Menelusuri Kesultanan Tidore

TIDORE merupakan salah satu pulau yang terdapat di gugusan kepulauan Maluku Utara. Sebelum Islam datang ke bumi nusantara, Tidore dikenal dengan nama Kie Duko, yang berarti pulau yang bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung api, bahkan tertinggi di gugusan kepulauan Maluku Utara--yang dinamakan gunung Marijang. Saat ini, gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Nama Tidore berasal dari gabungan dua rangkaian kata bahasa Tidore dan Arab dialek Irak: bahasa Tidore, To ado re, artinya, ‘aku telah sampai’ dan bahasa Arab dialek Irak anta thadore yang berarti ‘kamu datang’.
Penggabungan dua rangkaian kata dari dua bahasa ini bermula dari suatu peristiwa yang terjadi di Tidore. Menurut kisahnya, di daerah Tidore sering terjadi pertikaian antar para Momole (kepala suku), yang didukung oleh anggota komunitasnya masing-masing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan persukuan. Pertikaian tersebut seringkali menimbulkan pertumpahan darah. Usaha untuk mengatasi pertikaian tersebut selalu mengalami kegagalan.
Suatu ketika, diperkirakan tahun 846 M, rombongan Ibnu Chardazabah, utusan Khalifah al-Mutawakkil dari Kerajaan Abbasiyah di Baghdad tiba di Tidore. Pada saat itu, di Tidore sedang terjadi pertikaian antar momole. Untuk meredakan dan menyelesaikan pertikaian tersebut, salah seorang anggota rombongan Ibnu Chardazabah, bernama Syech Yakub turun tangan dengan memfasilitasi perundingan yang disebut dengan Togorebo. Pertemuan disepakati diatas sebuah batu besar di kaki gunung Marijang. Kesepakatannya, momole yang tiba paling cepat ke lokasi pertemuan akan menjadi pemenang dan memimpin pertemuan.
Dalam peristiwa itu, setiap momole yang sampai ke lokasi pertemuan selalu meneriakkan To ado re, karena merasa dialah yang datang pertama kali dan menjadi pemenang. Namun, ternyata beberapa orang momole yang bertikai tersebut tiba pada saat yang sama, sehingga tidak ada yang kalah dan menang.
Berselang beberapa saat kemudian, Syech Yakub yang menjadi fasilitator juga tiba di lokasi dan berujar dengan dialek Iraknya: Anta thadore. Karena para momole datang pada saat yang bersamaan, maka tidak ada yang menjadi pemenang, akhirnya yang diangkat sebagai pemimpin adalah Syech Yakub. Konon, sejak saat itu mulai dikenal kata Tidore, kombinasi dari dua kata: Ta ado re dan Thadore. Demikianlah, kata Tidore akhirnya menggantikan kata Kie Duko dan menjadi nama sebuah kerajaan besar.
Menurut catatan Kesultanan Tidore, kerajaan ini berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabiul Awal 502 H (1108 M). Namun, sumber tersebut tidak menjelaskan secara jelas lokasi pusat kerajaan pada saat itu. Asal usul Sahjati bisa dirunut dari kisah kedatangan Djafar Noh dari negeri Maghribi di Tidore.
Noh kemudian mempersunting seorang gadis setempat, bernama Siti Nursafa. Dari perkawinan tersebut, lahir empat orang putra dan empat orang putri. Empat putra tersebut adalah: Sahjati, pendiri kerajaan Tidore; Darajati, pendiri kesultanan Moti; Kaicil Buka, pendiri kesultanan Makian; Bab Mansur Malamo, pendiri kesultanan Ternate.
Sedangkan empat orang putri adalah: Boki Saharnawi, yang menurunkan raja-raja Banggai; Boki Sadarnawi, yang menurunkan raja-raja Tobungku; Boki Sagarnawi, yang menurunkan raja-raja Loloda; dan Boki Cita Dewi, yang menurunkan Marsaoli dan Mardike. Kerajaan Tidore merupakan salah satu pilar yang membentuk Kie Raha, yang lainnya adalah Ternate, Makian dan Moti.
