ngongira menggantikan posisi MB melalui PAW. Media ini mendapat konfirmasi dari sumber terpercaya menyebutkan, Panmus DPRD tak tega pelantikan dilakukan selama MB berada di Tobelo. Sebab sebagian besar anggota DPRD Halmahera Utara punya beban moral luar biasa terhadap MB, karena dia dianggap sebagai guru politik.
Sebab itu, sebelum pelantikan digelar terlebih dahuku dirancang strategi agar proses pelantikan tak diketahui MB. Satu-satunya cara yang dianggap paling mujarab, MB bersama J Singga diberangkatkan ke Jakarta. Begitu MB berangkat dan telah berada di Jakarta barulah Bahardi dilantik tanpa Mochtar. ABDUL HALIL (TOBELO)
JANGAN dikira air yang tenang tak ada buaya. Begitulah mungkin gambaran konstalasi politik ditubuh Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara. Partai berlambang beringin dibawah kepemimpinan Hein Namotemo, memang tak terlalu memunculkan persoalan ke permukaan. Namun di internal partai, saling sikut makin kuat.
Kaders-kaders muda ditempatkan di garda paling depan untuk menghalau politisi yang dianggap sudah berkarat. Strategi ini tampaknya berhasil, politisi sekelas Mochtar Balakum pun ditumbangkan. Otomatis yang tersisa kini J Singa, Abner Entje dan Ahmad Peklian tinggal menunggu waktu untuk roboh atau dirobokan. Tanpa Mochtar, ketiga politisi tua ini tak bakalan dihitung dan akan dianggap ‘aer-aer’. Kapan saja bisa diganti, jika perlu. Sebab mereka tak mungkin melakukan perlawan membingungkan seperti pernah dilakukan Mochtar Balakum.
Memang, ditilik ke belakang, tokoh tua yang jadi target penggusuran dianggap memiliki catatan hitam semasa kepengurusan periode sebelumnya. Kala itu, J Singa dipaksa turun dari ‘pohon beringin’ dan digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Alasannya, demi menyelamatkan partai. Hasil akhir, Hein Namotemo terpilih secara aklamasi menggantikan J Singa. Hein pun kemudian menggandeng tokoh muda yang dianggap potensial Bahardi Ngongira sebagai sekretaris. “Kini sudah saatnya Golkar dipimpin kaders muda,” ujar Hamid Usman, Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara ketika diutus menghadiri Musdalub kala itu.
Usai pergantian pengurus tak lantas masalahnya selesai. Beberapa bulan kemudian, pengurus harian Partai Golkar Halmahera Utara menelorkan keputusan cukup mengejutkan. Memecat J Singa, Mochtar Balakum, Abner Entje dan Ahmad Peklian dari kepengurursan Partai Golkar, karena dianggap banyak salah melangkah sehingga mencedera AD/ART dan Petunjuk Organisasi Partai Golkar.
Tapi langkah itu dianggap pilih kasih lantaran target bidikan hanya terfokus pada Mochtar Balakum. Padahal, keempat kaders itu melakukan kesalahan yang nyaris sama dimasa kepengurusan mereka. Tapi bidikan lebih ke mantan anggota DPRD Provinsi Maliku Utara, karena ia anggap sebagai otak dari semua akumulasi persoalan. Untuk memudahkan agar Mochtar diguling, terlebih dahulu dipecat. Sasaran berikut diganti dengan Bahardi Ngongira melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).
Sejak awal banyak kalangan memprediksi, tokoh MB—panggilan singkat Mochtar Balakum sulit digulingkan karena selain memiliki jaringan ke DPD I dan DPP cukup kuat. Lelaki kelahiran Galela yang sempat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini, memiliki pengalaman politik tiada duanya di Halmahera Utara. Tapi kekuatan MB mulai melemah setelah disodok dari berbagai lini. Sudah begitu, tak ada yang bisa membelanya, termasuk rekannya yang pernah sama-sama bernaung dibawah beringin.
Yang membuat MB semakin tidak berdaya, pleno pemecatan DPD I Partai Golkar Halmahera Utara diamini DPP Partai Golkar di Jakarta. Dengan begitu, status keanggotaan di DPRD terancam. Meski kaget atas keputusan itu, sebagai politisi yang sudah banyak makan asam garam, MB tetap menampakkan wajah senyum.
Walau ibarat air telah sampai dileher, MB masih sempat membangun kekuatan memanfaatkan jaringan organisasi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan masyarakat di daerah pemilihannya, Galela-Loloda. Upaya ini memang sempat mempengaruhi kebijakan. Partai maupun Badan Kehormatan DPRD tampak kebingungan memutuskan status MB. “MB sulin di PAW karena dia mendapat dukungan peuh dari masyarakat pemelihannya,” tutur Satar H. Samad, Ketua BK DPRD kala itu.
Bahkan Hein Namotemo yang nota bene Ketua DPD II Partai Golkar sempat menggantung keputusan, guna menyelidiki lebih jauh aksi dukungan masyarakat daerah pemilihan. Tapi itulah politik, aksi dukungan yang dimotori para aktivitas muda Galela-Loloda belakangan diketahui menurut versi Partai Golkar pimpinan Hein, hanya sebuah rekayasa. Itu terungkap karena masyarakat Loloda yang tidak dilibat dan terlibat dalam aksi itu merasa tersinggung dan balas melakukan demo tandingan.
Dari sinilah kekuatan MB akhirnya dilumpuhkan. Bahardi Ngongira pun didorong menggantikan posisi MB di DPRD setelah Samsul Bahri Umar tak bersedia. Dan untuk menggempur MB hingga benar-benar tak berkutik dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) gubernur Maluku Utara No.150/KPTS/MU/2007 tentang Pergantian Antar Waktu Mochtar Balakum kepada Bahardi Ngongira di DPRD Halmahera Utara.
