Ternate Menuju Kota Jasa

KOTA Ternate merupakan pintu masuk dari Maluku Utara, memiliki luas wilayah 5.795,4 km2, dengan 95,67 % (5.544,55 km2) adalah perairan dan luas daratan hanya 4,33 % (250,55 km2). Terbentang pada enam (6) kecamatan dan 74 kelurahan, dengan delapan (8) pulau, yaitu Pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, Tifure , Gurida, Maka dan pulau Mano. Berada pada posisi 0 derajat– 2 derajat Lintang Utara dan 126 derajat –128 derajat Bujur Timur. 
Topografi Kepualauan Ternate berbukit-bukit dengan gunung berapi Gamalama yang masih aktif. Keadaan tanah mayoritas Rogusal di pulau Ternate, Hiri, dan pulau Moti, sisanya jenis tanah Resika. Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut, karena mempunyai tipe iklim propis yang terdiri dari dua musim (Utara-Barat dan Timur-Selatan) yang seringkali diselengi dua kali masa pancaroba setiap tahunnya, dengan curah hujan rata-rata 1500 – 2500 mm/tahun. 
Ternate sejak berabad lampau, telah berintegrasi dengan berbagai peradaban dunia, seperti Cina, Eropa, Arab dan Gujarat. Perkembangan global, karakter kota Ternate dan sejumlah permasalah, maka dipertajam visi-misi membangun Kota Ternate. Menjadikan Ternate sebagai Kota Budaya Menuju Masyarakat Madani, dengan misi membangun Ternate menuju Kota Budaya, Kota Perdagangan dan Wisata serta Kota Pantai. Dalam rangka pelaksanaan visi-misi membangun Ternate tersebut, maka startegi Pembangunan Kota Ternate 2005-2010 yang kemudian diaplikasi dalam bentuk program dan kebijakan.
Selama kurang lebih 10 tahun Drs H. Syamsir Andili mempin kota ini (3 tahun sebagai walikota pada kota administratif –Februari 1995-1999, 5 tahun sebagai walikotamadya Ternate sejak 27 April 1999- 2005 dan 2005 sampai sekarang); sejumlah program pembangunan kota telah dilakukan.
Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya mengaplikasikan visi-misi tersebut. Strategi Pembangunan Kota Ternate tersebut bertumpuk pada tiga aspek utama, yaitu aspek sosial-budaya, ekonomi dan aspek soasial. Ketiga aspek tersebut merupakan penggerakan utama percepatan pembangunan kota Ternate dengan tidak menyampingkan aspek-aspek lainnya karena aspek-aspek lain memiliki horizontal linkages dan vertical linkages.
Dalam rangka strategi pembangunan kota Ternate, terdapat tiga program utama, yakni steategi program pembangunan, program penunjang dan program khusus. Demikian juga dalam konteks dinamika kemajuan dan pertumbuhan kota saat ini telah menjadi kota multikultur, kota yang sangat beragam dengan berbagai suku/ etnis dan agama yang telah mendiami dan menjadi penduduk kota.
Perekonomian kota Ternate mengalami pertumbuhan positif, seiring dengan membaiknya situasi pascakonflik. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan secara signifikan lima tahun terakhir. Tahun 2008, diperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,23 % (data BPS) lebih besar dari tahun 2004 yang hanya sebesar 6,05 % atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 6,.60 % lebih baik dan bergerak naik pada 2006 sebesar 6,99 %. Lebih kecil dibanding pertumbuhan ekonomi 2007 yang terus meroket menembus 7,87 %.
Kondisi pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kota Ternate yang merupakan pintu masuk Maluku Utara dengan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor unggulan. Wilayah perairan mencapai 95, 67 %, merupakan lahan potensial untuk menjadikan perikanan sebagai komoditi unggulan. Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara umumnya, adalah penghasil utama cengkih dan pala serta hasil rempah lainnya. 
Di sektor sarana dan prasarana, Pemkot Ternate terus berupaya membangun dan menata fasilitas umum kota guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Ternate dan investor, Pemkot telah menyediakan fasilitas air bersih, kelistrikan serta fasilitas telekomunikasi dan kemudahan terhadap izin usaha di Kota Ternate. 