Berdasarkan legenda asal usul di atas, tampak bahwa empat kerajaan ini berasal dari moyang yang sama: Djafar Noh dan Siti Nursafa. Terlepas dari benar atau tidak, kemunculan dan perkembangan legenda asal-usul tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran persaudaraan di antara kerajaan Kie Raha (gabungan empat kerajaan utama di Maluku Utara, yaitu: Ternate, Tidore, Makian dan Moti) sehingga mereka kemudian melegitimasinya dengan sebuah mitos asal-usul.
Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke-4, pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Barulah pada era Jou Kolano Bunga Mabunga Balibung, informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak, itupun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan dimana sebenarnya Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di Utara Tidore, dan ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore Selatan.
Pada tahun 1495 M, Sultan Ciriliyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gam Tina. Ketika Sultan Mansur naik tahta tahun 1512 M, ia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Posisi ibukota baru ini berdekatan dengan Ternate, dan diapit oleh Tanjung Mafugogo dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang, lokasi ibukota baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.
Dalam sejarahnya, terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Pada tahun 1600 M, ibukota dipindahkan oleh Sultan Mole Majimo (Alauddin Syah) ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibukota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan.
Pendapat lain menambahkan bahwa, perpindahan ini didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Tomabanga yang masih animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibukota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan Saifudin (Jou Kota). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini.
Pada abad ke 16 M, orang Portugis dan Spanyol datang ke Maluku dan Maluku Utara--termasuk Tidore-- untuk mencari rempah-rempah, momonopoli perdagangan kemudian menguasai dan menjajah negeri kepulauan tersebut. Dalam usaha untuk mempertahankan diri, telah terjadi beberapa kali pertempuran antara kerajaaan-kerajaan di Kepulauan Maluku melawan kolonial Portugis dan Spanyol. Terkadang, Tidore, Ternate, Bacan dan Jailolo bersekutu sehingga kolonial Eropa tersebut mengalami kesulitan untuk menaklukkan Tidore dan kerajaan lainnya.
Sepeninggal Portugis, datang Belanda ke Tidore dengan tujuan yang sama: memonopoli dan menguasai Tidore demi keuntungan Belanda sendiri. Dalam sejarah perjuangan di Tidore, sultan yang dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda adalah Sultan Nuku (1738-1805 M).
Selama bertahun-tahun, ia berjuang untuk mengusir Belanda dari seluruh kepulauan Maluku, termasuk Ternate, Bacan dan Jailolo. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan menyerahnya Belanda pada Sultan Nuku pada 21 Juni 1801 M. Dengan itu, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Inggris yang juga ikut membantu Tidore dalam mengusir Belanda kemudian diberi kebebasan untuk menguasai Ambon dan Banda, dan mengadakan perjanjian damai dengan Sultan Nuku, sehingga relasi antara kedua belah pihak berjalan cukup harmonis.
Di masa Sultan Nuku inilah, Tidore mencapai masa gemilang dan menjadi kerajaan besar yang disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa. Di masa Sultan Nuku juga, kekuasaan Tidore sampai ke Kepulauan Pasifik. Menurut catatan sejarah Tidore, Sultan Nuku sendiri yang datang dan memberi nama pulau-pulau yang ia kuasai, dari Mikronesia hingga Melanesia dan Kepulauan Solomon. Nama-nama pulau yang masih memakai nama Nuku hingga saat ini adalah Nuku Hifa, Nuku Oro, Nuku Maboro, Nuku Nau, Nuku Lae-lae, Nuku Fetau dan Nuku Nono.
Seiring dengan masuknya kolonial Eropa, agama Kristen juga masuk ke Tidore. Namun, karena pengaruh Islam yang sudah begitu mengakar, maka agama ini tidak berhasil mengembangkan pengaruhnya di Tidore. Dari sejak awal berdirinya hingga saat ini, telah berkuasa 38 orang sultan di Tidore. Saat ini, yang berkuasa adalah Sultan Hi. Djafar Syah.

Periode Pemerintahan
Kerajaan Tidore berdiri sejak 1108 M dan berdiri sebagai kerajaan merdeka hingga akhir abad ke-18 M. setelah itu, kerajaan Tidore berada dalam kekuasaan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, Tidore menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada masa kejayaannya, wilayah kerajaan Tidore mencakup kawasan yang cukup luas hingga mencapai Kepulauan Pasifik. Wilayah sekitar pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan pulau Seram. Di Kepulauan Pasifik, kekuasaan Tidore mencakup Mikronesia, Kepulauan Marianas, Marshal, Ngulu, Kepulauan Kapita Gamrange, Melanesia, Kepulauan Solomon dan beberapa pulau yang masih menggunakan identitas Nuku, seperti Nuku Haifa, Nuku Oro, Nuku Maboro dan Nuku Nau. Wilayah lainnya yang termasuk dalam kekuasaan Tidore adalah Haiti dan Kepulauan Nuku Lae-lae, Nuku Fetau, Nuku Wange dan Nuku Nono.
Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.
Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore telah berjalan dengan baik. Saat itu, sultan (kolano) dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syara, adat se nakudi. Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (perdana menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato pehak raha (empat pihak bobato; semcam departemen) dan wakil dari wilayah kekuasan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir.
Empat bobato tersebut adalah: pehak labe, semacam departemen agama yang membidangi masalah syariah. Anggota pehak labe terdiri dari para kadhi, imam, khatib dan modim; pehak adat bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri dari Jojau, Kapita Lau (panglima perang), Hukum Yade menteri urusan luar, Hukum Soasio, menteri urusan dalam dan Bobato Ngofa, menteri urusan cabinet. Pehak Kompania (bidang pertahanan keamanan) yang terdiri dari Kapita Kie, Jou Mayor dan Kapita Ngofa; pihak juru tulis yang dipimpin oleh seorang berpangkat Tullamo (sekretaris kerajaan).
Di bawahnya ada Sadaha (kepala rumah tangga), Sowohi Kie (protokoler kerajaan bidang kerohanian), Sowohi Cina (protokoler khusus urusan orang Cina), Fomanyira Ngare (public relation kesultanan) dan Syahbandar (urusan administrasi pelayaran). Selain struktur di atas, masih ada jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Serang oli yang membidangi urusan propaganda.
Masyarakat Kesultanan Tidore merupakan penganut agama Islam yang taat, dan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka: Adat ge mauri Syara, Syara mauri Kitabullah (Adat bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah). Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini
Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal. Namun, tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klen patrilineal yang terpenting mereka sebut soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu (kufu). Setelah pernikahan, setiap pasangan baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri. Dalam antropologi sering disebut dengan utrolokal.
Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat. Di antara upacara tersebut adalah upacara Legu Gam Adat Negeri, upacara Lufu Kie daera se Toloku (mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat), upacara Ngam Fugo, Dola Gumi, Joko Hale dan sebagainya.
Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan sastra lisan dan tulisan. Bentuk satra lisan yang populer adalah dola bololo (semacam peribahasa atau pantun kilat), dalil tifa (ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau gendang), kabata (sastra lisan yang dipertunjukkan oleh dua regu dalam jumlah yang genap, argumennya dalam bentuk syair, gurindam, bidal dsb). Sebagian di antara satra lisan ini disampaikan dan dipertunjukkan dengan iringan alat tifa, sejenis gendang. Sasra tulisan juga cukup baik berkembang di Tidore, hal ini bisa dilihat dari peninggalan manuskrip kesultanan Tidore yang masih tersimpan di Museun Nasional Jakarta. Dan boleh jadi, manuskrip-manuskrip tersebut masih banyak tersebar di tangan masyarakat secara individual.
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang-orang Tidore banyak yang bercocok tanam di ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu, juga banyak ditanam cengkeh, pala dan kelapa. Inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal, dikunjungi para pedagang asing Cina, India dan Arab, dan akhirnya menjadi rebutan para kolonial kulit putih.

Investasi 10 Triliun Siap Masuk Haltim

BUMI Halmahera memang benar-benar menggiurkan bagi dunia pertambangan. Pasalnya setelah PT Weda By Nickel berencana membangun pabriknya di Weda Halmahera Tengah, kini PT Antam Tbk, salah satu BUMN yang dimiliki pemerintah, berencana membangun pabrik pengolahan feronickel di Halmahera Timur. Rencana ini disampaikan terbuka dalam pemaparan dan perencanaan pembangunan yang disampaikan pihak PT Antam Tbk di depan jajaran Dewan Kabupaten dan Pemkab Haltim di Hotel Mandarin Oreintal Jakarta.
Wartawan Malut Post, Mahmud Ici melaporkan dari Jakarta, dalam pemaparan tersebut, PT Antam melalui Tato Miraza Kepala Proyek Pengembangan Nickel menjelaskan detail rencana tersebut.