Tapi sikap Mochtar Balakum menanggapi PAW, patut diacungi jempol. Sebagai seorang politisi, ia menunjukkan kedewasaan politik yang perlu dicontohi. “Saya biasa saja. Kalaupun Partai Golkar menganggap keputusan mereka paling benar,” tutur Mochtar kepada wartawan di ruang kerja Sekretaris DPRD beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Novino Lobiua menjamin, proses PAW MB belum dapat dilakukan dalam bulan Agustus ini berhubung masih padatnya agenda kerja DPRD. Ia menargetkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD baru akan membahasnya bulan depan. Tapi kenyataan berkata lain, setelah keluarnya SK PAW dari Gubernur pada 10 Agustus 2007 lalu, dan baru beberapa hari diterima Ketua DPRD, Baharadin dan teman-teman melakukan konsultasi akhir. Mereka mendatangi DPRD pada 22 Agustus lalu yang diterima Sekawan dan Wakil Ketua DPRD Joel Wogono.
Sehari kemudian, ditetapkan 24 Agustus lalu sebagai hari proses pelantikan Baharadi Ngongira menggantikan posisi MB melalui PAW. Media ini mendapat konfirmasi dari sumber terpercaya menyebutkan, Panmus DPRD tak tega pelantikan dilakukan selama MB berada di Tobelo. Sebab sebagian besar anggota DPRD Halmahera Utara punya beban moral luar biasa terhadap MB, karena dia dianggap sebagai guru politik.
Sebab itu, sebelum pelantikan digelar terlebih dahuku dirancang strategi agar proses pelantikan tak diketahui MB. Satu-satunya cara yang dianggap paling mujarab, MB bersama J Singga diberangkatkan ke Jakarta. Begitu MB berangkat dan telah berada di Jakarta barulah Bahardi dilantik tanpa Mochtar. ABDUL HALIL (TOBELO)
Merombak Rimba Berdalih PAD
HUTAN di pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, beberapa waktu lalu disoal oleh sejumlah elemen masyarakat dan (LSM) setempat. Pasalnya, sejumlah titik-titik kawasan hutan tertentu di daerah itu ditengarai telah dirusak akibat penebangan secara besar-besaran oleh salah satu perusahaan kayu di Maluku Utara.
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, ekspoloitasi hutan ini di satu sisi dijadikan dalih untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di sisi lain, Pemda setempat seolah menutup mata, saat merebak informasi yang menyebut kawasan hutan yang dibabat itu masuk dalam areal hutan lindung. Perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan setempat pun seolah tak peduli saat menjalankan eksploitasinya. Yang penting bagi mereka, bisa mendapatkan kayu, serta tak dirongrong pemda setempat terkait izin perolehan hasil hutan ini.
Lebih parah lagi, sejumlah titik di hutan yang telah ditetapkan pemerintah daerah lewat Departamen Kehutanan RI sebagai penyanggah erosi atau lazim disebut hutan lindung pun, diduga telah dirusak, dan tak luput dari sentuhan mata gergaji bermesin yang beroperasi dari tahun ke tahunnya hingga kini, d nyaris digunduli.
Akibatnya, saat turun hujan, pohon-pohon yang menjadi penyangga banjir tak lagi berdiri kokoh mengawal derasnya aliran air. Praktis, sesuai filosofinya, air dibiarkan bebas menerjang semaunya—meluluh lantahkan areal sekitar hutan menuju muara dimana hakekat air itu berada. Tak ketinggalan, lokasi di sekitar hulu hingga hilir sungai pun mengalami nasib sama. Terutama kawasan perkebunan warga, tak luput dari amukan derasnya air bah.
Saat desakan masyarakat, LSM, dan pemerhati lingkungan merebak, barulah dibuat tim terpadu untuk turun ke lokasi yang ditengarai telah dirusak selama bertahun-tahun itu. Padahal, Dinas Kehutanan tingkat Kabupaten saja misalnya, mempunyai tim monitoring yang kapan saja siap turun ke lokasi begitu mendengar ada indikasi hutan dirusak, apalagi hutan lindung.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah ramai disuarakan di media massa, barulah tergerak hati para pengambil kebijakan di sektor ini untuk melakukan langkah-langkah instruktif. Sementara kayu yang ada di hutan ini sudah habis dibabat lebih dahulu. Kura-kura dalam perahu?
Beberapa waktu lalu misalnya, tersiar ramai di publik bahwa tiga kawasan berbukit yang masuk dalam blok hutan lindung, dan terletak di desa Kapitusang Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara misalnya, diduga telah dibabat habis. Kawasan tersebut diantaranya, gunung Be, gunung Jere, dan gunung Nangka, yang sesuai pengakuan saksi masyarakat desa setempat, jelas-jelas masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan luasnya mencapai ratusan hektar.
Tim gabungan terpadu yang beranggotakan unsur dari Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara pun dibentuk, dan langsung diterjunkan ke lokasi penebangan, saat mendengar informasi merebak dan ramai orang berteriak, bahwa hutan lindung telah dirusak.
Kawasan hutan yang rencananya dikunjungi tim terpadu sesuai rapat kesepakatan dan koordinasi bersama itu meliputi tiga kawasan yang berada di desa Kapitusang Kecamatan Bacan Barat, dan beberapa desa lain yang terletak di bagian utara dan timur pada lingkar pulau Bacan.
Namun salah seorang sumber pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan yang dapat dipercaya saat dimintai keterangan beberapa waktu lalu menuturkan, bahwa tim gabungan ini hanya turun sampai di kawasan tiga gunung saja yang berada di desa Kapitusang Kecamatan Bacan Barat. Atau hanya sampai pada batas kawasan Poang saja. Sumber mengaku demikian mengingat pada saat tim turun ke lokasi, dirinyapun ikut serta.
