Kisruh Ditepian Pasifik

Gagalnya pemerintah pusat mengakomodir Pulau Morotai menjadi kabupaten, membuat warga di pulau itu menggelar unjuk rasa besar-besaran.

PEMERINTAH provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah kongkrit untuk mensupport proses pemekaran Pulau Morotai sebagai kabupaten, terpisah dari kabupaten induk Halmahera Utara. Karena itu masyarakat diminta bersabar dengan langkah pemerintah pusat yang belum memasukkan pembentukan Pulau Morotai pada tahun 2008 ini.
Mochtar Daeng Barang, asisten bidang Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara meminta kepada semua pihak untuk bersabar dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
Mochtar mengakui, masyarakat memang wajar kecewa dengan belum diakomodirnya Pulau Morotai menjadi kabupaten pemekaran. Tetapi jangan karena kekecewaan itu lantas membuat aktivitas dan pelayanan pemerintahan menjadi terganggu.
Memang kata Mochtar, semua pihak telah berusaha memperjuangkan Morotai menjadi kabupaten sendiri, namun tahun ini belum diakomodir lantaran pemerintah pusat masih melakukan kajian lagi.
Pemerintah provinsi menurut Mochtar tetap berusaha memperjuangkan keinginan masyarakat. Salah satunya dengan segera menyampaikan pertimbangan teknis kepada pemerintah pusat, sehingga Morotai sebisa mungkin masuk dalam agenda 28 Oktober tahun ini.
Terkait dengan aksi warga yang menuntut segera dimekarkan pulau Moratai, Mochtar mengaku, Pmda Provinsi Maluku Utara telah mengkoordinasikan dengan Pemda Kabupaten Halmahera Utara untuk segera memulihkan kondisi di pulau yang berada persis ditepian Lutan Pasifik ini. “Kita masyarakat tetap bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses pemerintahan,” pinta Mochtar.
Tak hanya itu, Mochtar juga meminta masyarakat untuk berpikir dengan kepala dingin. Terkait dengan isu strategis untuk mendorong Morotai segera menjadi kabupaten dalam rekomendasi Pemda Provinsi Maluku Utara pada pemerintah pusat, terutama kesiapan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Termasuk yang paling utama, Morotai berada pada kawasan perbatasan dengan beberapa negara tetangga antara lain Australia dan Philipina.
Kaitan dengan rencana rekomendasi, Pemda Provinsi Maluku Utara telah menyiapkan konsep untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat agar menerima Morotai menjadi kabupaten. Apalagi Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah mengunjungi Morotai dan melihat langsung kesiapan menjadi kabupaten. 