Dijelaskannya, rencana pembangunan yang bekerjasama dengan perusahaan tambang Australia dibawah bendera BHP BILLITON itu akan menginvestasikan dana kurang lebih antara 750 juta US dollar hingga 1 miliar US dolar, yang bila dikonversi ke dalam rupiah mencapai Rp 10 triliun. Tato mengaku rencana pembangunan pabrik ini, merupakan pabrik nickel terpadu, dengan menggunakan standar dunia. Bahkan kata Tato, kegiatan PT Antam di Haltim ini nantinya akan menjadi perusahaan terbesar didunia dengan kapasitas produksi per tahun mencapai 100 ribu ton nickel. “Dengan investasi yang begitu besar tentunya akan menjadi lahan baru bagi pencipataan lapangan pekerjaan,” kata Tato.
Di depan Bupati Haltim Wilhelmus Tahalele dan unsure Muspida lainnya, PT Antam berjanji menjadikan Haltim sebagai mesin pertumbuhan baru dibidang pertambangan di Indonesia Timur.
PT Antam yang didiirikan pada 1968 dan go public tahun 1997 memang saat ini masih orientasi nickel ekspor. Tetapi untuk Halmahera Timur, pembangunannya sudah pabrik ferronickel dan proyek hdirometalurgi. Bahkan Pulau Obi juga akan menjadi sasaran karena memang cadagan nikelnya cukup besar. “Untuk pembangunan pabrik di Haltim itu adalah rencana jangka panjang Antam dan sudah masuk dalam kitab Antam,” jelas Tato. Dalam kesempatan itu turut dijelaskan pusat pusat nickel yang dikenal dengan dengan sabuk nickel mulai Sulawesi, Maluku Utara hingga ke Papua.
Karena berbagai rencana itu pihak Antam juga juga membutuhkan pemerintah daerah sebagai partner untuk memaksmialkan sumberdaya yang ada. Partner itu katanya tidak hanya pemerintah tetapi juga menggunakan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola secara baik sumberdaya yang ada. “Dengan partner itu resource itu akan dipakai secara maksimal,” cetusnya. Ditempat yang sama dijelaskan lagi prencanaan pabrik maupun berbagai resiko yang dihadapi. Termasuk proses alih tekhnologi yang memang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pula tenaga ahli.
Bahkan dalam penjelasan itu Antam sebagai perusahaan pemerintah dalam posisi aktif. dengan pemain global memimpikan pembangunan pabrik di Haltim itu seperti Petronas-nya Malaysia. Atas semua rencana itu, mereka meminta dukungan pemerintah daerah, diantaranya perlunya adanya perubahan areal dari semula hanya kuasa pertambangan (KP) menjadi kontrak karya (KK). “Antam membutuhkan perubahan dari legalitas hukum soal ijin tidak lagi dalam bentuk KP tetapi Kontrak Karya sehingga kerjsama dengan Billiton memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Tato lagi.
Sementara untuk rencana 2007 ini juga dilakukan finalisasi agreement dengan BHP Billiton Australia . Dia juga turut memaparkan rencana studi pembangunan pabrik dilaksanakan sampai 2008 sekaligus persiapan pendanaan. Sementara konstruksi pabrik akan dilaksanakan kuartal ke IV 2009. Dan untuk star komercial direncanakan 20012 pada kuartal ke empat. Dengan kebutuhan tenaga kerja pengoperasian tekhnis pabrik 700 orang, dan diharapkan multi efek pengoperasionalnya antara 4 sampai lima kali dari jumlah tenaga kerja yang ada. Untuk fisibility study sendiri akan dilaksanakan 2011, termasuk memikrikan alih tekhnolgi yang digunakan untuk pengolahan pabrik ini yang paling moderen dengan resiko yang minim.
Usai pemaparan, Setdakab Haltim Musa Djamaludin mempertanyakan rencana pembangunan parbrik tersebut apakah tahap wacana ataukah sudah pada kesimpulan final. Sebab katanya selama ini kebanyakan yang dilakukan itu hanya dalam bentuk wacana.