Sementara lebih kurang tiga lokasi lain di luar desa Kapitusang, seperti Desa Nyonyifi, Kaireu, dan Desa Sabatang yang terletak di kawasan Bacan Timur, tim terpadu tak sempat menginjakkan kaki ke sana. Saat dikonfirmasi soal hutan di desa Nyonyifi, Kaireu, dan Sabatang, masuk dalam blok hutan lindung atau tidak, sumber mengaku tak mengetahuinya secara pasti. Hal ini lanjut sumber, pada saat tim gabungan yang diterjunkan, tak sampai ke tiga lokasi desa tersebut.
Untuk memastikan tiga desa di Bacan Timur sebagaimana disebutkan terjadi aktifitas penebangan atau tidak, Selasa tanggal 02 Okotober lalu, media ini sempat mengunjungi desa Nyonyifi. Begitu tiba di lokasi, tampak sebuah kapal tongkang berlabu jangkar dan terapung di laut tepat di depan pelabuhan kamp perusahaan yang sudah syarat dipenuhi kayu bulat di atasnya, dan siap diberangkatkan entah kemana.
Tongkang yang sudah sesak dengan kayu itu sesuai pengakuan Manager kamp perusahaan desa Nyonyi berkisar 3 ribu dua ratus meter kubik kayu berbagai jenis. Dengan demikian, tentu lokasi hutan yang berada di desa Nyonyifi ini secara terus menerus dilakukan penebangan hingga kini. Karena tongkang yang sudah dipenuhi kayu itu termasuk proses pemuatan yang sudah kesekian kalinya.
Apalagi, jarak antara kamp perusahaan dan kawasan hutan yang ditebang sesuai penuturan salah seorang tenaga administrasi di bagian kamp, berkisar lebih kurang hanya lima kilometer saja. Sebuah jarak yang cukup dekat dengan garis pantai.
Bila hutan di kawasan ini terus-menerus dieksploitasi tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan yang berlaku pada Departemen dan Dinas Kehutanan, maka tunggulah kehancurannya. Mengingat, desa-desa yang berada di kawasan ini semuanya memiliki sungai. Dan bila terjadi banjir, maka semua desa yang terletak di sekitar sungai praktis terancam. Seperti sudah pernah terjadi di desa Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan, dan beberepa desa lain dalam lingkup wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara beberapa bulan lalu.
Kedepan, desa-desa lain juga bakal mengalami nasib sama. Mengingat hutan yang berada di kawasan mereka rata-rata ditempati perusahaan kayu yang setiap saat menggerogoti hasil hutannya. Apalagi kawasan hutan yang dieksploitasi perusahaan kayu, rata-rata ditengarai masuk dalam blok hutan lindung.
Untuk mengkonfirmasikan soal penebangan kayu di hutan desa Nyonyifi ini saja, Media ini sempat menghubungi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan Ridwan Mahmud, Amd., SE. Namun sayangnya, sang Kepala Dinas membalas via pesan pendek (SMS), bahwa dirinya sedang berada di luar daerah, dan tak sedikitpun berkomentar soal pertanyaan yang diajukan media ini.
Hal yang sama juga terjadi saat bertandang ke kantor perusahaan yang mengeksploitasi kayu hutan di desa Nyonyifi. Manager Operasional perusahaan yang berkantor tepat bersebalahan jalan dengan gudang Bimoli Ternate itu, urung dipertemukan pihak personalianya dengan media ini. Perusahaan memberi alasan, sang manager hendak berangkat ke luar daerah sejam lagi. “Bapak hendak berangkat, belum bisa diganggu. Lain kali saja”, tutur sang receptionis singkat.
Kisruh Ditepian Pasifik
Gagalnya pemerintah pusat mengakomodir Pulau Morotai menjadi kabupaten, membuat warga di pulau itu menggelar unjuk rasa besar-besaran.
PEMERINTAH provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah kongkrit untuk mensupport proses pemekaran Pulau Morotai sebagai kabupaten, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara. Karena itu masyarakat diminta bersabar dengan langkah pemerintah pusat yang belum memasukkan pembentukan Pulau Morotai pada tahun 2008 ini.
Mochtar Daeng Barang, asisten bidang Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara meminta kepada semua pihak untuk bersabar dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
Mochtar mengakui, masyarakat memang wajar kecewa dengan belum diakomodirnya Pulau Morotai menjadi kabupaten pemekaran. Tetapi jangan karena kekecewaan itu lantas membuat aktivitas dan pelayanan pemerintahan menjadi terganggu.
Memang kata Mochtar, semua pihak telah berusaha memperjuangkan Morotai menjadi kabupaten sendiri, namun tahun ini belum diakomodir lantaran pemerintah pusat masih melakukan kajian lagi.
Pemerintah provinsi menurut Mochtar tetap berusaha memperjuangkan keinginan masyarakat. Salah satunya dengan segera menyampaikan pertimbangan teknis kepada pemerintah pusat, sehingga Morotai sebisa mungkin masuk dalam agenda 28 Oktober tahun ini.
Terkait dengan aksi warga yang menuntut segera dimekarkan pulau Moratai, Mochtar mengaku, Pmda Provinsi Maluku Utara telah mengkoordinasikan dengan Pemda Kabupaten Halmahera Utara untuk segera memulihkan kondisi di pulau yang berada persis ditepian Lutan Pasifik ini. “Kita masyarakat tetap bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses pemerintahan,” pinta Mochtar.
Tak hanya itu, Mochtar juga meminta masyarakat untuk berpikir dengan kepala dingin. Terkait dengan isu strategis untuk mendorong Morotai segera menjadi kabupaten dalam rekomendasi Pemda Provinsi Maluku Utara pada pemerintah pusat, terutama kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Termasuk yang paling utama, Morotai berada pada kawasan perbatasan dengan beberapa negara tetangga antara lain Australia dan Philipina.