Begitu mengurus izin usaha tidak perlu repot-repot, cukup ke Sistem Pelayanan Satu Atap (Simtap), urusan tersebut bisa selesai dalam waktu singkat asal sudah dilengkapi dengan persyaratan, karena sudah berada satu atap. 

Peluang Investasi 
KOTA Ternate memiliki sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang cukup memedai. Letak kota, jaringan transportasi laut (pelabuhan A. Yani), antarpulau (pelabuhan Bastiong, pelabuhan Dufa-Dufa) dan bandara Babullah yang didarati pesawat jenis Fokker maupun pesawat jenis Boing berbadan lebar dan Boing 737-300 serta prasarana dan sarana pendukung lainnya seperti hotel berbintang, super market, mall, bank sentral, bank komersial hingga biro perjalanan. 
Sebagai salah satu kota besar di Maluku Utara, Ternate tidak terlepas dari permasalahan perkotaan seperti halnya kota lain di Indonesia. Infrastruktur perkotaan masih menyisahkan masalah. Permasalahan itu diantaranya, penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang mampu melayani sekitar 15.000 pelanggan aktif atau 53-55 % dari jumlah pendnduk Kota Ternate.
Penyediaan listrik, dengan kapasitas terpasang 21.552 KW belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate secara keseluruhan, permasalahan sampah kota, dengan keterbatasan alat angkut serta alat pengolahan sampah, penyediaan perumahan untuk masyarakat perkotaan, masalah kemacetan dan transportasi serta permasalahan pantai kota yang masih kotor.
Demikian halnya dengan masih rendahnya kualitas dan kuantitas jalan/trotoar. Arus jalan kurang, sehingga terjadi kepadatan lalu lintas pada kawasan tertentu. Pembangunan jasa dan perdagangan pada kawasan pasar. Dinamika pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu sehingga menimbulkan kesemrawutan kota. Kedepan perlu pengembangan kawasan sentra ekonomi baru yang merata diberbagai kawasan sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan antar kawasan.
Perkembangan industri di Kota Ternate dapat dilihat dari jumlah kelompok industri yang ada dalam wilayah Kota Ternate serta jumlah investor yang masuk dan menanam modalnya di berbagai sektor ekonomi. 
Perkembangan industri ini memunculkan sentra-sentra industri kecil yang memiliki ciri khas, di antaranya: kerajinan bambu, pengolahan ikan asap, industri roti dan makanan ringan, industri kecil pakaian jadi, industri kecil speed boat glass. Ternate sebagai Kota transit memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lebngkap dan baik. Sebagai Kota Perdagangan dan merupakan kota terbesar di Maluku Utara, Kota Ternate secara kontinu dan intensif terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana perkotaan.
Potensi pariwisata yang ada di kota Ternate meliputi obyek wisata alam (Danau Laguna dan Danau Tolire), pantai Sulamadaha, pantai Kastela, pantai Bobani Ici serta sejumlah pantai lainnya. Wisata budaya/wisata peninggalan sejarah (terdapat lima buah Benteng). Kedaton Kesultanan Ternate, Masjid Sultan Ternate, Jembatan Resident, Kuburan Sultan Babullah dan Kuburan Sultan Badaruddin II yang asal Palembang.
Seperti daerah Maluku Utara umumnya, corak pertanian Kota Ternate didominasi sektor tanama perkebunan, seperti kelapa, coklat, pala dan cengkih. Tanaman kultural ini menjadi perhatian khusus pemerintah kota. Buktinya, walikota mengangkat seorang penyuluh pertanian menjadi Camat Kota Ternate Tengah. Ternate dengan luas wilayah perairan 95,67 % mempunyai potensi perikanan yang tinggi. Plus hasil tangkapan dari nelayan kabupaten/kota sekitar kota Ternate yang melakukan transaksi di Kota Ternate.
Guna pengembangan potensi perikanan yang berkualitas, maka terbuka peluang investasi pada penyebarluasan rumpon, pemasaran produksi ikan segar, pengembangan dan penggunaan kapal motor penangkap ikan dengan kapasitas di atas 10 ton, pengembangan pabrik es (could storage) serta pembuatan pabrik pengolahan ikan.