Menanggapi hal ini, Direktur Umum dan SDM Ir Syahril Ika mengaku, jika rencana ini sudah final dan akan ditindaklanjuti. Sebab yang disampaikan itu merupakan rencana Antam kedepan. “Kita tidak pada tahap wacana lagi apalagi sudah ada pembicaraan dan pihak Billiton. Ini antar Negara. Kalau tahap wacana kan malu dong perusahaan pemerintah,”cetusnya.

Seni Budaya, Wisata Unggulan Halmahera Barat

KABUPATEN Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten yang berada Provinsi Maluku Utara. Secara geografis kabupaten ini terletak di antara 1o-3o Lintang Utara dan 123o-128o Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten ini terdiri dari 11.623.42 Km2 wilayah laut dan 22,346 Km2 wilayah darat dan memiliki sejumlah pulau-pulau kecil yang sangat indah. Pulau-pulau itu terdiri dari 123 pulau yang dua diantaranya berpenghuni sedangkan yang lainnya merupakan pulau tanpa pemghuni.
Halmahera Barat dihuni oleh penduduk yang beraneka ragam suku/etnis yang cukup tinggi. Suku-suku ini terbagi menjadi dua, yaitu suku asli dan suku pendatang. Suku asli di daerah ini adalah suku Sahu, Suku Ternate, suku Wayoli, suku Gorap, suku Loloda dan suku Gamkonora, sementara suku pendatang antara lain suku Sangier, suku Makian, suku Ambon, suku Tidore, suku Jawa dan suku Gorontalo. Dengan Kondisi tersebut memberikan Kosentrasi pada keragaman bahasa, adat istiadat dan tradisi masyarakat di kabupaten paling barat pulau Halmahera ini.
Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, tentunya Halmahera Barat memiliki keragaman obyek wisata dan daya tarik yang patut diancungi jempol. Sebagai aset derah, obyek wisata di kabupaten Halmahera Barat sebagiannya sudah dikelola oleh pemerintah kabupaten. Aset wisata yang sudah dikelola ini diantaranya sebagian wisata tirta, wisata seni dan budaya, dan wisata sejarah. Sedangkan aset wisata lainnya seperti wisata alam, wisata agro, wisata fauna dan sebagian wisata tirta masih dalam program perencanaan pengembangan wisata oleh pemkab Halbar.
Salah satu aset wisata yang diunggulkan adalah seni dan budaya khususnya adat istiadat suku-suku yang tumbuh dan sangat dipelihara oleh masing-masing suku di kabupaten ini.
Adalah lembah Sahu, lembah yang dapat ditempuh lewat jalur darat sepanjang 15 Km dari ibukota kabupaten setelah melewati pintu masuk pelabuhan Ternate menuju pelabuhan Jailolo. Lembah yang sejak dahulu kala sangat memanjakan penghuninya dengan kekayaan alam yang melimpah ruah ini dihuni oleh masyarakat suku Sahu yang memiliki intensitas adat istiadat yang cukup tinggi.
Secara administrasi masyarakat suku ini dibagi atas dua daerah pemekaran, yakni kecamatan Sahu Barat dan Sahu Timur.Walaupun secara administratif kecamatan ini sudah terbagi dalam dua wilayah yang berbeda namun adat istiadat suku ini tetap terjaga dan menjadi satu kesatuan yang kokoh.
Hal ini dapat dilihat dengan adanya sasa’du (rumah adat suku Sahu) di setiap kampong-kampong (desa-desa) yang terdapat di dua kecamatan tersebut, bahkan di kecamatan Jailolo juga terdapat beberapa rumah adat yang tetap berdiri kokoh di tengah-tengah perkampungan masyarakat.
Dengan adanya sasa’du di kampong-kampong ini menandakan bahwa kampong tersebut didiami oleh masyarakat yang berasal dari suku Sahu dan menjunjung tinggi adat istiadat suku mereka.
Berdasarkan sejarah, suku Sahu pada mulanya bernama Jio Jepung Malamo yang kemudian berganti nama menjadi Sahu. Nama ini adalah nama suku yang diberikan oleh sultan Ternate. Pergantian nama ini bermula ketika sangaji (orang yang memerintah suku ini) dipanggil menghadap sultan Ternate. Pada waktu sangaji bertemu dengan sultan, is sedang makan sahur makanan beliau pun berkata dalam bahasa Ternate “Hara kane si jou sahur,jadi kane suku ngana si golo ngana jiko sahu” yang artinya “karena kau sangaji datang pada waktu sultan sedang makan sahur, maka kemudian hari ini kau akan mendirikan daerahmu dan namailah sahu.