Kaitan dengan rencana rekomendasi, Pemda Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan konsep untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat agar menerima Morotai menjadi kabupaten. Apalagi Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah mengunjungi Morotai dan melihat langsung kesiapan menjadi kabupaten.
Jumat, Oktober 24, 2008
Ternate Menuju Kota Jasa
KOTA Ternate merupakan pintu masuk dari Maluku Utara, memiliki luas wilayah 5.795,4 km2, dengan 95,67 % (5.544,55 km2) adalah perairan dan luas daratan hanya 4,33 % (250,55 km2). Terbentang pada enam (6) kecamatan dan 74 kelurahan, dengan delapan (8) pulau, yaitu Pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, Tifure , Gurida, Maka dan pulau Mano. Berada pada posisi 0 derajat– 2 derajat Lintang Utara dan 126 derajat –128 derajat Bujur Timur.
Topografi Kepualauan Ternate berbukit-bukit dengan gunung berapi Gamalama yang masih aktif. Keadaan tanah mayoritas Rogusal di pulau Ternate, Hiri, dan pulau Moti, sisanya jenis tanah Resika. Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut, karena mempunyai tipe iklim propis yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang seringkali diselengi dua kali masa pancaroba setiap tahunnya, dengan curah hujan rata-rata 1500 – 2500 mm/tahun.
Ternate sejak berabad lampau, telah berintegrasi dengan berbagai peradaban dunia, seperti Cina, Eropa, Arab dan Gujarat. Perkembangan global, karakter kota Ternate dan sejumlah permasalah, maka dipertajam visi-misi membangun Kota Ternate. Menjadikan Ternate sebagai Kota Budaya Menuju Masyarakat Madani, dengan misi membangun Ternate menuju Kota Budaya, Kota Perdagangan dan Wisata serta Kota Pantai. Dalam rangka pelaksanaan visi-misi membangun Ternate tersebut, maka startegi Pembangunan Kota Ternate 2005-2010 yang kemudian diaplikasi dalam bentuk program dan kebijakan.
Selama kurang lebih 10 tahun Drs H. Syamsir Andili mempin kota ini (3 tahun sebagai walikota pada kota administratif –Februari 1995-1999, 5 tahun sebagai walikotamadya Ternate sejak 27 April 1999- 2005 dan 2005 sampai sekarang); sejumlah program pembangunan kota telah dilakukan.
Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya mengaplikasikan visi-misi tersebut. Strategi Pembangunan Kota Ternate tersebut bertumpuk pada tiga aspek utama, yaitu aspek sosial-budaya, ekonomi dan aspek soasial. Ketiga aspek tersebut merupakan penggerakan utama percepatan pembangunan kota Ternate dengan tidak menyampingkan aspek-aspek lainnya karena aspek-aspek lain memiliki horizontal linkages dan vertical linkages.
Dalam rangka strategi pembangunan kota Ternate, terdapat tiga program utama, yakni steategi program pembangunan, program penunjang dan program khusus. Demikian juga dalam konteks dinamika kemajuan dan pertumbuhan kota saat ini telah menjadi kota multikultur, kota yang sangat beragam dengan berbagai suku/ etnis dan agama yang telah mendiami dan menjadi penduduk kota.
Perekonomian kota Ternate mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan membaiknya situasi pascakonflik. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan secara signifikan lima tahun terakhir. Tahun 2008, diperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,23 % (data BPS) lebih besar dari tahun 2004 yang hanya sebesar 6,05 % atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 6,.60 % lebih baik dan bergerak naik pada 2006 sebesar 6,99 %. Lebih kecil dibanding pertumbuhan ekonomi 2007 yang terus meroket menembus 7,87 %.
Kondisi pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kota Ternate yang merupakan pintu masuk Maluku Utara dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor unggulan. Wilayah perairan mencapai 95, 67 %, merupakan lahan potensial untuk menjadikan perikanan sebagai komoditi unggulan. Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara umumnya, adalah penghasil utama cengkih dan pala serta hasil rempah lainnya.
Di sektor sarana dan prasarana, Pemkot Ternate terus berupaya membangun dan menata fasilitas umum kota guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Ternate dan investor, Pemkot telah menyediakan fasilitas air bersih, kelistrikan serta fasilitas telekomunikasi dan kemudahan terhadap izin usaha di Kota Ternate.
Begitu mengurus izin usaha tidak perlu repot-repot, cukup ke Sistem Pelayanan Satu Atap (Simtap), urusan tersebut bisa selesai dalam waktu singkat asal sudah dilengkapi dengan persyaratan, karena sudah berada satu atap.
Peluang Investasi
KOTA Ternate memiliki sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang cukup memedai. Letak kota, jaringan transportasi laut (pelabuhan A. Yani), antarpulau (pelabuhan Bastiong, pelabuhan Dufa-Dufa) dan bandara Babullah yang didarati pesawat jenis Fokker maupun pesawat jenis Boing berbadan lebar dan Boing 737-300 serta prasarana dan sarana pendukung lainnya seperti hotel berbintang, super market, mall, bank sentral, bank komersial hingga biro perjalanan.
Sebagai salah satu kota besar di Maluku Utara, Ternate tidak terlepas dari permasalahan perkotaan seperti halnya kota lain di Indonesia. Infrastruktur perkotaan masih menyisahkan masalah. Permasalahan itu diantaranya, penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang mampu melayani sekitar 15.000 pelanggan aktif atau 53-55 % dari jumlah pendnduk Kota Ternate.
Penyediaan listrik, dengan kapasitas terpasang 21.552 KW belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate secara keseluruhan, permasalahan sampah kota, dengan keterbatasan alat angkut serta alat pengolahan sampah, penyediaan perumahan untuk masyarakat perkotaan, masalah kemacetan dan transportasi serta permasalahan pantai kota yang masih kotor.
