Umar Hasan Dijagokan Penjabat Bupati Morotai

TERNATE-Setelah disahkannya Pulau Morotai menjadi kabupaten sendiri, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara pada 29 Oktober lalu, kini masyarakat masih bertanya-tanya siapa yang bakal menjadi penjabat bupati di pulau penghasil besi putih itu.
Memang, ada sejumlah nama yang muncul dan diprediksi bakal menempati posisi itu seperti Umar Hasan, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemda Provinsi Maluku Utara, Mochtar Daeng Barang, Asisten Bidang Pemerintahan serta Umra Langasa, Kepala Badan Diklat Provinsi Maluku Utara.
Namun dari tiga nama itu, Umar Hasan paling dijagokan untuk menjadi penjabat bupati kabupaten Pulau Morotai. Alasannya, Umar selain pernah menjadi penjabat bupati kabupaten induk Halmahera Utara, mantan kepala perwakilan Provinsi Maluku Utara di Jakarta ini pernah menjadi camat kurang hampir empat tahun di wilayah itu. Sehingga dia lebih memahami betul kondisi daerah itu.
Meski begitu, Mochtar Daeng Barang, Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara belum berani memastikan, siapa yang bakal diplot menjadi penjabat bupati untuk mempersiapkan organisasi hingga pemilihan bupati definitif nanti.
Menurut Mochtar, pengisian penjabat bupati di kabupaten Pulau Morotai merupakan kewenangan gubernur. Belum adanya tindaklanjut penempatan penjabat bupati karena kata Mochtar, hingga saat ini baik pemerintah provinsi maupun kabupaten Halmahera Utara sebagai kabupaten induk masih sementara mempersiapkan administrasi pemisahan Morotai dari kabupaten induk.
Bahkan Pemda provinsi dan Pemda Halmahera Utara telah menemui Dirjen Otonomi Daerah Depdagri diperoleh keterangan, setelah satu bulan Morotai ditetapkan menjadi kabupaten baru, maka terlebih dahulu dipersiapkan kelengkapan administrasi pemisahan dari kabupaten induk.
Sesuai UU jelas Mochtar, peresmian kabupaten dapat dilakukan maksimal enam bulan setelah disahkan DPR. Karena itu, Mochtar meminta agar masyarakat Morotai tidak terpengaruh dengan lambatnya peresmian kabupaten tersebut. “Tidak mudah begitu disahkan langsung jadi kabupaten, karena terlebih dahulu harus ada kesiapan administrasi. Ini hanya persoalan waktu saja. Yang paling penting, Morotai sudah sah menjadi kabupaten baru,” tandasnya.