Letak geografis yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar Maluku Utara dan adanya pelabuhan ekspor menjadikan Kota Ternate sebagai tempat distribusi hasil pertanian seluruh kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara, sehingga membuka peluang investasi dibidang pembangunan dan pengembangan terminal agrobisnis dan pembangunan pusat prosesing hasil pertanian secara terpadu dan modern.
Peluang investasi untuk sektor sarana dan prasarana diantaranya; pembuatan jaringan dan penyaluran air bersih swasta, kerjasama/swastanisasi terhadap persampahan kota, pembangunan kawasan-kawasan perumahan, pembangunan areal perparkiran serta swastaniasi masalah perparkiran kota, kerjasama dalam pengembangan kasawan kota baru, pembangunan pasar agrobisnis, pasar terpadu dan pembangunan industri wisata pantai.
Demikian halnya sebagai kota bersejarah, Ternate memiliki lima (5) benteng. Benteng-benteng tersebut belum dikembangkan secara optimal. Bahkan Ternate terkenal dengan pentai-pantainya yang indah. Hal ini terbuka peluang pengembangan kawasan wisata alam dan bahari. 
Untuk sektor jasa dan perdagangan terbuka peluang bagi investor dalam menanamkan modalnya untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan kawasan-kawasan mandiri perumahan bertipe, pembangunan industri pariwisata serta pembangunan kawasan pergudangan. Peluang investasi di bidng industri meliputi mendirikan pabrik pengolahan hasil perikanan dan pengolahan bambu.
Terkait dengan infrastruktur perkotaan, walikota Drs H. Syamsir Andili mengakui masih terdapat permasalahan yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, seperti air bersih, sampah dan penyediaan perumahan. Infrastruktur seperti kelistrikan pada jalur-jalur strategis telah dapat diterangi pada malam hari. “Insya Allah, tahun ini semua jalur jalan pada wilayah Kota Ternate telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai,” janjinya.
Demikian pula untuk sarana dan prasarana jalan sementara ini diselesaikan penataan dan pembangunan ruas jalan baru, untuk mengurangi tingkat kepadatan dan kemacetan lalu lintas. “Begitu pula dengan fasilitas rambu lalu lintas saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan,” tambah Syamsir.
Untuk infrastruktur jasa dan perdagangan menurut Syamsir terus dikembangkan, yang akan diikuti dengan pembangunan 1.000 kios untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang representatif bagi pedagang kaki lima (PKL). Tahap awal, akan dibangun beerkisar antara 600-700 kios untuk menekan kesemrawutanm kota. Pasar modern yang menggeliat mengepung pasar tradisional, walikota Syamsir Andili yakin kalau pasar tradisional punya konsumen sendiri. Konsumennya, kalangan menengah ke bawah. Sementara kalangan mengah ke atas konsumen pasar modern. Masalahnya, jika tidak mengalami perubahan baik bangunan maupun pelayanan, lambat laut kondisi pasar tradisional bakal ditingalkan pembeli dan konsumen yang beralih ke pasar modern.

Bangun Pulau Doi Tanpa Uang

Belum genap dua tahun menjabat camat, Rizal Hamanur telah merubah wajah Pulau Doi. Yang menarik, membangun jalan lingkar tanpa bantuan pemerintah. 

LOLODA Kepulauan adalah sebuah daerah yang terletak paling utara pulau Halmahera. Sebelum dimekarkan menjadi kecamatan definitif, Loloda Kepualaun sempat diperebutkan dua pemerintahan kabupaten yakni Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten halmahera Barat (Halbar). Namun setelah melalui proses panjang, Loloda Kepulauan yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau Doi dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.000 jiwa ini akhirnya jatuh ke pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara.
Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Loloda Kepulauan termasuk salah satu kecamatan yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang tak kalah dengan daerah-daerah lain. Sebut saja dibidang pertambangan, kecamatan Loloda Kepulauan tercatat memiliki biji mangan terbesar di Indonesia Timur. Selain itu, daerah ini juga menyimpan minyak mentah. Sementara dibidang pertanian, kecamatan yang memiliki kurang lebih 59 pulau-pulau kecil ini banyak menghasilkan tanaman tahunan seperti Cengkih, Coklat, Pala dan kelapa. 