Demikian halnya dengan masih rendahnya kualitas dan kuantitas jalan/trotoar. Arus jalan kurang, sehingga terjadi kepadatan lalu lintas pada kawasan tertentu. Pembangunan jasa dan perdagangan pada kawasan pasar. Dinamika pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu sehingga menimbulkan kesemrawutan kota. Kedepan perlu pengembangan kawasan sentra ekonomi baru yang merata diberbagai kawasan sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan antar kawasan.
Perkembangan industri di Kota Ternate dapat dilihat dari jumlah kelompok industri yang ada dalam wilayah Kota Ternate serta jumlah investor yang masuk dan menanam modalnya di berbagai sektor ekonomi.
Perkembangan industri ini memunculkan sentra-sentra industri kecil yang memiliki ciri khas, di antaranya: kerajinan bambu, pengolahan ikan asap, industri roti dan makanan ringan, industri kecil pakaian jadi, industri kecil speed boat glass. Ternate sebagai Kota transit memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lebngkap dan baik. Sebagai Kota Perdagangan dan merupakan kota terbesar di Maluku Utara, Kota Ternate secara kontinu dan intensif terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana perkotaan.
Potensi pariwisata yang ada di kota Ternate meliputi obyek wisata alam (Danau Laguna dan Danau Tolire), pantai Sulamadaha, pantai Kastela, pantai Bobani Ici serta sejumlah pantai lainnya. Wisata budaya/wisata peninggalan sejarah (terdapat lima buah Benteng). Kedaton Kesultanan Ternate, Masjid Sultan Ternate, Jembatan Resident, Kuburan Sultan Babullah dan Kuburan Sultan Badaruddin II yang asal Palembang.
Seperti daerah Maluku Utara umumnya, corak pertanian Kota Ternate didominasi sektor tanama perkebunan, seperti kelapa, coklat, pala dan cengkih. Tanaman kultural ini menjadi perhatian khusus pemerintah kota. Buktinya, walikota mengangkat seorang penyuluh pertanian menjadi Camat Kota Ternate Tengah. Ternate dengan luas wilayah perairan 95,67 % mempunyai potensi perikanan yang tinggi. Plus hasil tangkapan dari nelayan kabupaten/kota sekitar kota Ternate yang melakukan transaksi di Kota Ternate.
Guna pengembangan potensi perikanan yang berkualitas, maka terbuka peluang investasi pada penyebarluasan rumpon, pemasaran produksi ikan segar, pengembangan dan penggunaan kapal motor penangkap ikan dengan kapasitas di atas 10 ton, pengembangan pabrik es (could storage) serta pembuatan pabrik pengolahan ikan.
Letak geografis yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar Maluku Utara dan adanya pelabuhan ekspor menjadikan Kota Ternate sebagai tempat distribusi hasil pertanian seluruh kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara, sehingga membuka peluang investasi dibidang pembangunan dan pengembangan terminal agrobisnis dan pembangunan pusat prosesing hasil pertanian secara terpadu dan modern.
Peluang investasi untuk sektor sarana dan prasarana diantaranya; pembuatan jaringan dan penyaluran air bersih swasta, kerjasama/swastanisasi terhadap persampahan kota, pembangunan kawasan-kawasan perumahan, pembangunan areal perparkiran serta swastaniasi masalah perparkiran kota, kerjasama dalam pengembangan kasawan kota baru, pembangunan pasar agrobisnis, pasar terpadu dan pembangunan industri wisata pantai.
Demikian halnya sebagai kota bersejarah, Ternate memiliki lima (5) benteng. Benteng-benteng tersebut belum dikembangkan secara optimal. Bahkan Ternate terkenal dengan pentai-pantainya yang indah. Hal ini terbuka peluang pengembangan kawasan wisata alam dan bahari.
Untuk sektor jasa dan perdagangan terbuka peluang bagi investor dalam menanamkan modalnya untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan kawasan-kawasan mandiri perumahan bertipe, pembangunan industri pariwisata serta pembangunan kawasan pergudangan. Peluang investasi di bidng industri meliputi mendirikan pabrik pengolahan hasil perikanan dan pengolahan bambu.
Terkait dengan infrastruktur perkotaan, walikota Drs H. Syamsir Andili mengakui masih terdapat permasalahan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, seperti air bersih, sampah dan penyediaan perumahan. Infrastruktur seperti kelistrikan pada jalur-jalur strategis telah dapat diterangi pada malam hari. “Insya Allah, tahun ini semua jalur jalan pada wilayah Kota Ternate telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai,” janjinya.
Demikian pula untuk sarana dan prasarana jalan sementara ini diselesaikan penataan dan pembangunan ruas jalan baru, untuk mengurangi tingkat kepadatan dan kemacetan lalu lintas. “Begitu pula dengan fasilitas rambu lalu lintas saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan,” tambah Syamsir.
Untuk infrastruktur jasa dan perdagangan menurut Syamsir terus dikembangkan, yang akan diikuti dengan pembangunan 1.000 kios untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang representatif bagi pedagang kaki lima (PKL). Tahap awal, akan dibangun beerkisar antara 600-700 kios untuk menekan kesemrawutanm kota. Pasar modern yang menggeliat mengepung pasar tradisional, walikota Syamsir Andili yakin kalau pasar tradisional punya konsumen sendiri. Konsumennya, kalangan menengah ke bawah. Sementara kalangan mengah ke atas konsumen pasar modern. Masalahnya, jika tidak mengalami perubahan baik bangunan maupun pelayanan, lambat laut kondisi pasar tradisional bakal ditingalkan pembeli dan konsumen yang beralih ke pasar modern.
Bangun Pulau Doi Tanpa Uang
Belum genap dua tahun menjabat camat, Rizal Hamanur telah merubah wajah Pulau Doi. Yang menarik, membangun jalan lingkar tanpa bantuan pemerintah.