Pada zaman kesultanan Ternate sesudah Baab Mansyur Malamo, suku Sahu memiliki dua kelompok kerja yaitu Tala’i dan Pa’disua. Kedua kelompok ini memiliki kewajiban yang diberikan oleh sultan Ternate untuk berbakti dan membawa upeti kepada kesultanan Ternate. Asal muasal kedua nama kelompok ini, yaitu ketika agama Islam disebarkan oleh sultan Ternate di daratan Halmahera, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman lembah Sahu ini tidak menyambut dan mendengarkan panggilan sultan yang pada saat itu menyebarkan agama Islam. Kelompok ini tidak terpengaruh karena kepercayaan mereka terhadap agama suku masih sangat kuat, kelompok ini disebut Pa’dus ua yang artinya dipanggil tapi tidak menyahut. Sedangkan kelompok yang menyambut maksud kedatangan sultan disebut tala;i yang artinya berhadapan (berhadapan dengan sultan).
Walaupun kelompok Pa’dus ua tidak menyahut panggilan sultan di saat beliau menyebarkan agama Islam, kelompok ini tetap mengabdi kepada kesultanan Ternate. Perbedaan kelompok suku ini juga membedakan dialektika tutur bahasa masing-masing kelompok yang terkenal dengan bahasa sahu dialek Pa’dus ua dan bahasa Sahu dialek Tala’i.

Struktur pemerintahan suku Sahu
Struktur pemerintahan suku Sahu pada zaman kejayaan sultan, suku ini dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut Walasae, dibawa walasae ada seorang panglima yang disebut kapita/momole, kemudian dibawah kapita ada walangotom (prajurit yang selalu siap siaga mendengar komando dari kapita dalam hal ini pertahanan keamanan). Kemudian ada Jou Ma Bela (kaum masyarakat yang bertugas membawa upeti kepada sultan Ternate).Di bawah Jou Ma bela ada guru yang bertugas dalam hal keagamaan yang didampingi oleh khalifa, dan yang paling terakhir adala ngofa repe sebutan kepada masyarakat kampong, ,sedangkan di atas struktur ini ada lembaga kesultanan yang disebut babato madopolo dan sultan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang terkenal dengan nama Maloku Kie Raha hingga sekarang.
Struktur masyarakat ini pada akhirnya berubah, perubahannya yaitu fomanyira (pemimpin desa) memiliki kedudukan tertinggi dan bertugas mengatur kehidupan dan kesejahteraan bala rakyat. Di bawah fomanyira ada sebuah institusi masyarakat yang disebut gam ma kale yang terdiri dari wala sae dan wala ngotom yang tugasnya mengatur dan menegakan hukum adat serta syukuran atas hasil panen pertanian mereka Di bawa gam ma kale ada baba masohi sebutan kepada tua-tua kampong yang bertugas mendampingi Gam Ma Kale dalam hal penegakan hukum adat, dan yang paling terenakhir adalah ngoa repe atau masyaakat kampong.
Kehidupan sosial suku Sahu sejak dahulu kala sudah memahami bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Hal inilah yang mendorong masyarakat ini membentuk kelompok-kelompok kerja baik untuk keperluan kerajaan Ternate maupun kegiatan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Kegiatan gotong royong yang diciptakan oleh nenek moyang itu terwarisi sampai sekarang. Pada lingkungan keluarga biasanya ada hubungan kerja sama sebagai tanggung jawab. Misalnya kerjasama dalam mempersiapkan upacara perkawinan anggota keluarga mereka, upacara pemakaman, dan acara-acara keluarga lainnya. Ada pula dalam lingkungan masyarakat dibentuk kelompok kerja yang disebut rion-rion. Kelompok ini biasanya setiap anggota mempunyai tujuan yang sama, misalnya berkebun, mengolah hasil pertanian, dan membangun rumah para anggota kelompok tersebut.
Masyarakat suku Sahu memiliki berbagai macam budaya suku, seperti adat istiadat dalam melaksanakan upacara perkawinan,upacara pemakaman,adat istiadat dalam pembagian harta,serta budaya sasa’du (upacara pada rumah adat). RANWARD NGITU