Kendati kecamatan ini tercatat unggul diberbagai SDA, namun dibidang pemerintahan masih mengalami banyak kendala terutama fasilitas pelayanan masyarakat. Nah, hal ini setidaknya disampaikan Kepala Kecamatan Loloda Kepulauan, Rizal Hamanur SH. Menurutnya, satu daerah pemekaran baru sudah pasti banyak mengalami berbagai kendala, terutama dibidang infrakstruktut dan Sumber Daya Manusia (SDM). 
Lantas bagaimana menjawab berbagai perangkat kebutuhan yang sangat mendesak itu? Alumnus Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ini mengaku, untuk mengatasi persoalan minimnya perangkat pemerintahan kecamatan dan SDM, pihaknya terpaksa harus menggodok tenaga-tenaga administrasi meskipun itu sifatnya darurat atau sementara.
Untuk diketahui, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini masih menggunakan rumah warga sebagai tempat perkantoran. Hal itu terjadi menyusul karena pembangunan permanen kantor Kecamatan sementara dalam proses membangun. Meski demikian, kondisi iru tidak serta merta dijadikan kendala dalam menata pembangunan daerah ini ke depan. “Saya tidak mungkin jadikan dua hal di atas sebagai kendala mendasar. Tapi, saya tetap optimis sambil membenahi dan menggodok SDM, sistem pemerintahan kecamatan tetap jalan, tegas Rizal Hamanur saat ditemui dikediamannya beberapa waktu lalu.
Dibidang program kerja, pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini terus melakukan koordinasi dengan semua kepala-kepala desa setempat untuk menginventarisir semua perangkat kebutuhan desa. Saat menerima masukan dari pemerintah desa melalui rapat koordinasi, pemerintah kecamatan langsung merespon-nya dengan membuat program-program kerja dengan menggunakan pola filosofi ‘Sasapu’ dan ‘Semut’. Atrinya menurut Rizal, kalau ingin membersihkan halaman rumah hanya dengan menggunakan sebatang lidi, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tapi, kalau banyak lidi yang diikat jadi satu, maka sudah pasti halaman rumah dengan mudah dibersihkan.
Sama halnya filosofi ‘Sasapu’. Folosofi ‘Semut’ juga demikian. Jika ingin membangun, maka diwajibkan untuk saling bahu membahu. Sebab tanpa bahu membahu sudah pasti pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Walhasil, program kerja kecamatan Loloda Kepulauan dengan menggunakan dua filosofi di atas sangat direspon masyarakat setempat. Hasilnya, saat ini pembangunan jalan lingkar kecamatan kurang lebih 80 persen selesai dikerjakan. Begitu juga rumah ibadah seperti Mesjid dan Gereja. 
Menariknya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan selama ini tanpa mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Padahal menurut Rizal, masyarakat sangat mendambakan uluran tangan dari pemerintah induk sebagai bentuk perhatian dan partisipasi mereka.
Menjawab soal seberapa jauh daya dukung mesyarakat terhadap program pemerintah kecamatan? Rizal mengatakan, hampir sebagian besar warga ikut merelakan halaman rumah dan bahkan lahan perkebunan mereka digusur tanpa mengharapkan ganti rugi dari pemerintah kecamatan. Soal itu, jelas Rizal sejauh ini masyarakat enggan dan tidak pernah mengajukan Complain. Bahkan masyarakat sendiri beranggapan selain ikut mendukung program pemerintah kecamatan, pun yang terpenting halaman rumah dan lahan kebun yang rela digusur itu betul-betul dipergunakan untuk kepentingan umum. “Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasi mereka selama ini,” ucap Rizal.