LOLODA Kepulauan adalah sebuah daerah yang terletak paling utara pulau Halmahera. Sebelum dimekarkan menjadi kecamatan definitif, Loloda Kepualaun sempat diperebutkan dua pemerintahan kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten halmahera Barat (Halbar). Namun setelah melalui proses panjang, Loloda Kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau Doi dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.000 jiwa ini akhirnya jatuh ke pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Loloda Kepulauan termasuk salah satu kecamatan yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang tak kalah dengan daerah-daerah lain. Sebut saja dibidang pertambangan, kecamatan Loloda Kepulauan tercatat memiliki biji mangan terbesar di Indonesia Timur. Selain itu, daerah ini juga menyimpan minyak mentah. Sementara dibidang pertanian, kecamatan yang memiliki kurang lebih 59 pulau-pulau kecil ini banyak menghasilkan tanaman tahunan seperti Cengkih, Coklat, Pala dan kelapa.
Kendati kecamatan ini tercatat unggul diberbagai SDA, namun dibidang pemerintahan masih mengalami banyak kendala terutama fasilitas pelayanan masyarakat. Nah, hal ini setidaknya disampaikan Kepala Kecamatan Loloda Kepulauan, Rizal Hamanur SH. Menurutnya, satu daerah pemekaran baru sudah pasti banyak mengalami berbagai kendala, terutama dibidang infrakstruktut dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Lantas bagaimana menjawab berbagai perangkat kebutuhan yang sangat mendesak itu? Alumnus Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ini mengaku, untuk mengatasi persoalan minimnya perangkat pemerintahan kecamatan dan SDM, pihaknya terpaksa harus menggodok tenaga-tenaga administrasi meskipun itu sifatnya darurat atau sementara.
Untuk diketahui, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini masih menggunakan rumah warga sebagai tempat perkantoran. Hal itu terjadi menyusul karena pembangunan permanen kantor Kecamatan sementara dalam proses membangun. Meski demikian, kondisi iru tidak serta merta dijadikan kendala dalam menata pembangunan daerah ini ke depan. “Saya tidak mungkin jadikan dua hal di atas sebagai kendala mendasar. Tapi, saya tetap optimis sambil membenahi dan menggodok SDM, sistem pemerintahan kecamatan tetap jalan, tegas Rizal Hamanur saat ditemui dikediamannya beberapa waktu lalu.
Dibidang program kerja, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini terus melakukan koordinasi dengan semua kepala-kepala desa setempat untuk menginventarisir semua perangkat kebutuhan desa. Saat menerima masukan dari pemerintah desa melalui rapat koordinasi, pemerintah kecamatan langsung merespon-nya dengan membuat program-program kerja dengan menggunakan pola filosofi ‘Sasapu’ dan ‘Semut’. Atrinya menurut Rizal, kalau ingin membersihkan halaman rumah hanya dengan menggunakan sebatang lidi, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tapi, kalau banyak lidi yang diikat jadi satu, maka sudah pasti halaman rumah dengan mudah dibersihkan.
Sama halnya filosofi ‘Sasapu’. Folosofi ‘Semut’ juga demikian. Jika ingin membangun, maka diwajibkan untuk saling bahu membahu. Sebab tanpa bahu membahu sudah pasti pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Walhasil, program kerja kecamatan Loloda Kepulauan dengan menggunakan dua filosofi di atas sangat direspon masyarakat setempat. Hasilnya, saat ini pembangunan jalan lingkar kecamatan kurang lebih 80 persen selesai dikerjakan. Begitu juga rumah ibadah seperti Mesjid dan Gereja.
Menariknya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan selama ini tanpa mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Padahal menurut Rizal, masyarakat sangat mendambakan uluran tangan dari pemerintah induk sebagai bentuk perhatian dan partisipasi mereka.
Menjawab soal seberapa jauh daya dukung mesyarakat terhadap program pemerintah kecamatan? Rizal mengatakan, hampir sebagian besar warga ikut merelakan halaman rumah dan bahkan lahan perkebunan mereka digusur tanpa mengharapkan ganti rugi dari pemerintah kecamatan. Soal itu, jelas Rizal sejauh ini masyarakat enggan dan tidak pernah mengajukan Complain. Bahkan masyarakat sendiri beranggapan selain ikut mendukung program pemerintah kecamatan, pun yang terpenting halaman rumah dan lahan kebun yang rela digusur itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan umum. “Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasi mereka selama ini,” ucap Rizal.
Sementara kehadiran salah satu perusahaan tambang yakni PT. ELGA yang mendapat izin dari pemerintah pusat untuk kegiatan eksploitasi biji Mangan di desa Dama, kecamatan Loloda Kepulauan sudah kurang lebih 5 tahun ini, juga ikut menyumbangkan alat-alat berat untuk dipakai melakukan penggusuran jalan lingkar. Rizal sendiri mengaku, sebenarnya pembuatan jalan lingkar proses pembuatan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepulauan ini sudah jauh sebelumnya. Hanya saja, menurutnya selama ini management lama PT. ELGA tidak menghiraukan kebutuhan san permintaan masyarakat. Nah, setelah pergantian General Manajer PT. ELGA yang lama ke Gunawan, barulah perusahaan memenuhi kewajiban sebagaimana permintaan masyarakat.
Menjawab soal target, Rizal tak mau muluk-muluk soal kapan selesai pembuatan jalan lingkar tersebut. Pasalnya, untuk menjawab persoalan tersebut paling tidak butuh responsitas pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, Ia menghimbau kepada kedua pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Halut untuk turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan yang sementara berjalan di kecamatan. “Saya minta ada semacam kesadaran modern baik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Halut untuk membuka mata hati agar pembangunan jalan lingkar harus segera selesai paling lambat tahun 2008,” pintanya.
