Bangun Pulau Doi Tanpa Uang

Belum genap dua tahun menjabat camat, Rizal Hamanur telah merubah wajah Pulau Doi. Yang menarik, membangun jalan lingkar tanpa bantuan pemerintah. 

LOLODA Kepulauan adalah sebuah daerah yang terletak paling utara pulau Halmahera. Sebelum dimekarkan menjadi kecamatan definitif, Loloda Kepualaun sempat diperebutkan dua pemerintahan kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten halmahera Barat (Halbar). Namun setelah melalui proses panjang, Loloda Kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau Doi dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.000 jiwa ini akhirnya jatuh ke pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Loloda Kepulauan termasuk salah satu kecamatan yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang tak kalah dengan daerah-daerah lain. Sebut saja dibidang pertambangan, kecamatan Loloda Kepulauan tercatat memiliki biji mangan terbesar di Indonesia Timur. Selain itu, daerah ini juga menyimpan minyak mentah. Sementara dibidang pertanian, kecamatan yang memiliki kurang lebih 59 pulau-pulau kecil ini banyak menghasilkan tanaman tahunan seperti Cengkih, Coklat, Pala dan kelapa. 
Kendati kecamatan ini tercatat unggul diberbagai SDA, namun dibidang pemerintahan masih mengalami banyak kendala terutama fasilitas pelayanan masyarakat. Nah, hal ini setidaknya disampaikan Kepala Kecamatan Loloda Kepulauan, Rizal Hamanur SH. Menurutnya, satu daerah pemekaran baru sudah pasti banyak mengalami berbagai kendala, terutama dibidang infrakstruktut dan Sumber Daya Manusia (SDM). 
Lantas bagaimana menjawab berbagai perangkat kebutuhan yang sangat mendesak itu? Alumnus Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ini mengaku, untuk mengatasi persoalan minimnya perangkat pemerintahan kecamatan dan SDM, pihaknya terpaksa harus menggodok tenaga-tenaga administrasi meskipun itu sifatnya darurat atau sementara.
Untuk diketahui, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini masih menggunakan rumah warga sebagai tempat perkantoran. Hal itu terjadi menyusul karena pembangunan permanen kantor Kecamatan sementara dalam proses membangun. Meski demikian, kondisi iru tidak serta merta dijadikan kendala dalam menata pembangunan daerah ini ke depan. “Saya tidak mungkin jadikan dua hal di atas sebagai kendala mendasar. Tapi, saya tetap optimis sambil membenahi dan menggodok SDM, sistem pemerintahan kecamatan tetap jalan, tegas Rizal Hamanur saat ditemui dikediamannya beberapa waktu lalu.
Dibidang program kerja, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini terus melakukan koordinasi dengan semua kepala-kepala desa setempat untuk menginventarisir semua perangkat kebutuhan desa. Saat menerima masukan dari pemerintah desa melalui rapat koordinasi, pemerintah kecamatan langsung merespon-nya dengan membuat program-program kerja dengan menggunakan pola filosofi ‘Sasapu’ dan ‘Semut’. Atrinya menurut Rizal, kalau ingin membersihkan halaman rumah hanya dengan menggunakan sebatang lidi, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tapi, kalau banyak lidi yang diikat jadi satu, maka sudah pasti halaman rumah dengan mudah dibersihkan.
Sama halnya filosofi ‘Sasapu’. Folosofi ‘Semut’ juga demikian. Jika ingin membangun, maka diwajibkan untuk saling bahu membahu. Sebab tanpa bahu membahu sudah pasti pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Walhasil, program kerja kecamatan Loloda Kepulauan dengan menggunakan dua filosofi di atas sangat direspon masyarakat setempat. Hasilnya, saat ini pembangunan jalan lingkar kecamatan kurang lebih 80 persen selesai dikerjakan. Begitu juga rumah ibadah seperti Mesjid dan Gereja. 
Menariknya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan selama ini tanpa mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Padahal menurut Rizal, masyarakat sangat mendambakan uluran tangan dari pemerintah induk sebagai bentuk perhatian dan partisipasi mereka.
Menjawab soal seberapa jauh daya dukung mesyarakat terhadap program pemerintah kecamatan? Rizal mengatakan, hampir sebagian besar warga ikut merelakan halaman rumah dan bahkan lahan perkebunan mereka digusur tanpa mengharapkan ganti rugi dari pemerintah kecamatan. Soal itu, jelas Rizal sejauh ini masyarakat enggan dan tidak pernah mengajukan Complain. Bahkan masyarakat sendiri beranggapan selain ikut mendukung program pemerintah kecamatan, pun yang terpenting halaman rumah dan lahan kebun yang rela digusur itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan umum. “Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasi mereka selama ini,” ucap Rizal.