Sementara kehadiran salah satu perusahaan tambang yakni PT. ELGA yang mendapat izin dari pemerintah pusat untuk kegiatan eksploitasi biji Mangan di desa Dama, kecamatan Loloda Kepulauan sudah kurang lebih 5 tahun ini, juga ikut menyumbangkan alat-alat berat untuk dipakai melakukan penggusuran jalan lingkar. Rizal sendiri mengaku, sebenarnya pembuatan jalan lingkar proses pembuatan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepulauan ini sudah jauh sebelumnya. Hanya saja, menurutnya selama ini management lama PT. ELGA tidak menghiraukan kebutuhan san permintaan masyarakat. Nah, setelah pergantian General Manajer PT. ELGA yang lama ke Gunawan, barulah perusahaan memenuhi kewajiban sebagaimana permintaan masyarakat.
Menjawab soal target, Rizal tak mau muluk-muluk soal kapan selesai pembuatan jalan lingkar tersebut. Pasalnya, untuk menjawab persoalan tersebut paling tidak butuh responsitas pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, Ia menghimbau kepada kedua pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Halut untuk turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan yang sementara berjalan di kecamatan. “Saya minta ada semacam kesadaran modern baik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Halut untuk membuka mata hati agar pembangunan jalan lingkar harus segera selesai paling lambat tahun 2008,” pintanya.
Keinginan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan itu sepertinya segera terjawab. Sebab, Ir. Hein Namotemo, Bupati Halmahera Utara sendiri berjanji proses pengaspalan jalan lingkar kecamatan Loloda Kepualauan akan tuntas tahun 2008. Hal tersebut juga direspont pihak managemen PT. ELGA. Melalui General Managernya, Gunawan, menganggap jalan merupakan salah satu sarana yang paling vital. Selain berfungsi sebagai penghubung, juga merupakan multi fungsi. “Untuk mewujudkan harapan masyarakat, saya bersama pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan akan berkoordinasi dengan Bupati untuk segerah mendesak pemerintah pusat agar jalan lingkar Loloda Kepulauan tuntas tahun 2008,” ungkap Gunawan.
Selain jalan lingkar, dibidang kelistrikan (penerangan, red) saat ini pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Utara. Realisasinya menurut Rizal, akan terlaksana pada 2008 ini. “Saya sangat mengharapkan agar PLN bisa mencakup hingga empat desa di Pulau Doi, cetus Rizal berharap.
Dibidang pelayanan kesehatan, PT. ELGA dibawah management lama tidak pernah memberikan kontribusi terhadap masyarakat lingkar tambang. Setelah pergantian managemen barulah direspont, dan rencana tiap desa mendapat uang sebesar Rp. 20 juta. Selain itu, perusahaan juga memberikan beasiswa kepada siswa-siawi di sejumlah sekolah daerah itu.
Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), semenjak dilantik hingga sekarang, Rizal enggan bicara soal keberhasilan seberapa jauh membangun daerah. Alasannya, tugas utama yang diembannya selama ini belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian, ia berjanji 10 unit kantor pelayanan desa yang ada di kecamatan Loloda Kepulauan harus tuntas sebelum masa jabatannya selesai. Untuk diketahui, alokasi Dana Cadangan Umum (DCU) Provinsi Maluku Utara tahun 2007 lalu untuk Loloda Kepulauan, baru satu unit kantor pemerintahan desa dibangun yakni di desa Dedeta.
Sementara sisannya kata Rizal, pihaknya tetap akan koordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Utara sehingga tahun 2008 ini tuntas sesuai target pemerintah kecamatan. Begitu juga untuk dana subsidi desa, dimana tahun 2007 lalu sebesar Rp. 10 juta per desa, Rizal berjanji akan terus mengupayakan sedemikian rupa hingga mencapai impian sebagaimana diharapkan.
Komitmen membangun daerah seperti yang dilakukan pemerintah kecamatan Loloda Kepulauan saat ini layak dicontohi kecamatan-kecamatan lain di wilayah Provinsi Maluku Utara. Meski tidak didukung dengan fasilitas penunjang seperti mobil dinas atau speedboad untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan, namun soal itu, Rizal sama sekali tidak menjadikan alasan untuk tidak berbuat. Padahal bagi Rizal, fasilitas pendukung itu sangat signifikan. “Saya berharap tahun 2008 ini kendaraan dinas itu sudah harus ada di Loloda Kepulauan, pintanya serius.