Keinginan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan itu sepertinya segera terjawab. Sebab, Ir. Hein Namotemo, Bupati Halmahera Utara sendiri berjanji proses pengaspalan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepualauan akan tuntas tahun 2008. Hal tersebut juga direspont pihak managemen PT. ELGA. Melalui General Managernya, Gunawan, menganggap jalan merupakan salah satu sarana yang paling vital. Selain berfungsi sebagai penghubung, juga merupakan multi fungsi. “Untuk mewujudkan harapan masyarakat, saya bersama pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan akan berkoordinasi dengan Bupati untuk segerah mendesak pemerintah pusat agar jalan lingkar Loloda Kepulauan tuntas tahun 2008,” ungkap Gunawan.
Selain jalan lingkar, dibidang kelistrikan (penerangan, red) saat ini pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Utara. Realisasinya menurut Rizal, akan terlaksana pada 2008 ini. “Saya sangat mengharapkan agar PLN bisa mencakup hingga empat desa di Pulau Doi, cetus Rizal berharap.
Dibidang pelayanan kesehatan, PT. ELGA dibawah management lama tidak pernah memberikan kontribusi terhadap masyarakat lingkar tambang. Setelah pergantian managemen barulah direspont, dan rencana tiap desa mendapat uang sebesar Rp. 20 juta. Selain itu, perusahaan juga memberikan beasiswa kepada siswa-siawi di sejumlah sekolah daerah itu.
Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), semenjak dilantik hingga sekarang, Rizal enggan bicara soal keberhasilan seberapa jauh membangun daerah. Alasannya, tugas utama yang diembannya selama ini belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian, ia berjanji 10 unit kantor pelayanan desa yang ada di kecamatan Loloda Kepulauan harus tuntas sebelum masa jabatannya selesai. Untuk diketahui, alokasi Dana Cadangan Umum (DCU) Provinsi Maluku Utara tahun 2007 lalu untuk Loloda Kepulauan, baru satu unit kantor pemerintahan desa dibangun yakni di desa Dedeta.
Sementara sisannya kata Rizal, pihaknya tetap akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Utara sehingga tahun 2008 ini tuntas sesuai target pemerintah kecamatan. Begitu juga untuk dana subsidi desa, dimana tahun 2007 lalu sebesar Rp. 10 juta per desa, Rizal berjanji akan terus mengupayakan sedemikian rupa hingga mencapai impian sebagaimana diharapkan.
Komitmen membangun daerah seperti yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini layak dicontohi kecamatan-kecamatan lain di wilayah Provinsi Maluku Utara. Meski tidak didukung dengan fasilitas penunjang seperti mobil dinas atau speedboad untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan, namun soal itu, Rizal sama sekali tidak menjadikan alasan untuk tidak berbuat. Padahal bagi Rizal, fasilitas pendukung itu sangat signifikan. “Saya berharap tahun 2008 ini kendaraan dinas itu sudah harus ada di Loloda Kepulauan, pintanya serius.
LOLODA Kepulauan adalah sebuah daerah yang terletak paling utara pulau Halmahera. Sebelum dimekarkan menjadi kecamatan definitif, Loloda Kepualaun sempat diperebutkan dua pemerintahan kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten halmahera Barat (Halbar). Namun setelah melalui proses panjang, Loloda Kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau Doi dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.000 jiwa ini akhirnya jatuh ke pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Loloda Kepulauan termasuk salah satu kecamatan yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang tak kalah dengan daerah-daerah lain. Sebut saja dibidang pertambangan, kecamatan Loloda Kepulauan tercatat memiliki biji mangan terbesar di Indonesia Timur. Selain itu, daerah ini juga menyimpan minyak mentah. Sementara dibidang pertanian, kecamatan yang memiliki kurang lebih 59 pulau-pulau kecil ini banyak menghasilkan tanaman tahunan seperti Cengkih, Coklat, Pala dan kelapa.
Kendati kecamatan ini tercatat unggul diberbagai SDA, namun dibidang pemerintahan masih mengalami banyak kendala terutama fasilitas pelayanan masyarakat. Nah, hal ini setidaknya disampaikan Kepala Kecamatan Loloda Kepulauan, Rizal Hamanur SH. Menurutnya, satu daerah pemekaran baru sudah pasti banyak mengalami berbagai kendala, terutama dibidang infrakstruktut dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Lantas bagaimana menjawab berbagai perangkat kebutuhan yang sangat mendesak itu? Alumnus Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ini mengaku, untuk mengatasi persoalan minimnya perangkat pemerintahan kecamatan dan SDM, pihaknya terpaksa harus menggodok tenaga-tenaga administrasi meskipun itu sifatnya darurat atau sementara.
Untuk diketahui, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini masih menggunakan rumah warga sebagai tempat perkantoran. Hal itu terjadi menyusul karena pembangunan permanen kantor Kecamatan sementara dalam proses membangun. Meski demikian, kondisi iru tidak serta merta dijadikan kendala dalam menata pembangunan daerah ini ke depan. “Saya tidak mungkin jadikan dua hal di atas sebagai kendala mendasar. Tapi, saya tetap optimis sambil membenahi dan menggodok SDM, sistem pemerintahan kecamatan tetap jalan, tegas Rizal Hamanur saat ditemui dikediamannya beberapa waktu lalu.
Dibidang program kerja, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini terus melakukan koordinasi dengan semua kepala-kepala desa setempat untuk menginventarisir semua perangkat kebutuhan desa. Saat menerima masukan dari pemerintah desa melalui rapat koordinasi, pemerintah kecamatan langsung merespon-nya dengan membuat program-program kerja dengan menggunakan pola filosofi ‘Sasapu’ dan ‘Semut’. Atrinya menurut Rizal, kalau ingin membersihkan halaman rumah hanya dengan menggunakan sebatang lidi, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tapi, kalau banyak lidi yang diikat jadi satu, maka sudah pasti halaman rumah dengan mudah dibersihkan.