Sementara kehadiran salah satu perusahaan tambang yakni PT. ELGA yang mendapat izin dari pemerintah pusat untuk kegiatan eksploitasi biji Mangan di desa Dama, kecamatan Loloda Kepulauan sudah kurang lebih 5 tahun ini, juga ikut menyumbangkan alat-alat berat untuk dipakai melakukan penggusuran jalan lingkar. Rizal sendiri mengaku, sebenarnya pembuatan jalan lingkar proses pembuatan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepulauan ini sudah jauh sebelumnya. Hanya saja, menurutnya selama ini management lama PT. ELGA tidak menghiraukan kebutuhan san permintaan masyarakat. Nah, setelah pergantian General Manajer PT. ELGA yang lama ke Gunawan, barulah perusahaan memenuhi kewajiban sebagaimana permintaan masyarakat.
Menjawab soal target, Rizal tak mau muluk-muluk soal kapan selesai pembuatan jalan lingkar tersebut. Pasalnya, untuk menjawab persoalan tersebut paling tidak butuh responsitas pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, Ia menghimbau kepada kedua pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Halut untuk turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan yang sementara berjalan di kecamatan. “Saya minta ada semacam kesadaran modern baik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Halut untuk membuka mata hati agar pembangunan jalan lingkar harus segera selesai paling lambat tahun 2008,” pintanya.
Keinginan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan itu sepertinya segera terjawab. Sebab, Ir. Hein Namotemo, Bupati Halmahera Utara sendiri berjanji proses pengaspalan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepualauan akan tuntas tahun 2008. Hal tersebut juga direspont pihak managemen PT. ELGA. Melalui General Managernya, Gunawan, menganggap jalan merupakan salah satu sarana yang paling vital. Selain berfungsi sebagai penghubung, juga merupakan multi fungsi. “Untuk mewujudkan harapan masyarakat, saya bersama pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan akan berkoordinasi dengan Bupati untuk segerah mendesak pemerintah pusat agar jalan lingkar Loloda Kepulauan tuntas tahun 2008,” ungkap Gunawan.
Selain jalan lingkar, dibidang kelistrikan (penerangan, red) saat ini pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Utara. Realisasinya menurut Rizal, akan terlaksana pada 2008 ini. “Saya sangat mengharapkan agar PLN bisa mencakup hingga empat desa di Pulau Doi, cetus Rizal berharap.
Dibidang pelayanan kesehatan, PT. ELGA dibawah management lama tidak pernah memberikan kontribusi terhadap masyarakat lingkar tambang. Setelah pergantian managemen barulah direspont, dan rencana tiap desa mendapat uang sebesar Rp. 20 juta. Selain itu, perusahaan juga memberikan beasiswa kepada siswa-siawi di sejumlah sekolah daerah itu.
Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), semenjak dilantik hingga sekarang, Rizal enggan bicara soal keberhasilan seberapa jauh membangun daerah. Alasannya, tugas utama yang diembannya selama ini belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian, ia berjanji 10 unit kantor pelayanan desa yang ada di kecamatan Loloda Kepulauan harus tuntas sebelum masa jabatannya selesai. Untuk diketahui, alokasi Dana Cadangan Umum (DCU) Provinsi Maluku Utara tahun 2007 lalu untuk Loloda Kepulauan, baru satu unit kantor pemerintahan desa dibangun yakni di desa Dedeta.
Sementara sisannya kata Rizal, pihaknya tetap akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Utara sehingga tahun 2008 ini tuntas sesuai target pemerintah kecamatan. Begitu juga untuk dana subsidi desa, dimana tahun 2007 lalu sebesar Rp. 10 juta per desa, Rizal berjanji akan terus mengupayakan sedemikian rupa hingga mencapai impian sebagaimana diharapkan.
Komitmen membangun daerah seperti yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini layak dicontohi kecamatan-kecamatan lain di wilayah Provinsi Maluku Utara. Meski tidak didukung dengan fasilitas penunjang seperti mobil dinas atau speedboad untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan, namun soal itu, Rizal sama sekali tidak menjadikan alasan untuk tidak berbuat. Padahal bagi Rizal, fasilitas pendukung itu sangat signifikan. “Saya berharap tahun 2008 ini kendaraan dinas itu sudah harus ada di Loloda Kepulauan, pintanya serius.