Sama halnya filosofi ‘Sasapu’. Folosofi ‘Semut’ juga demikian. Jika ingin membangun, maka diwajibkan untuk saling bahu membahu. Sebab tanpa bahu membahu sudah pasti pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Walhasil, program kerja kecamatan Loloda Kepulauan dengan menggunakan dua filosofi di atas sangat direspon masyarakat setempat. Hasilnya, saat ini pembangunan jalan lingkar kecamatan kurang lebih 80 persen selesai dikerjakan. Begitu juga rumah ibadah seperti Mesjid dan Gereja.
Menariknya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan selama ini tanpa mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Padahal menurut Rizal, masyarakat sangat mendambakan uluran tangan dari pemerintah induk sebagai bentuk perhatian dan partisipasi mereka.
Menjawab soal seberapa jauh daya dukung mesyarakat terhadap program pemerintah kecamatan? Rizal mengatakan, hampir sebagian besar warga ikut merelakan halaman rumah dan bahkan lahan perkebunan mereka digusur tanpa mengharapkan ganti rugi dari pemerintah kecamatan. Soal itu, jelas Rizal sejauh ini masyarakat enggan dan tidak pernah mengajukan Complain. Bahkan masyarakat sendiri beranggapan selain ikut mendukung program pemerintah kecamatan, pun yang terpenting halaman rumah dan lahan kebun yang rela digusur itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan umum. “Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasi mereka selama ini,” ucap Rizal.
Sementara kehadiran salah satu perusahaan tambang yakni PT. ELGA yang mendapat izin dari pemerintah pusat untuk kegiatan eksploitasi biji Mangan di desa Dama, kecamatan Loloda Kepulauan sudah kurang lebih 5 tahun ini, juga ikut menyumbangkan alat-alat berat untuk dipakai melakukan penggusuran jalan lingkar. Rizal sendiri mengaku, sebenarnya pembuatan jalan lingkar proses pembuatan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepulauan ini sudah jauh sebelumnya. Hanya saja, menurutnya selama ini management lama PT. ELGA tidak menghiraukan kebutuhan san permintaan masyarakat. Nah, setelah pergantian General Manajer PT. ELGA yang lama ke Gunawan, barulah perusahaan memenuhi kewajiban sebagaimana permintaan masyarakat.
Menjawab soal target, Rizal tak mau muluk-muluk soal kapan selesai pembuatan jalan lingkar tersebut. Pasalnya, untuk menjawab persoalan tersebut paling tidak butuh responsitas pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, Ia menghimbau kepada kedua pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Halut untuk turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan yang sementara berjalan di kecamatan. “Saya minta ada semacam kesadaran modern baik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Halut untuk membuka mata hati agar pembangunan jalan lingkar harus segera selesai paling lambat tahun 2008,” pintanya.
Keinginan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan itu sepertinya segera terjawab. Sebab, Ir. Hein Namotemo, Bupati Halmahera Utara sendiri berjanji proses pengaspalan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepualauan akan tuntas tahun 2008. Hal tersebut juga direspont pihak managemen PT. ELGA. Melalui General Managernya, Gunawan, menganggap jalan merupakan salah satu sarana yang paling vital. Selain berfungsi sebagai penghubung, juga merupakan multi fungsi. “Untuk mewujudkan harapan masyarakat, saya bersama pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan akan berkoordinasi dengan Bupati untuk segerah mendesak pemerintah pusat agar jalan lingkar Loloda Kepulauan tuntas tahun 2008,” ungkap Gunawan.
Selain jalan lingkar, dibidang kelistrikan (penerangan, red) saat ini pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Utara. Realisasinya menurut Rizal, akan terlaksana pada 2008 ini. “Saya sangat mengharapkan agar PLN bisa mencakup hingga empat desa di Pulau Doi, cetus Rizal berharap.
Dibidang pelayanan kesehatan, PT. ELGA dibawah management lama tidak pernah memberikan kontribusi terhadap masyarakat lingkar tambang. Setelah pergantian managemen barulah direspont, dan rencana tiap desa mendapat uang sebesar Rp. 20 juta. Selain itu, perusahaan juga memberikan beasiswa kepada siswa-siawi di sejumlah sekolah daerah itu.
Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), semenjak dilantik hingga sekarang, Rizal enggan bicara soal keberhasilan seberapa jauh membangun daerah. Alasannya, tugas utama yang diembannya selama ini belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian, ia berjanji 10 unit kantor pelayanan desa yang ada di kecamatan Loloda Kepulauan harus tuntas sebelum masa jabatannya selesai. Untuk diketahui, alokasi Dana Cadangan Umum (DCU) Provinsi Maluku Utara tahun 2007 lalu untuk Loloda Kepulauan, baru satu unit kantor pemerintahan desa dibangun yakni di desa Dedeta.
Sementara sisannya kata Rizal, pihaknya tetap akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Utara sehingga tahun 2008 ini tuntas sesuai target pemerintah kecamatan. Begitu juga untuk dana subsidi desa, dimana tahun 2007 lalu sebesar Rp. 10 juta per desa, Rizal berjanji akan terus mengupayakan sedemikian rupa hingga mencapai impian sebagaimana diharapkan.
Komitmen membangun daerah seperti yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini layak dicontohi kecamatan-kecamatan lain di wilayah Provinsi Maluku Utara. Meski tidak didukung dengan fasilitas penunjang seperti mobil dinas atau speedboad untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan, namun soal itu, Rizal sama sekali tidak menjadikan alasan untuk tidak berbuat. Padahal bagi Rizal, fasilitas pendukung itu sangat signifikan. “Saya berharap tahun 2008 ini kendaraan dinas itu sudah harus ada di Loloda Kepulauan, pintanya serius.
Langganan:
Postingan (Atom)